Premerintah Tegaskan Belum Ada Wacana Mengubah Definisi Kematian Akibat COVID-19

Oleh : Hariyanto | Rabu, 23 September 2020 - 11:56 WIB

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Satgas Penanganan COVID-19 menanggapi usulan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, yang baru-baru ini mengirim surat ke Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, agar mempertegas definisi kematian pasien akibat COVID-19. 

Usulan yang disampaikan tersebut, meminta dipisahkannya jumlah pasien meninggal komorbid dari total kematian pasien COVID-19.

Jika merujuk pada acuan standar World Health Organization (WHO), bahwa kematian yang terhitung adalah kematian yang diakibatkan oleh perjalanan penyakit yang sesuai pada kasus probable atau konfirmasi COVID-19, kecuali ada penyebab alternatif lain yang jelas tidak berhubungan dengan COVID-19 seperti kecelakaan.

"Terkait wacana definisi kematian COVID-19, pemerintah Indonesia merujuk pada acuan dari WHO. Dan itu dituangkan dalam KMK HK.01.07/MENKES/413/2020," jelas Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito di Istana Kepresidenan, Selasa (22/9/2020).

Wiku menjelaskan pada prinsipnya kasus kematian yang dilaporkan adalah kasus konfirmasi maupun probable COVID-19. Dan kasus probable itu adalah suspek dengan ISPA berat, ARDS dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil laboratorium RT-PCR.

Kondisi ini juga dilakukan pada beberapa negara seperti Amerika Serikat juga menghitung kematiannya berdasarkan probable dan suspek yang dibedakan dalam pengkategorisasian pencatatannya.

Contoh lain, Inggris hanya memasukkan pasien yang terbukti positif COVID-19 melalui tes dalam pencatatan kematian. Karenanya catatan angka kematian rata-rata dunia adalah gabungan dari berbagai pencatatan yang ada di dunia, yang juga ada variasinya.

"Pada saat ini pemerintah Indonesia belum ada wacana untuk melakukan perubahan seperti yang diusulkan Gubernur Jawa Timur," tegas Wiku.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Mantan Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Muchyar Yara

Selasa, 20 Oktober 2020 - 07:00 WIB

Gerakan Kritisi terhadap Pemerintahan Meningkat

Gerakan mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi nampaknya semakin membesar, ditambah lagi yang terakhir dengan disahkannya UU Cipta Kerja

Revisi UU Otonomi Khusus Harus Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua

Selasa, 20 Oktober 2020 - 06:30 WIB

Revisi UU Otonomi Khusus Harus Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua

Revisi UU Otsus yang dilakukan pemerintah bersama DPR RI dilakukan untuk memastikan Papua dan Papua Barat tetap mendapatkan dana otonomi khusus. Sekaligus memastikan pembangunan tetap meningkat.…

Satgas TMMD Reguler ke-109 Sintang Kerjakan Infrastruktur Jalan Raya

Selasa, 20 Oktober 2020 - 04:00 WIB

Satgas TMMD Reguler ke-109 Sintang Kerjakan Infrastruktur Jalan Raya

Dalam kesempatan tersebut, Pasiter Kodim Sambas Kapten Inf Sigit Edi S menyampaikan bahwa sasaran fisik berupa pengecoran jalan yang dikerjakan Satgas TMMD merupakan Jalan utama bagi masyarakat,…

Midea Meluncurkan Fitur Xtreme Dura dan Tambahan Garansi pada AC terbarunya

Selasa, 20 Oktober 2020 - 01:41 WIB

Produsen Peralatan Konsumen Nomor Satu Dunia Midea Luncurkan Fitur Xtreme Dura dan Tambahan Garansi pada AC terbarunya

Jakarta– Midea sebagai produsen peralatan konsumen nomor satu di dunia [1] dan sudah berkembang selama 10 tahun terakhir di Indonesia tak lantas meregangkan penetrasinya.

Pelabunan Patimban Jawa Barat (Foto Ist)

Senin, 19 Oktober 2020 - 19:25 WIB

Konsorsium Samudera - Jababeka Ikut Serta Dalam Pra-Kualifikasi Patimban Port

Pada tanggal 15 Oktober 2020, Konsorsium PT Jababeka Tbk (Perseroan) bersama dengan PT Samudera Indonesia Tangguh (SIT) telah menyampaikan dokumen prakualifikasi pengadaan Badan Usaha Pelaksana…