Komisi IV Desak Kementan untuk Batasi Penerbitan RIPH

Oleh : Krishna Anindyo | Kamis, 17 September 2020 - 10:15 WIB

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Berbicara soal Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Ketua Komisi IV DPR RI Sudin memberikan sejumlah sorotan dan masukan terhadap Kementan, yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam kesimpulan RDP dengan Direktur Jenderal Hortikultura Kementan ini.

Saat memimpin RDP Komisi IV DPR RI dengan Dirjen Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto, di Gedung DPR RI, Sudin meminta Kementan untuk membatasi penerbitan RIPH dengan menyesuaikan antara volume dan perhitungan kebutuhan impor.

Hal ini penting agar barang impor yang didatangkan tidak berakhir dengan sia-sia.

“Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyusun kriteria dan persyaratan atas komoditas yang diperbolehkan untuk diterbitkan RIPH, antara lain seperti komoditas hortikultura yang tidak mampu dihasilkan atau dibudidayakan oleh petani lokal dan mengacu kepada ketersediaan/pasokan dalam negeri," ujar Sudin melalui keterangan yang diterima redaksi pada Kamis (17/9).

Selanjutnya, lanjut politisi PDI-Perjuangan ini, Komisi IV DPR RI meminta Kementan untuk segera melakukan revisi Peraturan Menteri Pertanian tentang RIPH, sesuai dengan evaluasi terhadap daftar komoditas yang perlu diimpor.

Selain itu, Komisi IV DPR RI mendesak Kementan untuk mencabut izin RIPH bagi importir yang tidak segera merealisasikan impor dalam waktu yang sudah ditentukan.

"Ini sebagai upaya mencegah terjadinya praktik perdagangan dan monopoli pelaku usaha tertentu," tegasnya.

Sudin juga menyebut bahwa Komisi IV meminta Kementan untuk melakukan evaluasi kebijakan wajib tanam bagi importir. Ia pun menilai tingkat pengawasan dalam sektor ini sangat minim sehingga perlu adanya penguatan infrastruktur dan SDM.

"Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementan untuk memperkuat infrastruktur dan SDM pengawasan guna memperbaiki tingkat kepatuhan para pelaku usaha yang mempunyai kewajiban wajib tanam tersebut dan memberikan sanksi yang tegas kepada para importir yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut," ujarnya.

Kementan pun juga diminta agar mampu meningkatkan produksi komoditas hortikultura melalui fasilitasi benih/bibit yang berkualitas, sarana prasarana produksi, sarana prasarana pengolahan pascapanen, dan akses pasar kepada petani.

Karena tujuan tersebut maka penting agar jajaran Eselon 1 Kementan mampu membuat koordinasi dan sinkronisasi yang lebih baik lagi.

"Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan koordinasi antar Eselon I, khususnya dengan Badan Karantina Pertanian antara lain dalam menghentikan dan melarang kegiatan importir yang melanggar RIPH. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan mengudang Kepala Badan Karantina Pertanian pada RDP berikutnya," tutup Sudin.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Dosen institut STIAMI dan sekretaris Komisi 1 DRD DKI Jakarta Eman Sulaeman Nasim, moderator Seminar FAPI tentang Omnibuslaw

Jumat, 30 Oktober 2020 - 12:02 WIB

Enam Cara Konstitusional yang Dapat DIlakukan Masyarakat Apabila UU Omnibuslaw Berlaku

UU Cipta kerja ini disusun terlalu terburu buru. Dalam proses pembuatannya tidak memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana seharusnya sebuah undang undang itu dibuat. UU ini lebih banyak…

Ruri Repvblik Dikontrak MSI Record Miliaran Rupiah

Jumat, 30 Oktober 2020 - 12:00 WIB

MSI Record Kontrak Ruri Repvblik dengan Nilai Fantastis

Menghargai karya seni memang mahal, begitu kira-kira pandangan Daud produser MSI Record, tidak heran kalau ketika Ruri Vokalis band Repvblik menyodorkan 10 lagi karyanya langsung dihargai milyaran…

Sarang Burung Walet

Jumat, 30 Oktober 2020 - 11:15 WIB

Dahsyat! RI Baw Pulang Rp 2,2 Triliun dari Perusahaan Sarang Burung Walet Asal China

Dalam kunjungannya ke Xiamen Yan Palace Seelong Food Co. Ltd, dia bersama dengan Huang Jian, Chairman dari perusahaan dimaksud menyaksikan penandatanganan Letter of Intent for Purchase (LOI),…

Daewoong Pharmaceutical

Jumat, 30 Oktober 2020 - 11:02 WIB

Komitmen Daewoong Pharmaceutical Tangani Pandemi Covid-19, dari Alat Tes Sampai Pengembangan Perawatan Virus Corona

Setelah mendapatkan izin dari Kementerian Keamanan Pangan dan Obat Korea pada tanggal 08 Oktober 2020, Daewoong Pharmaceutical akan mempercepat pengembangan obat COVID -19 dan segera melakukan…

Pembangunan jalan

Jumat, 30 Oktober 2020 - 10:52 WIB

Tingkatkan Kualitas Jalan Nasional, Kementerian PUPR Manfaatkan Aspal Buton

Tahun 2020 penggunaan Asbuton dilakukan pada jalan sepanjang 793 Km yang tersebar di 25 provinsi di Indonesia dengan volume kebutuhan sekitar 42.000 ton.