Soal PSBB Jakarta, Komisi IX Minta Pemerintah dan Pemprov Jakarta Satu Komando

Oleh : Krishna Anindyo | Senin, 14 September 2020 - 12:30 WIB

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani

INDUSTRY.co.id - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di Jakarta yang akan dimulai Senin (14/9), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta seluruh perkantoran menerapkan work from home (WFH), kecuali 11 sektor esensial.

Namun, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan agar 50 persen karyawan tetap bekerja bergiliran.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah ini akan membuat masyarakat bingung dan akhirnya tidak peduli. Ia mengatakan, masyarakat butuh arahan yang jelas dan tegas, serta satu komando.

“Jika kebijakan seringkali tidak sinkron, jangan salahkan jika masyarakat tidak peduli, tidak disiplin dan bertindak semaunya. Akhirnya upaya menarik rem darurat untuk menahan laju kasus Covid-19 menjadi sia-sia," ujar Netty dalam keterangan persnya yang diterima redaksi pada Senin (14/9).

Menurut Netty, langkah yang diambil Gubernur DKI mengembalikan aturan PSBB seperti di awal pandemi sudah tepat karena lonjakan kasus positif nyaris tidak terkendali dan angka kematian meningkat, sementara fasilitas kesehatan berapa ruang isolasi dan ICU semakin terbatas.

"Ibukota menyumbang angka kenaikan kasus baru Covid-19 paling tinggi. Ketersediaan fasilitas ruang isolasi dan ICU di rumah sakit nyaris penuh. Jika tidak ada langkah darurat, bahaya kesehatan yang lebih besar akan mengancam Jakarta. Apalagi kita tahu, perkantoran adalah salah satu klaster penularan Covid-19," ujarnya.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah segera melakukan evaluasi darurat terkait penanganan pandemi, utamanya sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah.

Pemerintah Pusat seharusnya lebih sigap dan cepat tanggap dengan kondisi darurat, juga melakukan koordinasi dan  komunikasi efektif dengan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi. Jangan justru kaget dan baru berkoordinasi setelah ada masalah.

Legislator Fraksi PKS itu juga meminta agar langkah kepala daerah yang berorientasi pada keselamatan rakyat harus didukung pemerintah pusat.

“Mengingat Jakarta adalah Ibu Kota Negara, juga etalase Indonesia. Jika Jakarta terpuruk, kalah perang melawan Covid-19, imbasnya akan serius. Bahkan sekarang sudah 59 negara menutup pintu bagi WNI,” pungkas Netty.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Tempat Wisata di Venesia (Foto: Instagram/fabianalorenzon_tma)

Jumat, 27 Mei 2022 - 09:30 WIB

Venesia Tunda Pajak Turis untuk Wisatawan Hingga 2023

Sesuai perkembangan terbaru, Venesia telah menunda rencananya untuk membebankan pengunjung 'pajak turis' untuk mengelola overtourism.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Jumat, 27 Mei 2022 - 09:25 WIB

Tinjau Penanganan Banjir Rob Semarang, Menteri Basuki Instruksikan Penanganan Cepat

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau langsung ke lokasi penanganan banjir rob dan tanggul laut yang jebol di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang,…

Menperin Agus, Menko Perekonomian Airlangga dan Sejumlah Menteri Gelar Indonesia Night di Davos

Jumat, 27 Mei 2022 - 09:05 WIB

Pacu Investasi, Menperin Agus, Menko Airlangga Dkk Gelar Indonesia Night di WEF 2022 Davos

Menteri Perindustrian RI (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam pertemuan tahunan World Economic Forum 2022 di Davos Swiss akan dimanfaatkan oleh…

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono saat memaparkan proyek IKN di ajang Paviliun Indonesia

Jumat, 27 Mei 2022 - 09:00 WIB

Gelar Dialog di Paviliun Indonesia Davos, Kepala Otorita IKN Beberkan Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara

Indonesia Pavilion kembali menyelenggarakan sesi diskusi dengan tema “Nusantara: Indonesia New Capital City and Opportunities for The Future” pada Rabu siang waktu setempat (25/2). Sesi…

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Jumat, 27 Mei 2022 - 08:53 WIB

Menteri Basuki Ajak Kementerian/Lembaga dan Swasta Kolaborasi Penuhi Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Air bersih merupakan sumber kehidupan. Ketersediaan air bersih diyakini mampu meningkatkan kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Hal disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan…