Berharap Memperoleh Keadilan! Ex Bankir Bank Permata Naik Banding

Oleh : Kormen Barus | Kamis, 10 September 2020 - 22:02 WIB

Kuasa Hukum, Didit Wijayanto, SH, MH, SE.Ak., CA., MBA., dalam siaran persnya yang kepada redaksi, Kamis (10/9/2020), menyampaikan bahwa naik banding dilakukan karena Ardi berharap memperoleh keadilan berdasarkan penerapan hukum yang benar, obyektif
Kuasa Hukum, Didit Wijayanto, SH, MH, SE.Ak., CA., MBA., dalam siaran persnya yang kepada redaksi, Kamis (10/9/2020), menyampaikan bahwa naik banding dilakukan karena Ardi berharap memperoleh keadilan berdasarkan penerapan hukum yang benar, obyektif

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Mantan pegawai PT Bank Permata Tbk Ardi Sedaka menyatakan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap dirinya.

Kuasa Hukumnya, Didit Wijayanto, SH, MH, SE.Ak., CA., MBA., dalam siaran persnya yang kepada redaksi, Kamis (10/9/2020), menyampaikan bahwa naik banding dilakukan karena Ardi berharap memperoleh keadilan berdasarkan penerapan hukum yang benar, obyektif, serta menunjukkan kemandirian hakim dan sungguh-sungguh menempatkan pengadilan sebagai gerbang keadilan yang hakiki dan bukan sebagai sekadar panggung sandiwara.

“Keadilan belum dapat diperoleh di tingkat pengadilan pertama, padahal secara kasat mata telah terjadi rekayasa kriminalisasi, abuse of power, salah prosedur, dan salah penerapan pasal namun ternyata tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim,” ujar Didit.

Didit juga menambahkan alasan lain mengajukan banding karena pengadilan masih tetap menggunakan Aturan BI tahun 1995 yang sudah tidak berlaku dan sudah digantikan oleh Peraturan OJK tahun 2017. 

“Dari sudut manapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus dinyatakan batal demi hukum. Belum lagi seluruh Saksi yang dihadirkan JPU ternyata tidak mengetahui perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Ardi Sedaka. Dalam persidangan mereka menyatakan tidak tahu kenapa dijadikan saksi dalam perkara ini. Menurut pandangan kami, putusan di Pengadilan Jakarta Selatan belum memberikan rasa keadilan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” papar Didit.

Minggu lalu (3 September 2020) PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis pidana masing-masing 3 tahun penjara dan denda Rp5 miliar subsider 3 bulan, kepada 8 mantan bankir Bank Permata karena dianggap terbukti melanggar Pasal 49 Ayat 2 huruf b Undang-Undang Perbankan. Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Florensani Susana Kendenan, SH, MH, dengan anggota Arlandi Triyogo, SH, MH, dan Toto Ridarto, SH, MH.

Sebelumnya menurut Jaksa, para terdakwa tidak menerima suap atau uang pelicin atas fasilitas kredit yang diperoleh MJPL. Perbuatan pidana yang disangkakan kepada para terdakwa, ungkap Jaksa kepada beberapa awak media setelah pembacaan tuntutan, justeru lantaran mereka tak melakukan hal-hal yang sudah ditentukan dalam memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Didit, kasus yang melibatkan Bank Permata ini berawal ketika kredit yang diberikannya pada PT Megah Jaya Prima Lestari (MJPL) mulai macet di tahun 2017. Bank Permata lantas melaporkan debiturnya tersebut yang kemudian diadili dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman 23 bulan tanpa denda oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Terdakwa pengurus MJPL kemudian melaporkan balik Bank Permata ke OJK dengan tembusan ke Bareskrim Polri dan Bank Permata. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Polisi dengan menggeledah, menyita dan kemudian menetapkan 11 mantan direksi dan karyawan Bank Permata sebagai tersangka.

“Ardi Sedaka dan 7 mantan karyawan Bank Permata lainnya terkena peluru nyasar. Itu sebabnya perkara ini penuh dengan kejanggalan, cacat hukum, dan dipaksakan. Semua ini sudah dibuktikan dalam pengadilan, tetapi tidak menjadi pertimbangan,” ungkap Didit.

Sementara itu rekan-rekan Ardi sesama alumni SMA Kanisius Jakarta dan alumni FEB Universitas Indonesia menyatakan optimisme bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Dikabarkan bahwa Forum Alumni CC83 & FE83 akan berusaha melakukan diskusi dan langkah-langkah koreksi bersama lembaga-lambaga yang kredibel.

“Intepretasi atas Undang-undang Perbankan, khususnya Pasal Pasal 49 Ayat 2 huruf b, harus ditetapkan. Demikian juga dengan koreksi terhadap ketidaksusuaian pelaksanaan tata kelola peradilan yang telah dialami oleh teman kami Ardi selama menjadi Tersangka maupun Terdakwa. Jangan sampai kembali muncul debitur sontoloyo yang dapat dengan mudahnya memanfaatkan celah hukum untuk memidanakan bankir-bankir lainya. Pihak-pihak yang terlibat juga harus dapat mempertanggungawabkannya. Mungkin saja panjang jalannya, tetapi ihktiar tidak akan berhenti,” ungkap Sahat Panggabean, alumnus CC83 & FE83.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Warung Konsuler di Wilayah Calabria (Photo by Kemlu)

Rabu, 21 Oktober 2020 - 11:15 WIB

Bantu WNI di Italia Selatan, KBRI Roma Adakan Warung Konsuler

Pelayanan kekonsuleran seperti pembaharuan paspor, diperlukan oleh para WNI yang berada di luar negeri, tidak terkecuali para WNI yang tinggal jauh dari kantor Perwakilan Indonesia.

Jasa Penagihan Hutang (Foto Dok Media Konsumen)

Rabu, 21 Oktober 2020 - 11:09 WIB

Sejumlah Tips Pilih Jasa Penagihan Hutang

Jasa penagihan hutang di Indonesia banyak sekali jumlahnya, contohnya di Jabodetabek saja, lebih dari 100 biro jasa yang bergerak dalam bidang penagihan hutang. Yang harus diperhatikan adalah…

Diah Natalisa Deputi bidang Pelayanan Publik, Kementerian PANRB

Rabu, 21 Oktober 2020 - 11:00 WIB

Menyempurnakan UU Pelayanan Publik dari Berbagai Sisi

Undang-undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik akan disempurnakan. Berbagai aspek disiapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk merevisi UU tersebut.…

Peresmian Jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.(Twitter/@jokowi)

Rabu, 21 Oktober 2020 - 10:49 WIB

Dasyat! Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

Jakarta-Nama Presiden Joko Widodo diabadikan menjadi nama jalan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) Peresmian President Joko Widodo Street dipimpin oleh Chairman Abu Dhabi Executive Office Sheikh…

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Foto Dok Biem.co)

Rabu, 21 Oktober 2020 - 10:18 WIB

Pemerintah Tegaskan Pembahasan UU Cipta Kerja Sudah Sangat Transparan

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM kembali menegaskan bahwa proses panjang pembahasan UU Cipta Kerja yang sudah dimulai sejak Januari 2020 lalu sudah sangat transparan. Penegasan ini…