Hindari Resesi, HNW Minta Pemerintah Salurkan Bansos Dalam Bentuk Tunai

Oleh : Krishna Anindyo | Minggu, 06 September 2020 - 11:35 WIB

Ilustrasi Bansos (ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Hidayat Nur Wahid mengapresiasi realisasi bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial dan mengharapkan agar penyalurannya dipercepat, guna mendorong konsumsi dan mengantisipasi dampak resesi yang dinilai sudah dekat.

Namun menurutnya, penyaluran bansos itu tidak hanya dalam bentuk sembako, tapi perlu diutamakan secara tunai.

“Hal itu diperlukan untuk mendorong konsumsi masyarakat di kuartal III demi menghindarkan RI dari ancaman resesi dan dampak buruk yang bisa berkepanjangan. Ia mengingatkan konsumsi masyarakat pada kuartal II-2020 terkontraksi 5,51 persen termasuk untuk pengeluaran harian seperti makanan dan minuman,” ujar Hidayat melalui keterangan yang diterima redaksi pada Minggu (6/9).

"Oleh karena itu dibutuhkan bantuan langsung tunai dari pemerintah untuk tingkatkan daya beli. Dengan catatan Kemensos harus terus memperbaiki akurasi data penerima bansos, serta laksanakan juga hasil evaluasi distribusi bantuan, agar tak terulang lagi masalahnya pada perode berikutnya," lanjut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Hidayat menilai realisasi anggaran perlindungan sosial dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 65 persen hingga 3 September 2020 sudah cukup bagus, namun harus terus didorong.

Menurut Wakil Ketua MPR RI itu, Kemensos perlu untuk mengalihkan bantuan-bantuan sembako menjadi bantuan langsung tunai saja, karena bantuan sembako dinilai tidak akan terlalu efektif dalam mendorong daya beli sehingga tidak terjadi transaksi ekonomi di masyarakat.

"Sebagian penjual toko kelontong mengeluhkan tidak laku karena warga mempunyai stok sembako yang melimpah dari bantuan pemerintah yang didrop langsung dari para rekanan mereka dan diambil dari pusat grosir besar, yang terhubung dengan modal berputar di kota maupun impor dari luar Indonesia," kata legislator dapil DKI Jakarta II tersebut.

“Untuk itu, seharusnya bantuan diubah ke dalam bentuk tunai saja untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di masyarakat lokal secara langsung,” pungkas Hidayat.