Sri Mulyani: Gunakan Momen Krisis sebagai Pemicu Reformasi

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengemukakan bahwa selama 20 tahun, indonesia terbukti mampu menjaga disiplin fiskal defisit APBN di bawah 3 %. 

Menurutnya, inilah yang membentuk kebijakan makro ekonomi yang kuat dan sustainable.   ⁣

Namun, sebutnya, pandemi Covid-19 saat ini telah mengubah secara dramatis perhitungan anggaran dan perekonomian. 

Pergerakan ekonomi melemah, penerimaan negara turun, dan belanja negara yang menjadi harapan utama untuk pemulihan ekonomi meningkat tajam, maka pilihannya defisit dilebarkan.  ⁣

"Agar sustainabilitas aktivitas ekonomi dapat terwujud lebih cepat,  Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang dan memperluas dukungan untuk  perlindungan sosia, UMKM,  dan sektor-sektor padat karya. Melalui pendekatan ini diharapkan ekonomi akan kembali bangkit," ungkap Sri Mulyani dikutip dari keterangan tertulisnya Jumat (14/8).

Dikatakannya lebih lanjut, pada tahun 2021 dukungan stimulus fiskal akan mulai dikurangi seiring dengan ekonomi yang diharapkan tumbuh dan bergerak dengan perkiraan defisit 5,04 %, 4% di tahun 2022, dan  dan kembali di bawah 3 di tahun 2023. ⁣

Selain mengelola defisit secara pruden, untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi sekaligus untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi maka agenda reformasi harus terus bergulir. 

Menurutnya, reformasi bidang perlindungan sosial, pendidikan,  kesehatan, dan peran Pemda akan menjadi fokus dan faktor penting. ⁣

Reformasi diyakininya dapat membangun iklim investasi dan percepatan pemulihan ekonomi.

"Untuk itu, omnibus law Cipta Kerja terus diupayakan agar tahun ini dapat disetujui oleh DPR," jelasnya.

Sementara, untuk peningkatan penerimaan negara, reformasi perpajakan  akan berlanjut dengan upaya membangun dukungan integrated system dengan⁣ PNBP seperti penerimaan royalti dan dividen BUMN, serta perpajakan atas aktivitas ekonomi digital.⁣

Sedangkan untuk akselerasi pembangunan infrastruktur sedikit diperlambat karena kondisi pandemi, namun tidak dihentikan sama sekali karena menurutnya, kelak ini akan mempengaruhi kecepatan Indonesia menuju  upper middle income  country. 

Pemerintah, dijelaskannya juga akan menggunakan pembiayaan yang tidak tergantung pada APBN dan utang BUMN agar sustainable di jangka panjang.  ⁣

"Langkah ini diharapkannya dapat mengembalikan kepercayaan pada aktivitas investasi dan konsumsi sehingga akan menjadi pertumbuhan yang sehat," pungkas Sri Mulyani.