Kembali Raih Predikat WTP, Bukti Kerja Keras Pegawai dan Berjalannya Penguatan Sistem di Internal KPK

INDUSTRY.co.id - Syukur Alhamdulillah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas laporan keuangan KPK Tahun 2019.

Capaian ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh rekan-rekan di KPK. Selain itu, predikat WTP yang dapat kami raih kembali di 2019 setelah tahun sebelumnya (2018) hanya diganjar opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK RI, adalah wujud pembuktian suksesnya perbaikan dan penguatan sistem di internal KPK, yang senantiasa merespons dan memperbaiki diri terhadap kelemahan-kelemahan yang ada sebelumnya.

Predikat WTP bukan hanya menjadi salah satu indikator kualitas pengelolaan keuangan KPK, melainkan juga menjadi capaian yang harus diraih serta bukti transparansi serta akuntabilitas kami dalam menggunakan uang rakyat, untuk membiayai seluruh kebutuhan dan kegiatan KPK sebagai alat negara, dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, bahwa setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus digunakan secara bertanggung jawab, harus dikelola dengan transparan dan sebaik-baiknya, serta digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, perolehan opini atas hasil pemeriksaan pun merupakan cerminan dari kredibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Insya Allah, kami, KPK, tidak akan terlena dengan capaian ini mengingat pengelolaan keuangan negara memiliki tantangan tersendiri yang berbeda di setiap tahunnya, sehingga fokus dan konsistensi untuk menjaga akuntabilitas tata kelola keuangan negara adalah sebuah keharusan.

Pengelolaan keuangan negara bukan semata hanya dipertanggungjawabkan kepada negara, tanggung jawab penggunaan setiap rupiah yang berasal dari tetes keringat rakyat Indonesia, juga menjadi tanggung jawab dan akan dimintai pertanggung jawaban oleh-Nya di akhirat kelak.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatu

H. Firli Bahuri: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)