Simak! Ini Peran Penilai dalam Menghitung Kekayaan Aset Negara

Oleh : Krishna Anindyo | Sabtu, 25 Juli 2020 - 16:15 WIB

Ilustrasi Peran Penilai Dalam Menilai Kekayaan Aset Negara
Ilustrasi Peran Penilai Dalam Menilai Kekayaan Aset Negara

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memaparkan peran Penilai Negara dalam menilai kekayaan aset negara pada Jumat, (24/07) secara virtual di Jakarta.

Penilai Pemerintah berperan dalam peningkatan nilai Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019 sebesar Rp5.949,59 triliun dari tahun 2018 sebesar Rp1.931,05 triliun atau 308%. Angka ini merupakan akibat dari penilaian kembali (revaluasi) Barang Milik Negara (BMN) oleh Penilai Pemerintah.

"Penilai Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian termasuk atas hasil penilaiannya secara independen sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan (PP 28/2020)," jelas Nizar Kurniawan, Direktur Penilaian, Direktorat Penilaian, DJKN melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Industry.co.id pada Jumat (24/7/2020).

“Penilaian sendiri merupakan proses kegiatannya untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara (BMN) atau Daerah pada saat tertentu,” tambahnya.

Sedangkan nilai merupakan suatu opini manfaat ekonomi atas kepemilikan aset atau harga yang paling mungkin dibayarkan atas suatu aset dalam pertukaran. Nilai lebih bersifat kualitatif dan biasanya diwujudkan dalam satuan mata uang.

Selain menjaga akuntabilitas LKPP, Penilai Pemerintah juga menyajikan nilai wajar untuk proses bisnis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) / penerimaan daerah, pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), pengelolaan kekayaan negara dikuasai berupa Sumber Daya Alam (SDA), penyelamatan keuangan negara melalui penegakan hukum, kegiatan optimalisasi penggunaan aset, serta pembentukan basis data pasar properti dan bisnis.

Selanjutnya, Penilai Pemerintah akan mulai melaksanakan penilaian SDA untuk penyusunan neraca SDA/Lingkungan Hidup (LH) Indonesia. Penilai Pemerintah berfungsi sebagai unit pendukung bagi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk penyusunan neraca aset dalam satuan mata uang (monetasi).

Selain itu, untuk mendorong eksistensi kekayaan intelektual melalui penyusunan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual (SNKI), Penilai Pemerintah juga akan mulai melaksanakan penilaian terhadap BMN berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/Aset Tidak Berwujud (ATB) sehingga pemerintah dapat mengelola aset tersebut secara lebih optimal.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menko Marves Luhut B. Pandjaitan

Selasa, 22 September 2020 - 10:48 WIB

Protokol Terapi Penanganan COVID-19 Disusun, Menko Luhut Minta Kemenkes Segera Terapkan di 8 Provinsi Utama

Usai disosialisasikan, Menko Luhut meminta Kemenkes untuk melakukan pendampingan implementasi termasuk memberikan pelatihan bagi dokter dan tenaga kesehatan lalu memonitor pelaksanaannya.

Pilkada 2020 (Foto Dok PR)

Selasa, 22 September 2020 - 10:34 WIB

Tidak Sampai Tiga Bulan Lagi Pilkada Serentak Tetap Diselenggarakan

Dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid 19, Komisi II DPR RI meminta KPU RI untuk segera merevisi PKPU Nomor 10 tahun 2020 tentang…

Wisma atlet Kemayoran

Selasa, 22 September 2020 - 10:30 WIB

Tower 4 Wisma Atlet Sudah Dibuka untuk Isolasi Mandiri Pasien COVID-19

Pembukaan tower sebagai tempat isolasi mandiri pasien COVID-19 dengan kondisi orang tanpa gejala (OTG) tersebut sesuai dengan target yang diperhitungkan sebelumnya.

 PT Pegadaian (Persero)

Selasa, 22 September 2020 - 10:26 WIB

PT Pegadaian Dukung Batik Pacitan dan Ayaman Karya

Dalam perannya sebagai perusahaan negara serta sebagai korporasi yang bertanggung jawab, Pegadaian berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat (community development) selaras…

Alsintan Tekan Biaya Olah Tanah Cabai Hingga 90 Persen (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 22 September 2020 - 10:23 WIB

Komisi IV DPR RI Dukung Program Perbengkelan Alsintan

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah membuat terobosan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas di daerah sentra produksi guna mewujudkan swasembada pangan khususnya…