Dorong Pertumbuhan Pasar Industri Nikel, Pemerintah Tetapkan Aturan HPM

Oleh : Krishna Anindyo | Selasa, 21 Juli 2020 - 10:15 WIB

Ilustrasi Industri Nikel (Photo by Bisnis.com)
Ilustrasi Industri Nikel (Photo by Bisnis.com)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan penyempuraan regulasi baru terkait penetapan Harga Patokan Mineral (HPM) mampu mendorong tumbuhnya pasar industri nikel domestik dan memastikan penjualan bijih nikel sesuai dengan harga pasar.

“Penerbitan HPM yang tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Batubara, dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan penambang nikel maupun pelaku usaha smelter,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Rida Mulyana mengatakan, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Rida Mulyana melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Industry.co.id pada Senin (20/7/2020).

"(Tugas pemerintah) bagaimana mencari kesimbangan atau keadilan harga antara keuntungan untuk smelter dan menjamin aktivitas penambangan nikel dapat memberikan margin yang cukup bagi para penambang," jelas Rida.

Dalam beleid tersebut, pemerintah telah menetapkan HPM di bawah harga internasional guna meningkatkan keekonomian smelter. HPM ini harga bit stocknya harga smelter. Makin rendah tentu saja smelter makin ekonomis. Ini kita tetapkan selalu di harga pasar internasional," lanjutnya.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM Yunus Saefulhak memberikan gambaran atas penetapan HPM di bawah harga internasional.

"Misalnya kalau harga di internasional sebesar USD60 (per Wet Metrik Ton), di kita (Indonesia) paling USS30 (per WMT)," jelas Yunus.

Kendati demikian, penetapan HPM akan tetap berada di bawah Harga Pokok Produksi (mining cost) atau biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi atau menambang biji nikel.

Pemerintah menilai keberadaan beleid HPM akan mencitptakan iklim investasi yang kondusif untuk smelter maupun penanmbang.

"HPM ini dalam rangka membuat tata niaga dalam subsektor minerba yang berkeadilan, kompetitif, dan transparan kepada para pelaku usaha penambang maupun smelter," ungkap Yunus.

Formula HPM sendiri ditetapkan oleh Menteri ESDM yang terdiri dari nilai/kadar mineral logam; konstanta atau corektif faktor; Harga Mineral Acuan (HMA); biaya treatment cost dan refining charges (TC/RC) dan/atau payable metal.

Teknis Perubahan Aturan

Ada beberapa substansi pokok yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 11/2020. Pertama, aturan pertama terkait penetapan HPM dan HPB itu ditetapkan dengan mempertimbangkan pasar internasional, peningkatan nilai tambah, dan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik.

Kedua, HPM bijih nikel ditetapkan sebagai harga batas bawah. Transaksi dapat dilakukan di bawah harga, dengan selisih tidak lebih dari 3 persen. Untuk mengantisipasi perbedaan kutipan harga atau penalty mineral pengotor, seperti kadar Fe dan Mg yang melebihi standar.

Ketiga, dalam melakukan pembelian bijih nikel, pihak lain wajib mengacu pada HPM.

keempat, penambahan publikasi harga timah mengacu pada Jakarta future exchange dari sebelumnya hanya Bursa Komoditi dan Derivatif indonesia atau Indonesia Commodity and Derivative Exchange (ICDX).

Kelima, formulasi HPM dan HPB pada saatnya ditetapkan perbulan melalui Kepmen ESDM.

Keenam, dilapangan verifikasi kualitas dan kuantitasnya wajib dilakukan oleh surveyor pelaksana, yang akan menerbitkan laporan hasil verifikasi (LHV).

Ketujuh, yang menunjuk surveyor dalam Permen ini adalah Dirjen Minerba, yang akan menetapkan surveyor sebagai verifikator penjualan mineral dan batu bara di lapangan.

Kedelapan, penjualan dalam negeri wajib menunjuk surveyor sebagai wasit (umpire) apabila terjadi perbedaan hasil analisa antara kualitas mineral antara penjual dan pembeli.

Kesembilan, ketentuan formula HPM dan HPB itu juga diatur dalam permen ini dapat ditinjau setiap 6 bulan.

"Jadi kalau misalkan kita terbitkan bulan Februari tambah 6 bulan evaluasinya sekitar bulan oktober," tutup Yunus.

Penerapan HPM Logam sesuai dengan Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tersebut akan dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan masukan dari para stakeholder sehingga dapat dijadikan sebagai dasar apabila terjadi perubahan.

Permen tersebut diterbitkan pada tanggal 14 April 2020 dan berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan atau efektif berlaku sejak 14 Mei 2020.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi Pemilihan Pilkada (ist)

Selasa, 22 September 2020 - 12:07 WIB

Tok, Pilkada Serentak Tetap 9 Desember 2029

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung

Menteri Luar Negeri, Retno L.P Marsudi - Memperingati 75 Tahun Berdirinya PBB (Photo by Kemlu)

Selasa, 22 September 2020 - 11:15 WIB

Hadapi Tantangan Global, Menlu RI: 75 Tahun Berdiri, PBB Harus Perkuat Relevansi dan Adaptasi

Menteri Luar Negeri, Retno L.P Marsudi, menghadiri secara virtual di salah satu Pertemuan Tingkat Tinggi untuk Memperingati 75 Tahun Berdirinya PBB.

SKK Migas (Foto IST)

Selasa, 22 September 2020 - 10:51 WIB

Pertahankan Capaian Lifting Migas 2020 Ini Enam Strategi yang Dilakukan SKK Migas

Plt. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Susana Kurniasih mengatakan keenam strategi ini merupakan hasil pemikiran serta diskusi antara SKK Migas – Kontraktor Kontrak Kerja Sama…

Menko Marves Luhut B. Pandjaitan

Selasa, 22 September 2020 - 10:48 WIB

Protokol Terapi Penanganan COVID-19 Disusun, Menko Luhut Minta Kemenkes Segera Terapkan di 8 Provinsi Utama

Usai disosialisasikan, Menko Luhut meminta Kemenkes untuk melakukan pendampingan implementasi termasuk memberikan pelatihan bagi dokter dan tenaga kesehatan lalu memonitor pelaksanaannya.

Pilkada 2020 (Foto Dok PR)

Selasa, 22 September 2020 - 10:34 WIB

Tidak Sampai Tiga Bulan Lagi Pilkada Serentak Tetap Diselenggarakan

Dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid 19, Komisi II DPR RI meminta KPU RI untuk segera merevisi PKPU Nomor 10 tahun 2020 tentang…