INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pandemi Covid-19 telah berdampak pada capital outflow dan kepanikan sejak bulan Maret 2020.
Sejak awal, menurutnya Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) telah menyepakati berkolaborasi menjaga keberlangsungan fiskal dan menciptakan fiscal space, namun dengan tetap menjaga stabilitas dan kredibilitas kebijakan moneter secara .
Hal tersebut sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, terbitlah Surat Keputusan Bersama (SKB) No 1/2020 di mana BI berperan menjadi stand by buyer SBN di pasar primer.
Dimana didalam Perpres no. 72 tahun 2020, penanganan pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp695,2 triliun, yaitu yang berhubungan dengan public goods atau yang berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak, seperti bidang kesehatan, perlindungan sosial, bidang program padat karya, dukungan sektoral dan dukungan kepada Pemda, sebesar Rp397.56 triliun.
Selain itu menurutnya, terdapat belanja non public goods (UMKM, Korporasi non UMKM) sebesar Rp177,03 triliun dan insentif usaha dalam bentuk insentif perpajakan sebesar Rp120,61 triliun .
Semua belanja ini disebut Sri Mulyani menciptakan tekanan yang besar di bidang fiskal, di saat kondisi pasar modal global dan domestik juga mengalami gejolak yang menimbulkan dampak kepanikan di pasar keuangan dan pasar surat berharga negara.
Oleh karena itu, menurutnya Pemerintah bersama BI, dengan dukungan politik dari DPR, telah menyepakati mekanisme burden sharing yang bisa dipertanggungjawabkan baik dari sisi fiskal moneter maupun yang bisa diterima secara politik.
"Hari Senin kemarin, (6/7), Saya dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membuat pernyataan pers bersama untuk menyampaikan kabar baik dari hasil Rapat Kerja Komisi XI mengenai Burden Sharing antara Pemerintah dan BI, terkait pembiayaan dampak pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional," ungkap Sri Mulyani dalam keterangan nya beberapa jam lalu yang di cukil redaksi Industry.co.id dari laman Instagram miliknya Selasa (7/7).
Dikatakannya, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter diletakkan dalam posisi sejajar sebagai upaya mengelola kondisi keuangan Indonesia untuk memulihkan ekonomi Indonesia secara berkesinambungan.
"Pemerintah berkomitmen untuk menjaga disiplin fiskal, sehingga kondisi extraordinary akibat pandemi Covid-19 ini hanya diwadahi dalam tahun fiskal 2020, 2021, 2022, yang memungkinkan Pemerintah mempunyai defisit di atas 3%. Ini akan tetap dikelola secara hati-hati sehingga langkah-langkah kembali ke disiplin fiskal akan dilakukan bertahap," jelasnya.
Asal tau saja, Sri Mulyani menyebut ada tiga kategori skema burden sharing Covid-19 yang disepakati Pemerintah dan BI, yaitu:
Pertama, untuk belanja public goods (kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L dan Pemda) sebesar Rp 397,56 triliun, Pemerintah menerbitkan SBN kepada BI secara private placement, dengan suku bunga acuan BI reverse repo rate dengan bunga seluruhnya ditanggung oleh BI (hal ini hanya berlaku di tahun 2020).
Lalu kedua, untuk belanja non public goods (UMKM, Korporasi non UMKM) sebesar Rp177,03 triliun , Pemerintah melakukan penerbitan SBN melalui mekanisme pasar dengan Bank Ind0, sehingga menciptakan suasana kebijakan yg akuntabel dan transparan. Kita harapkan semester kedua mulai ada denyut ekonomi. Mari bangun optimisme tersebut.
Dan ketiga, untuk belanja non public goods (lainnya) sebesar Rp328,87 triliun , Pemerintah melakukan pembiayaan melalui penerbitan SBN di pasar, dengan seluruh bunga ditanggung pemerintah.
"Saya mengapresiasi BI yang hadir bersinergi dengan Pemerintah di masa sulit ini," ungkap Menkeu Sri Mulyani.
Selanjutnya, menurut Sri, Pemerintah dan BI bakal terus melakukan monitoring perkembangan, baik dari sisi kesehatan, maupun dari sisi dinamika market.
"Kemenkeu dan BI akan terus memperhatikan yang terjadi di market dan masyarakat, sehingga akan terus melakukan penajaman dan koordinasi untuk memberikan kepercayaan dan kredibilitas," terangnya.
"Kita harapkan semester kedua mulai ada denyut ekonomi. Mari bangun optimisme tersebut!," pungkas Sri Mulyani.
