Usai Berbagi Beban, Pemerintah Berharap Semester Kedua Mulai Ada Denyut Ekonomi, Menkeu Sri Mulyani: Mari Bangun Optimisme Tersebut!

Oleh : Nata Kesuma | Selasa, 07 Juli 2020 - 21:21 WIB

Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo
Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pandemi Covid-19 telah berdampak pada capital outflow dan kepanikan sejak bulan Maret 2020.

Sejak awal, menurutnya Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) telah menyepakati berkolaborasi menjaga keberlangsungan fiskal dan menciptakan fiscal space, namun dengan tetap menjaga stabilitas dan kredibilitas kebijakan moneter secara . 

Hal tersebut sebagaimana amanat Undang-Undang  Nomor 2 tahun 2020, terbitlah Surat Keputusan Bersama (SKB) No 1/2020 di mana BI berperan menjadi stand by buyer SBN di pasar primer.

Dimana didalam Perpres no. 72 tahun 2020, penanganan pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp695,2 triliun, yaitu yang berhubungan dengan public goods atau yang berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak, seperti bidang kesehatan, perlindungan sosial, bidang program padat karya, dukungan sektoral dan dukungan kepada Pemda, sebesar Rp397.56 triliun.

Selain itu menurutnya, terdapat  belanja non public goods (UMKM, Korporasi non UMKM) sebesar Rp177,03 triliun dan insentif usaha dalam bentuk insentif perpajakan sebesar Rp120,61 triliun . 

Semua belanja ini disebut Sri Mulyani menciptakan tekanan  yang besar di bidang fiskal, di saat kondisi pasar modal global dan domestik juga mengalami gejolak yang menimbulkan dampak kepanikan di pasar keuangan dan pasar surat berharga negara. 

Oleh karena itu, menurutnya Pemerintah bersama BI, dengan dukungan politik dari DPR, telah menyepakati mekanisme burden sharing yang bisa dipertanggungjawabkan baik dari sisi fiskal moneter maupun yang bisa diterima secara politik.

"Hari Senin kemarin, (6/7), Saya dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membuat pernyataan pers bersama untuk  menyampaikan kabar baik dari hasil Rapat Kerja Komisi XI mengenai Burden Sharing  antara Pemerintah dan BI, terkait pembiayaan dampak pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional," ungkap Sri Mulyani dalam keterangan nya beberapa jam lalu yang di cukil redaksi Industry.co.id dari laman Instagram miliknya Selasa (7/7).

Dikatakannya, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter diletakkan dalam posisi sejajar sebagai upaya  mengelola kondisi keuangan Indonesia untuk memulihkan ekonomi Indonesia secara berkesinambungan.

"Pemerintah berkomitmen untuk menjaga disiplin fiskal, sehingga kondisi extraordinary akibat pandemi Covid-19 ini hanya diwadahi dalam tahun fiskal 2020, 2021, 2022, yang memungkinkan Pemerintah mempunyai defisit di atas 3%. Ini akan tetap dikelola secara hati-hati sehingga langkah-langkah kembali ke disiplin fiskal akan dilakukan bertahap," jelasnya. 

Asal tau saja, Sri Mulyani menyebut ada tiga kategori skema burden sharing Covid-19 yang disepakati Pemerintah dan BI, yaitu:

Pertama, untuk belanja public goods (kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L dan Pemda) sebesar Rp 397,56 triliun, Pemerintah menerbitkan SBN kepada BI secara private placement, dengan suku bunga acuan BI reverse repo rate dengan bunga seluruhnya ditanggung  oleh BI (hal ini hanya berlaku di tahun 2020). 

Lalu kedua, untuk belanja non public goods (UMKM, Korporasi non UMKM) sebesar Rp177,03 triliun , Pemerintah melakukan penerbitan SBN melalui mekanisme pasar dengan Bank Ind0, sehingga menciptakan suasana kebijakan yg akuntabel dan transparan. Kita harapkan semester kedua mulai ada denyut ekonomi. Mari bangun optimisme tersebut.

Dan ketiga, untuk belanja non public goods (lainnya) sebesar Rp328,87 triliun , Pemerintah melakukan pembiayaan melalui penerbitan SBN di pasar, dengan seluruh bunga ditanggung pemerintah. 

"Saya mengapresiasi BI yang hadir bersinergi dengan Pemerintah di masa sulit ini," ungkap Menkeu Sri Mulyani. 

Selanjutnya, menurut Sri, Pemerintah dan BI bakal terus melakukan monitoring perkembangan, baik dari sisi kesehatan, maupun dari sisi dinamika market. 

"Kemenkeu dan BI akan terus memperhatikan yang terjadi di market dan masyarakat, sehingga akan terus melakukan penajaman dan koordinasi untuk memberikan kepercayaan dan kredibilitas," terangnya.

"Kita harapkan semester kedua mulai ada denyut ekonomi. Mari bangun optimisme tersebut!," pungkas Sri Mulyani. 

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Telkom Raih Sertifikat ISO 37001:2016

Sabtu, 15 Agustus 2020 - 12:15 WIB

Berhasil Terapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Telkom Raih Sertifikat ISO 37001:2016

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) akhirnya memperoleh Sertifikat ISO 37001:2016.

AMMDes Ambulance Feeder

Sabtu, 15 Agustus 2020 - 12:15 WIB

AMMDes Besutan Kemenperin Sukses Beri Manfaat Sektor Pertanian Hingga Kesehatan

Keberadaan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di berbagai daerah.

DJ Stroo & Roy Jeconiah Rilis Ulang Aku Garuda Terkait 75 Tahun Indonesia Merdeka

Sabtu, 15 Agustus 2020 - 12:00 WIB

Dua Genre Musik Berbeda, DJ Stroo & Roy Jeconiah Rilis Ulang Aku Garuda Terkait 75 Tahun Indonesia Merdeka

Tanpa menghilangkan karakter atau aransmen utama lagu ini. Lagu ini juga akan di-remastering, dengan level yang akan dibuat lebih naik. Sebuah persembahan dari DJ Stroo dan Roy Jeconiah, untuk…

Kepala BPPI Kemenperin, Doddy Rahadi

Sabtu, 15 Agustus 2020 - 11:45 WIB

Inovasi Industri dari Balai Riset Kemenperin Dukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan ekosistem inovasi di sektor industri sebagai upaya percepatan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0.

Luhut Binsar Pandjaitan (ist)

Sabtu, 15 Agustus 2020 - 11:30 WIB

Wow Luar Biasa! Luhut Klaim IMF, World Bank Hingga Fitch Puji Kebijakan Pemerintah RI Hindari Jurang Resesi

Luhut mengungkapkan bahwa hal itu bukan klaim sepihak semata. Sebab berbagai lembaga internasional telah mengakui berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah Indonesia sangat baik. Seperti IMF,…