DPR Desak Menteri Nadiem Makarim Selesaikan Peta Pendidikan 2020-2025

Oleh : Herry Barus | Senin, 06 Juli 2020 - 05:45 WIB

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem A. Makarim
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem A. Makarim

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Komisi X DPR RI mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI agar menyelesaikan dan menerbitkan peta jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 dengan dokumen utuh, termasuk skema evaluasi dan sosialisasi yang melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.

 “Kami (Komisi X) akan melakukan kajian lebih lanjut terhadap peta jalan pendidikan Indonesia 2020-2035, untuk itu Kemendikbud perlu menyampaikan dokumen peta jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 yang disertai dengan naskah akademik paling lambat akhir tahun 2020,” ungkap Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendy saat membacakan salah satu kesimpulan Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Anwar Makarim yang digelar secara virtual, belum lama ini.

 Komisi X DPR RI juga mendorong Kemendikbud untuk memasukkan substansi peta jalan pendidikan Indonesia 2020-2035 yang relevan ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. “Peta jalan Pendidikan Indonesia akan menjadi dasar kebijakan pendidikan sampai dengan tahun 2035, maka dokumen wajib dilengkapi dengan dasar hukum dan kajian dalam bentuk naskah akademik,” kata Dede.

 Menurut Dede, peta jalan pendidikan Indonesia 2020-2035 perlu memasukan layanan penyandang disabilitas, penyelesaian masalah guru non ASN (eks guru honorer), tidak adanya diskriminasi lembaga pendidikan negeri dan swasta, dan skema anggaran fungsi pendidikan, utamanya dalam hal pemenuhan 20 persen APBN dan APBD, serta memastikan realisasi anggaran tersebut digunakan untuk pendidikan.

 Sementara terkait platform digital pendidikan, Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud memperhatikan keragaman kebutuhan di daerah, baik dari sisi kurikulum, kualitas pendidik maupun pengelolaan satuan pendidikan. “Platform digital pendidikan sebagai bagian dari transformasi pendidikan yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan agar memperhatikan keragaman kebutuhan di daerah, baik dari sisi kurikulum, kualitas pendidik maupun pengelolaan satuan pendidikan,” kata politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

 Dede menambahkan, Pihaknya juga meminta  karakteristik dan kompetensi pelajar Pancasila perlu disempurnakan. “Antara lain, menambah substansi kejujuran, penguatan demokrasi, nasionalisme, cinta tanah air dan toleransi, pola pembelajaran di satuan pendidikan serta keterlibatan orang tua atau wali,” kata Dede.

 Komisi X DPR RI juga meminta skema peningkatan mutu pendidik tidak hanya terfokus kepada guru penggerak, akan tetapi mengoptimalkan program Pendidikan Profesi Guru secara menyeluruh termasuk melakukan revitalisasi lembaga pendidik dan tenaga kependidikan (LPTK) dengan tetap memprioritaskan guru yang telah mengajar selama ini, dan dapat menjangkau pemberdayaan guru di daerah 3T (terluar, tertinggal, dan terdepan).

“Kebijakan sekolah penggerak harus dikaji kembali secara komprehensif, terutama terkait penetapan kriterianya, sehingga tidak terjebak melahirkan klaster sekolah unggulan dan non unggulan,” kata Dede. Selain itu, Komisi X  DPR RI juga mendesak Kemendikbud untuk membuat skema monitoring, evaluasi dan solusi terhadap pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) termasuk pemberian sanksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan. (*)

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Industri Otomotif

Sabtu, 15 Agustus 2020 - 11:01 WIB

Penjualan & Ekspor Meningkat, Menperin Agus Sebut Industri Otomotif Mulai Berkembang Positif Semester II/2020

Kinerja industri otomotif nasional diprediksi bakal mengalami perkembangan positif pada semester kedua tahun 2020.

ESQA Cosmetics

Sabtu, 15 Agustus 2020 - 11:00 WIB

Industri Kosmetik Ikut Berperan Tingkatkan Perekonomian Nasional

Dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik, tidak heran industri kosmetik lokal semakin berkembang dan brand baru masih terus bermunculan. Salah satunya adalah ESQA Cosmetics, brand lokal…

Rizal Ramli (dok RMOL)

Sabtu, 15 Agustus 2020 - 10:58 WIB

Presiden Jokowi Ibaratkan Ekonomi Buruk Seperti Komputer Hang, Rizal Ramli: Operatornya Aja yang Tidak Canggih

Ekonom senior Rizal Ramli mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk terbuka dalam mengungkap permasalahan ekonomi di Indonesia yang sebenarnya.

Menkeu Sri Mulyani

Sabtu, 15 Agustus 2020 - 10:45 WIB

Catat! Ini Penjabaran Kebijakan Fiskal RAPBN 2021, Sri Mulyani: Ekonomi 4,5%, Tingkat Penggangguran dan Kemiskinan 9%

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan soal kebijakan fiskal APBN 2021 yang disampaikan oelh Presiden Jokoei pada Jumat (14/8) dalam sidang paripurna DPR dengan tema¬†Percepatan Pemulihan…

Kebun Kelapa Sawit (Ist)

Sabtu, 15 Agustus 2020 - 10:45 WIB

PTPN Grup Komitmen Terapkan Prinsip ISPO, RSPO dan ISCC untuk Tembus Ekspor CPO ke Pasar Global

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan Anak Perusahaan di sektor perkebunan kelapa sawit berkomitmen untuk mentransformasikan minyak sawit (crude palm oil/CPO) berkelanjutan dengan…