'Perang' AS dan China, Donald Trump Bakal Usir Ribuan Mahasiswa China

Oleh : Candra Mata | Sabtu, 30 Mei 2020 - 17:19 WIB

Presiden AS Donald Trump
Presiden AS Donald Trump

INDUSTRY.co.id - Washington - Presiden Donald Trump akan segera mengusir ribuan mahasiswa pascasarjana China yang studi di berbagai univeritas di Amerika Serikat (AS). 

Langkah ini menjadi indikasi bahwa konflik kedua negara semakin memanas setelah sebelumnya diawali dengan perang dagang, lalu soal pandemi virus corona baru (Covid-19), klaim laut china selatan hingga status Hong Kong.

Selain bersiap mengusir ribuan mahasiswa China, pemerintah Trump juga berencana menjatuhkan sanksi terhadap para pejabat Beijing. 

Seorang pejabat administrasi Trump mengatakan presiden sedang mempertimbangkan proposal yang sudah berumur berbulan-bulan untuk mencabut visa pelajar yang berafiliasi dengan lembaga pendidikan di China yang terkait dengan Tentara Pembebasan Rakyat atau pun intelijen China.

Sedangkan sanksi yang disiapkan akan menargetkan para pejabat Beijing yang bertanggung jawab atas pemberlakukan Undang-Undang Keamanan di Hong Kong. Sanksi itu terkait dengan perjalanan dan keuangan.

"Kami akan mengumumkan apa yang kami lakukan besok sehubungan dengan China dan kami tidak senang dengan China," kata Trump kepada wartawan dalam sebuah acara pada Kamis waktu Washington.

"Kami tidak senang dengan apa yang terjadi. Di seluruh dunia orang menderita, 186 negara. Di seluruh dunia mereka menderita. Kami tidak senang," tegasnya. 

Meskipun pengusiran mahasiswa tidak secara langsung terkait dengan masalah Hong Kong dan langkah China untuk menegaskan kontrol penuh atas bekas wilayah jajahan Inggris tersebut, potensi sanksi terhadap pejabat yang terlibat dalam upaya itu akan menjadi hasil dari tekad Menteri Luar Neger Michael Pompeo bahwa Hong Kong tidak lagi dapat dianggap wilayah otonom dari daratan China. 

Pompeo memberi tahu Kongres AS pada Rabu bahwa Hong Kong tidak lagi layak atas perdagangan preferensial dan status komersial yang telah dinikmati dari AS sejak kembali ke pemerintahan China pada tahun 1997. 

Di bawah perjanjian bersama China-Inggris tentang penyerahan wilayah, Hong Kong adalah wilayah yang diperintah secara berbeda dari daratan selama 50 tahun di bawah kebijakan "satu negara, dua sistem".

Tekad Pompeo membuka pintu bagi kemungkinan sanksi dan hilangnya "tunjangan" khusus yang diterima Hong Kong dari AS. Tetapi baik Pompeo maupun pejabat lainnya pada Rabu tidak dapat menggambarkan tindakan apa yang mungkin diambil pemerintah Trump.

Pertimbangan serius dari proposal pencabutan visa telah menghadapi perlawanan dari universitas-universitas AS dan organisasi ilmiah yang bergantung pada biaya sekolah yang dibayarkan oleh mahasiswa China untuk mengimbangi biaya lainnya. 

Lembaga-lembaga itu juga takut akan kemungkinan tindakan balasan dari Beijing yang dapat membatasi akses mahasiswa dan pendidik AS di China.

Dalam anggukan terhadap keprihatinan itu, para pejabat AS mengatakan pembatasan akan secara sempit dirancang untuk memengaruhi hanya pada mahasiswa yang menyajikan risiko signifikan terlibat dalam spionase atau pencurian kekayaan intelektual AS. 

Para pejabat tidak dapat mengatakan berapa banyak mahasiswa yang pada akhirnya akan diusir, meskipun mereka mengatakan itu hanya sebagian kecil dari jumlah mahasiswa China di Amerika.

Namun, proposal tentang pencabutan visa mahasiswa China telah menarik perhatian dari para pendidik.

"Kami sangat khawatir tentang seberapa luas ini akan diterapkan, dan kami khawatir itu dapat mengirim pesan bahwa kami tidak lagi menyambut mahasiswa dan cendekiawan berbakat dari seluruh dunia," kata Sarah Spreitzer, direktur hubungan pemerintah di Dewan Pendidikan Amerika, seperti dikutip AP, Sabtu (30/5/2020).

"Kami tidak memiliki banyak perincian tentang bagaimana mereka akan mendefinisikan ikatan ke universitas-universitas China, jenis universitas apa yang akan mereka targetkan, apa yang akan membentuk sebuah universitas yang memiliki ikatan dengan militer China," katanya. 

Jika situasinya terbalik dan negara lain memberlakukan batasan pada mahasiswa dari AS yang menerima dana Departemen Pertahanan, Spreitzer mencatat hal itu akan memengaruhi berbagai universitas.

AS menampung 133.396 mahasiswa pascasarjana dari Cina pada tahun akademik 2018-2019, dan mereka merupakan 36,1 persen dari semua mahasiswa pascasarjana internasional. Itu merupakan data Institute of International Education. 

Secara keseluruhan, ada 369.548 siswa dari China atau 33,7 persen dari total mahasiswa internasional dan menyumbang hampir USD15 miliar untuk ekonomi AS pada 2018. (Sumber AP, Sindonews.com)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Diskusi bertajuk Tuntutan Implementasi Bisnis Properti & Pembiayaan Hijau (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Kamis, 25 April 2024 - 19:33 WIB

Kian Prospektif, Stakeholder Harap Insentif Properti Hijau

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mendorong konsep bisnis berkelanjutan di sektor properti termasuk sektor pembiayaannya.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan

Kamis, 25 April 2024 - 17:21 WIB

Pegadaian Catat Laba Rp.1,4 T di Kuartal I/2024

PT Pegadaian mencatat kinerja positif pada periode tiga bulan pertama di Tahun 2024. Tercatat pertumbuhan Aset sebesar 14,3% yoy dari Rp. 76,1 triliun naik menjadi Rp. 87 triliun. Kemudian Outstanding…

RUPST PT Dharma Polimental Tbk.

Kamis, 25 April 2024 - 17:11 WIB

Ditengah Situasi Wait & See, Penjualan DRMA Tetap Stabil di Rp1,34 Triliun di Kuartal 1 2024

Emiten manufaktur komponen otomotif terkemuka di Indonesia, PT Dharma Polimetal Tbk (DRMA) membagikan dividen tunai sebesar Rp171,29 miliar kepada para pemegang saham.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) (Foto Dok Industry.co.id)

Kamis, 25 April 2024 - 16:19 WIB

Jasindo Salurkan Bantuan TJSL untuk Mendukung Perekonomian Masyarakat

PT Asuransi Jasa Indonesia atau Asuransi Jasindo menyalurkan bantuan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kepada masyarakat di berbagai daerah di Indonesia selama periode Q1 tahun 2024.…

Bahan baku plastik

Kamis, 25 April 2024 - 16:05 WIB

Impor Bahan Baku Plastik Tak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin, Ini Alasannya

Pemerintah telah mengambil langkah responsif untuk menanggapi isu-isu yang dapat mengganggu kelangsungan usaha, salah satunya melalui pemberlakuan peraturan terbaru mengenai kebijakan dan pengaturan…