INDUSTRY.co.id - Jakarta - Ahli Analisis dan Kebijakan Kesehatan dan Dosen FKM UI Ahmad Syafiq, Ph.D. menilai, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan oleh pemerintah dinilai masih belum efektif untuk saat ini.
Hal tersebut dibuktikan dengan mobilitas masyarakat yang masih cukup tinggi. Syafiq pun menyatakan diperlukan petunjuk pelaksanaan (juklak) PSBB tingkat nasional.
“Kebijakan pengaturan diri kurang masif informasinya. Pentingnya menjaga jarak, PSBB, menjaga agar tidak tertularkan dan menularkan juga masih kurang masif disosialisasikan kepada masyarakat,” ujar Syafiq dalam diskusi daring yang diselenggarakan Ikatan Alumni UI pada Rabu (22/4/202) lalu.
Hal senada diungkapkan oleh Dosen FKM UI dan Tim Peneliti FKM UI – Bappenas untuk Pemodelan Skenario Covid-19 di Indonesia dr. Pandu Riono, MPH, Ph.D. Pandu mendorong agar PSBB menjadi kebijakan nasional, bukan hanya diterapkan per wilayah.
Hal ini berkaitan dengan pentingnya intervensi tingkat tinggi untuk dapat melandaikan kurva persebaran Covid-19.
Berdasarkan Covid-19 Modelling Scenarios Indonesia yang disusun Tim Peneliti FKM UI, ada tiga jenis intervensi yang bisa dilakukan pemerintah untuk menangani Covid-19. Intervensi tinggi seperti melakukan tes massal cakupan tinggi dan mewajibkan pembatasan sosial berskala besar, diperkirakan mampu menekan angka persebaran Covid-19, dengan puncaknya diprediksi pada akhir Mei.
Dalam model tersebut juga terungkap prediksi setidaknya 2.4 juta kasus Covid-19 terancam memerlukan perawatan Rumah Sakit (pneumonia, perawatan kritis dan risiko tinggi kematian) jika tidak adanya intervensi dari pemerintah.
Pandu menyatakan kebijakan birokrasi perizinan PSBB yang dilakukan saat ini seharusnya ditiadakan. Ia menilai belum ada intervensi yang benar-benar serius. Pandu juga mengingatkan bahwa pemerintah harus memberi target terkait penanganan Covid-19.
“PSBB harusnya asumsinya nasional, bukan lokalan. Kenapa harus izin ke Kemenkes, harusnya langsung nasional. Kemenkes itu memonitoring, mengevaluasi, dan memberi bantuan teknis,” tukas Pandu.
Pandu menekankan pentingnya intervensi yang terterukur dan dimonitoring, serta target yang jelas dari pemerintah untuk penangangan Covid-19.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Policy Center ILUNI UI Mohammad Jibriel Avessina menyatakan bahwa saat ini timnya sedang menggodok policy paper. Tulisan ini merupakan hasil dari diskusi seputar Covid-19 yang telah dilakukan sejak awal Maret lalu, meliputi berbagai aspek mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial, dan regulasi.
“Tim Policy Center ILUNI UI akan menjadikan hasil diskusi ini dan masukan dari FKM UI sebagai bahan untuk policy paper yang akan kami ajukan kepada pemerintah,” kata Jibriel.
