INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Ad Interim sekaligus Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, kereta rel listrik (KRL) tetap akan beroperasi di wilayah Jabodetabek. Operasional KRL tetap dilakukan dengan pembatasan waktu dan pengendalian penumpang.

"Pak Menko Luhut mendapatkan laporan bahwa penumpang KRL itu mayoritas adalah pekerja," kata Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, dalam keterangan di Jakarta (17/4/2020).

Jodi menjelaskan, alasan Menko Luhut tak menghentikan operasional KRL karena pemerintah tidak ingin para pekerja itu tidak bisa bekerja. Pasalnya, sebagian para pekerja itu adalah mereka yang juga bekerja di fasilitas kesehatan.

Jodi mengatakan, sejauh ini ada delapan sektor usaha yang diizinkan beroperasi selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB), semisal kesehatan dan pangan. Dia melanjutkan, mereka masih membutuhkan moda transportasi massal untuk berangkat ke tempat kerja masing-masing.

"Sehingga jika operasional KRL diberhentikan, hal ini malah dapat menimbulkan masalah baru," katanya.

Menko Luhut, tambah Jodi, menilai bahwa PSBB hanya akan berjalan efektif jika semua perkantoran di luar delapan sektor tersebut mengikuti aturan. Dia mempersilakan Pemerintah Provinsi DKI untuk menindak sektor lain yang beroperasi tidak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat.

Sebelumnya, sejumlah kepala daerah mendesak pemberhentian layanan KRL selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jabodetabek. Desakan ini muncul dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur DKI Jakarta Anies.  

Anies menyampaikan usulan itu kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menhub Ad Interim Luhut B Pandjaitan, Selasa (14/4/2020) lalu, dalam rapat virtual bersama Tim Pengawas DPR RI untuk Penanggulangan Covid-19. 

"Saya dua hari yang lalu mengusulkan kepada Pak Menhub Ad Interim untuk operasi kereta Commuter dihentikan dulu selama kegiatan PSBB berlangsung," ujar Anies, Kamis (16/4/2020). 

Usulan yang sama juga disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Emil. Berbeda dengan Anies, Emil menyampaikan usulan penyetopan operasional KRL kepada PT KCI sebagai operator. Hal ini sebagai langkah tindak lanjut dari usulan lima pimpinan kepala daerah tingkat kota dan kabupaten di Bogor, Depok, Bekasi terkait penghentian sementara pengoperasian KRL. 

"Hasil kajian dari KCI kemungkinan akan tanggal 18 (April) berbarengan dengan PSBB Tangerang. Kalau sekarang dilakukan, (sedangkan) Tangerang belum PSBB, nanti enggak sinkron lagi. Nanti kita lihat hasil evaluasi. Bukan dari saya, dari KCI," ujar Emil kepada wartawan di Depok, Rabu (15/4/2020). 

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim menyampaikan, usulan penghentian izin operasional KRL diharapkan mampu menekan penyebaran Covid-19.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto berharap PT KCI ikut mendukung pengoptimalan penerapan PSBB di Jabodebek ini. Menurut Tri, ada dua usulan skenario yang disampaikan kepada PT KCI terkait pengoptimalan penerapan PSBB. Skenario pertama, aktivitas transportasi KRL diberhentikan sementara. Sedangkan skenario kedua adalah pengurangan jadwal KRL.