INDUSTRY.co.id - Jakarta - Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk lebih serius lagi dalam menangani masalah kekurangan anggaran perumahan bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"Pemerintah sepertinya tidak mendukung penuh, walaupun sudah ada komitmen dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menambah anggaran FLPP, tapi belum ada statement yang langsung dinyatakan oleh Kementerian PUPR terakit penambahan kuota FLPP untuk tahun ini," kata Ketua Umum REI Totok Lusida kepada Industry.co.id di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Totok merasa, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kementerian PUPR selalu berubah-ubah ditengah jalan.
"Dalam kebijakan dan peraturan yang selama ini diterapkan itu selalu berubah-ubah secara mendadak, dan terlihat dipaksakan. itu justru sangat menghambat bagi kami," jelasnya.
Menurut Totok, konsentrasi Kementerian PUPR untuk pengembangan perumahan rakyat khususnya rumah subsidi dan properti pada umumnya masih sangat kurang.
"Percuma jika Menteri-nya bagus tapi bawahannya kurang mengerti apa maunya pak Menteri. Jadi jalannya tidak seirama," ungkap Totok.
Ia merasa kementerian PUPR lebih mementingkan pembangunan infrastruktur jalan, ketimbang perumahan rakyat.
"Pak menteri dan Pak Dirjen, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu butuh rumah bukan jalan. Mereka (MBR) itu butuh tidur di rumah bukan di jalan," tutup Totok.
Seperti diketahui, tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran penyaluran dana FLPP sebesar Rp11 triliun yang terdiri dari Rp9 triliun dari DIPA 2020 dan Rp2 triliun dari pengembalian pokok untuk 102.500 unit rumah.
Namun, anggaran tersebut diprediksi akan habis pada April 2020.
Hingga saat ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR masih belum menemukan cara jitu untuk menambal kekurangan anggaran perumahan bersubsidi.
