INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pada penghujung dekade 1970-an, Tiongkok masih jauh dari gambaran negara dengan kekuatan ekonomi seperti yang dikenal dunia saat ini.

Pendapatan per kapita masyarakatnya hanya sekitar 156 dolar AS per tahun. Angka tersebut bahkan lebih rendah dibandingkan rata-rata sejumlah negara di Afrika Sub-Sahara dan terpaut jauh dari Indonesia yang pada periode yang sama telah mencapai sekitar 350–370 dolar AS.

Sebagian besar rakyat Tiongkok juga masih tinggal di pedesaan. Sekitar 82 persen penduduk hidup di desa dengan infrastruktur yang terbatas, akses transportasi dan komunikasi yang belum memadai, serta produktivitas pertanian yang rendah.

Empat dekade kemudian, lanskap tersebut berubah secara dramatis.

Pada akhir 2020, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengumumkan bahwa kemiskinan ekstrem di pedesaan telah dihapuskan. Bank Dunia mencatat sekitar 800 juta penduduk Tiongkok berhasil keluar dari kemiskinan sejak reformasi ekonomi dimulai—sebuah transformasi sosial-ekonomi yang menjadi salah satu yang terbesar dan tercepat dalam sejarah modern.

Pertanyaannya kemudian: bagaimana negara dengan populasi sekitar 1,4 miliar orang mampu melakukan perubahan sebesar itu?

Pertanyaan tersebut menjadi salah satu pokok bahasan dalam Forum Bharata yang diselenggarakan Bharata Production bersama CGTN Indonesia bertajuk “Transformasi Tiongkok dari Negara Miskin hingga Dikagumi Dunia”.

Sejumlah jurnalis dan pengamat yang memiliki pengalaman langsung mengunjungi serta mengamati perkembangan Tiongkok membedah resep transformasi tersebut dari berbagai sudut.

Redaktur bharataonline.com, Eko Satrio Wibowo, melihat pencapaian Tiongkok bukan semata-mata terletak pada jumlah masyarakat yang berhasil dientaskan dari kemiskinan. Yang membuatnya spektakuler adalah skala dan kecepatannya.

Ia menyoroti periode kepemimpinan Xi Jinping sejak 2012, ketika program pengentasan kemiskinan nasional dijalankan secara masif dan terarah.

“Ketika dimulainya program pengentasan kemiskinan di periodenya Xi Jinping itu, bahkan bisa membebaskan 100 juta orang dari kemiskinan hanya dalam waktu 8 tahun,” ujar Eko.

Menurutnya, capaian tersebut juga telah melampaui target dan kerangka waktu yang ditetapkan dalam program pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Artinya, pengentasan kemiskinan di Tiongkok bukan berlangsung sebagai perubahan gradual yang membutuhkan beberapa generasi. Dalam kurun kurang dari satu dekade, puluhan juta keluarga mengalami perubahan besar dalam kualitas hidup dan akses terhadap berbagai layanan dasar.

Produser program Jurnal Bharata, Muhammad Rizal Rumra, melihat ada satu faktor yang membuat pengalaman Tiongkok berbeda dari kisah pembangunan negara-negara Asia Timur lainnya seperti Jepang dan Korea Selatan: skalanya.

Jepang dan Korea Selatan memang pernah mengalami lompatan pembangunan yang luar biasa. Namun, transformasi Tiongkok berlangsung dengan melibatkan populasi yang jauh lebih besar.

“Yang bikin Tiongkok unik dan berbeda itu karena dia melibatkan 1,4 miliar penduduk, dan itu tidak pernah ada di dunia karena memang penduduknya dia sendiri aja sudah besar,” kata Rizal.

Bagi Rizal, persoalan tersebut bukan sekadar statistik. Jumlah penduduk yang sangat besar berarti pemerintah harus mengubah kondisi ekonomi, infrastruktur, pendidikan, lapangan kerja, dan standar hidup masyarakat dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Jika Inggris dan Amerika Serikat membutuhkan waktu lebih dari satu abad untuk menjalani transformasi ekonomi dan sosial mereka, Tiongkok, menurut Rizal, melakukannya dalam rentang waktu kurang dari 40 tahun.

Memutuskan Isolasi Desa 

Transformasi itu tidak hanya berlangsung di kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, atau Shenzhen.

Salah satu kuncinya justru berada jauh dari pusat-pusat metropolitan: desa.

Penyiar sekaligus produser program Batik dan Orbit di Radio Bharata, Hendro Mariono, yang pernah berkunjung langsung ke sejumlah wilayah Tiongkok, melihat pembangunan desa sebagai bagian penting dari strategi tersebut.

Menurut dia, pemerintah Tiongkok melihat keterisolasian sebagai salah satu akar utama kemiskinan.

“Pemerintah Tiongkok itu menegaskan bahwa mereka tidak mau ada yang namanya desa yang terisolasi. Nah, itu yang membuat masyarakat desa itu miskin, karena mereka terisolasi,” tuturnya.

Karena itu, pembangunan tidak berhenti pada pemberian bantuan. Infrastruktur terlebih dahulu dibangun untuk membuka akses masyarakat terhadap aktivitas ekonomi.

Jalan diperbaiki. Komunikasi diperluas. Internet masuk ke desa. Setelah akses terbuka, potensi ekonomi lokal kemudian dikembangkan.

“Jadi, akses jalan, akses komunikasi, akses internet, semuanya harus ada,” ujar Hendro.

Logikanya sederhana: sebuah desa akan sulit keluar dari kemiskinan jika produk yang mereka hasilkan tidak bisa dibawa ke pasar, informasi tidak dapat diakses, dan masyarakat tidak terhubung dengan dunia di luar wilayahnya.

Contoh menarik datang dari Liuzhou di Provinsi Guangxi.

Penyiar dan produser Batik dan Orbit di Radio Bharata, Adelia Astari, menceritakan pengalamannya mengunjungi kota tersebut.

Liuzhou bukan wilayah yang sejak awal dikenal sebagai pusat ekonomi dengan sumber daya alam melimpah. Namun masyarakat setempat menemukan nilai ekonomi dari sesuatu yang tampak sederhana: siput dari Sungai Liu.

Semula, bahan tersebut diolah menjadi makanan kaki lima. Dari hidangan lokal itu kemudian lahir mi luosifen, kuliner khas yang berkembang menjadi industri besar dan masuk ke pasar nasional melalui perdagangan elektronik.

Pada 2024, volume pengiriman luosifen melalui e-commerce disebut telah melampaui 120 juta paket.

Bagi Adelia, kisah tersebut menggambarkan salah satu karakter penting dalam pembangunan Tiongkok: tidak menunggu sebuah daerah memiliki sumber daya besar, tetapi mencari nilai ekonomi dari apa yang memang tersedia.

“Gimana daerah yang dulunya mungkin potensinya kecil, minim, tapi sepotensi yang ada tetap dimaksimalkan,” katanya.

Dari sini, pembangunan desa tidak sekadar dimaknai sebagai pembangunan fisik. Potensi lokal—makanan, kerajinan, budaya, pertanian, maupun lanskap wisata—didorong menjadi komoditas bernilai tambah.

Desa tidak lagi hanya menjadi tempat produksi bahan mentah. Ia dapat berubah menjadi pusat industri, destinasi wisata, sekaligus bagian dari rantai pasok ekonomi nasional.

Para narasumber dalam Forum Bharata juga menyoroti faktor kelembagaan yang berada di balik transformasi tersebut.

Reformasi birokrasi berbasis meritokrasi dan kinerja, pemberantasan korupsi, digitalisasi sistem keuangan negara, serta konsistensi perencanaan pembangunan lima tahunan disebut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan Tiongkok.

Kampanye pemberantasan korupsi yang dikenal dengan istilah “memukul harimau dan lalat” menjadi salah satu instrumen penting untuk membersihkan birokrasi dari praktik korupsi, baik pada pejabat tinggi maupun tingkat bawah.

Dalam perspektif yang disampaikan dalam diskusi, hasil pemberantasan korupsi kemudian diarahkan untuk memperkuat pembangunan, terutama infrastruktur.

Urutannya menjadi penting: pemerintah membangun infrastruktur dan menciptakan ekosistem yang memungkinkan kegiatan ekonomi tumbuh, baru kemudian investor didorong masuk dan membuka kegiatan industri.

Dengan jalan tersedia, listrik dan komunikasi menjangkau wilayah desa, serta akses pasar semakin terbuka, investor memiliki alasan lebih kuat untuk membangun fasilitas produksi di luar pusat-pusat kota.

Model semacam inilah yang kemudian membantu mendorong industrialisasi hingga ke berbagai daerah.

Faktor lain yang dianggap penting adalah kesinambungan perencanaan.

Pembangunan Tiongkok dijalankan melalui rencana pembangunan lima tahunan yang memberikan arah jangka menengah dan menjadi bagian dari visi pembangunan jangka panjang.

Dengan demikian, pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada perubahan politik jangka pendek.

Dalam diskusi tersebut, konsistensi kebijakan dinilai sebagai salah satu pembeda penting. Infrastruktur yang dibangun hari ini menjadi fondasi bagi industri pada tahun-tahun berikutnya; industri yang tumbuh kemudian menciptakan lapangan kerja; dan peningkatan pendapatan masyarakat kembali mendorong konsumsi serta aktivitas ekonomi.

Sebuah siklus pembangunan pun terbentuk.

Tidak Harus Meniru Tiongkok

Meski demikian, para narasumber mengingatkan bahwa pengalaman Tiongkok tidak bisa begitu saja disalin ke Indonesia.

Kedua negara memiliki sejarah, karakteristik geografis, struktur ekonomi, budaya birokrasi, dan sistem politik yang berbeda.

Pelajaran yang lebih relevan bukanlah meniru seluruh model Tiongkok, melainkan melihat prinsip-prinsip yang dapat disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

Konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang menjadi salah satunya. Demikian pula penguatan kualitas dan integritas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur untuk membuka wilayah terisolasi, serta keberanian mengembangkan potensi lokal.

Pada akhirnya, kisah Tiongkok menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan bukan hanya persoalan membagikan bantuan kepada masyarakat miskin.

Ia juga merupakan persoalan membuka jalan, menghadirkan konektivitas, menciptakan pekerjaan, membangun industri, meningkatkan produktivitas, dan menemukan nilai ekonomi dari setiap potensi yang dimiliki suatu daerah.

Dari desa yang terisolasi hingga mi luosifen yang dikirim jutaan paket, benang merahnya sama: potensi sekecil apa pun tidak dibiarkan berhenti sebagai potensi. Ia dicari, dikembangkan, dihubungkan dengan pasar, lalu diubah menjadi sumber kesejahteraan.

Dan mungkin, di situlah salah satu pelajaran terbesar dari perjalanan Tiongkok—bahwa transformasi ekonomi dalam skala raksasa membutuhkan bukan hanya pertumbuhan, tetapi juga arah, konsistensi, infrastruktur, dan keberanian untuk mengubah apa yang selama ini dianggap kecil menjadi sesuatu yang bernilai besar.