INDUSTRY.co.id - JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp114,59 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat Rp16,12 triliun dari pagu indikatif awal sebesar Rp98,47 triliun dan akan diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus menopang target pertumbuhan ekonomi nasional.
Penetapan anggaran tersebut disepakati dalam Rapat Kerja Kementerian PU bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (2/9/2026). Tambahan anggaran Rp16,12 triliun terdiri atas Rp14,41 triliun dalam bentuk rupiah murni dan Rp1,71 triliun non-rupiah murni.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, tambahan anggaran tersebut akan memperkuat dukungan kementeriannya terhadap agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”.
Menurut Dody, pembangunan infrastruktur tidak hanya diarahkan untuk mengejar pembangunan fisik, tetapi juga harus memberikan dampak langsung terhadap produktivitas ekonomi dan aktivitas masyarakat.
“Bagi kami, produktivitas berarti sawah terairi dari irigasi-irigasinya, logistik semakin terhubung dan layanan dasar berfungsi secara optimal. Investasi dan industri didukung oleh konektivitas, infrastruktur dasar serta kawasan yang tertata," kata Menteri Dody.
Dari total anggaran Rp114,59 triliun, porsi terbesar dialokasikan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp37,30 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan, preservasi serta pembangunan dan penggantian jembatan, pembangunan flyover dan underpass, hingga pembangunan jalan tol.
Alokasi besar berikutnya diberikan kepada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis sebesar Rp32,57 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk pembangunan dan revitalisasi berbagai fasilitas strategis, termasuk revitalisasi sekolah keagamaan, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III, pembangunan perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan, serta prasarana kesehatan, peribadatan, olahraga dan perekonomian.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mendapatkan Rp30,66 triliun. Anggaran tersebut akan menopang pembangunan bendungan yang masih berjalan, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir dan sedimen, pengamanan pantai, peningkatan kapasitas air baku, serta Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
Direktorat Jenderal Cipta Karya memperoleh alokasi Rp12,15 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), perluasan SPAM, pengelolaan air limbah, persampahan, hingga pembangunan bangunan gedung. Adapun dukungan manajemen dan teknis mendapatkan alokasi Rp1,91 triliun.
Selain menggenjot proyek infrastruktur skala besar, Kementerian PU juga mengalokasikan Rp7,06 triliun untuk program infrastruktur berbasis masyarakat (IBM). Anggaran tersebut ditujukan untuk 17.412 lokasi pada 2027.
Program tersebut mencakup 13.296 lokasi P3TGAI, pembangunan 128 unit jembatan gantung, serta 3.988 lokasi program IBM bidang permukiman yang terdiri dari PISEW, Pamsimas, Sanimas, Sanitasi LPK, dan TPS3R.
Dody menegaskan, pemerintah akan menjaga agar tambahan anggaran tersebut tidak sekadar meningkatkan belanja infrastruktur, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang terukur. Karena itu, pelaksanaan program prioritas 2027 akan dibuat lebih fokus dan realistis.
“Pelaksanaan akan kami jaga secara lebih berkualitas, akuntabel, dan dapat senantiasa dipertanggungjawabkan serta mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara maksimal," tutupnya.
