INDUSTRY.co.id - Jakarta - Program sejuta rumah yang digagas Presiden Joko Widodo terancam terhenti. Pasalnya, hingga kini pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih belum menemukan cara jitu untuk menambal kekurangan anggaran perumahan bersubsidi.
Seperti diketahui, tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran penyaluran dana FLPP sebesar Rp11 triliun yang terdiri dari Rp9 triliun dari DIPA 2020 dan Rp2 triliun dari pengembalian pokok untuk 102.500 unit rumah. Namun, anggaran tersebut diprediksi akan habis pada April 2020.
Hal ini membuat sejumlah Asosiasi pengembang perumahan rakyat geram. Sebut saja Real Aestate Inonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera), Aliansi Pembangunan Perumahan Nasional (Apernas) Jaya.
Mereka mendesak agar kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan segera mengambil langkah-langkah kongkret untuk meyelesaikan permasalahan yang membuat industri perumahan rakyat kalang kabut.
"Pemerintah sepertinya tidak mendukung penuh, walaupun sudah ada komitmen dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menambah anggaran FLPP, tapi belum ada statement yang langsung dinyatakan oleh Kementerian PUPR terakit penambahan kuota FLPP untuk tahun ini," kata Ketua Umum REI Totok Lusida saat Diskusi dengan topik "Quo Vadis Subsidi Perumahan Rakyat?" yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Selasa (17/3/2020).
Totok merasa, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kementerian PUPR selalu berubah-ubah ditengah jalan. "Dalam kebijakan dan peraturan yang selama ini diterapkan itu selalu berubah-ubah secara mendadak, dan terlihat dipaksakan. itu justru sangat menghambat bagi kami," jelasnya.
Menurut Totok, konsentrasi Kementerian PUPR untuk pengembangan perumahan rakyat khususnya rumah subsidi dan properti pada umumnya masih sangat kurang. "Percuma jika Menteri-nya bagus tapi bawahannya kurang mengerti apa maunya pak Menteri. Jadi jalannya tidak seirama," ungkap Totok.
Senada dengan Totok, Ketua Umum Apersi Junaidi Abdullah menginginkan komitmen pemerintah dalam hal ini Ditjen Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR terkait penambahan anggaran untuk perumahan subsidi melalui skema FLPP.
"Hal ini sudah sering kali kita bicarakan dengan beliau (Dirjen nfrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan), namun tetap saja hasilnya nihil. Ini jelas terlihat sekali bahwa beliau tidak pro dengan rakyat. Kalau ini dibiarkan terus menerus, bagaimana nasib MBR. Kalau mereka tidak bisa memberikan tambahan kuota FLPP bilang, biar kita inovasi sendiri," tegas Junaidi.
"Niat kita membantu, tapi malah dibunuh," tambahnya.
Ketua Umum Apernas Jaya, Andre Bangsawan pun mengungkapkan hal serupa. Menurutnya, penanganan pengembangan perumahan subsidi bagi msyarakat berpenghasilan rendah (MBR) harus mempunyai hati kemanusiaan.
"Pemerintah dan perbankan dalam hal ini Bank Tabungan Negara (BTN) harus punya hati kemanusiaan. kalau penanganannya secara arogansi hancurlah sudah. Kasian MBR," papar Andre.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Sukriyanto mengungkapkan bahwa, pihaknya secara terus menerus telah menggelar rapat dengan DPR terkait penambahan anggaran untuk perumahan subsidi melalui skema FLPP.
Dijelaskan Sukriyanto, kurangnya kepedulian pemerintah terhadap pengembangan perumahan subsidi bakal menjadi bumerang bagi pemerintahan saat ini.
"Segala masukan telah kami sampaikan kepada DPR termasuk meminta agar menindaklanjutinya dengan Kementerian PUPR. Kita harap segera adanya kreasi penambahan kuota. Bukan harus menambah APBN, tapi bagaimana kuota yang ada itu bisa menambah peluang bagi rumah yang lain," tutupnya.