Usai Ditegur Jokowi Lantaran Rumitnya Birokrasi, Mendag Gelar Raker

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Untuk relaksasi kebijakan dan pemantapan prosedur ekspor impor guna tercapainya peningkatan investasi dan stabilitas ekonomi, pada hari rabu lalu (4/3), Kementerian Perdagangan menggelar Raker 2020 yang diikuti oleh 450 peserta. 

Para peserta tersebut terdiri dari pejabat eselon I, II, jajaran Kemendag, perwakilan perdagangan di luar negeri, kepala dinas provinsi yang membidangi perdagangan, serta asosiasi dan pelaku usaha.  

"Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, Raker Kemendag tahun ini harus ditekankan pada bekerja lebih giat dan tidak normatif untuk melahirkan terobosan-terobosan yang sederhana untuk kelancaran aktivitas ekonomi makro, dorong ekspor, dan impor yang berorientasi untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan ekspor. Raker ini juga difokuskan pada penyelesaian ekspor karena tergangunya permintaan, suplai dan produksi,” tegaa Mendag pada pembukaan Raker Kemendag 2020.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto sebelumnya dikritik Presiden Jokowi lantaran masih rumitnya birokrasi di Kementerian Perdagangan. 

Dalam Raker Kemendag dengan tema “ Peningkatan Ekspor dan Penguatan Pasar Dalam Negeri Menuju Indonesia Maju". Mendag mengatakan, pada kondisi saat ini, jangan sampai ada industri yang mengeluhkan kekurangan bahan baku, contohnya gula, untuk industri makanan dan minuman. Serta bahan baku garam untuk industri farmasi. 

Selain itu, Mendag juga menekankan terkait urusan impor juga harus dipercepat, khususnya impor bahan baku yang berorientasi pada industri dan ekspor. 

"Kebijakan rekomendasi yang panjang harus dihilangkan dan prosedur yang berbelit-belit dipangkas agar pasokan untuk produksi dapat terjaga," ujar Mendag. 

Apalagi, menurutnya saat ini ditengah kondisi perekonomian yang terdampak virus corona (Covid-19)  harus dipandang berbeda. 

Relaksasi impor, baik tarif maupun nontarif sedang dibutuhkan karena aspek permintaan, pasokan, dan produksi negara-negara di dunia telah terganggu. 

"Jangan sampai ada prosedur yang menghambat ekspor maupun impor,” tegas Mendag.

Mendag Agus juga menegaskan, akan terus mencermati berbagai perkembangan dan tantangan perdagangan dunia agar dapat mengambil peluang yang menguntungkan Indonesia. 

Selain kebijakan importasi, relaksasi pada kebijakan ekspor juga terus didorong untuk memasok kebutuhan negara-negara yang sebelumnya disuplai dari Tiongkok.

Sementara itu, dalam melaksanakan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden pada 2020-2024, Kemendag telah menyusun sejumlah strategi. 

Dalam strategi transformasi bidang ekonomi, Kemendag akan menjaga neraca perdagangan dengan memperluas akses ekspor ke pasar potensial dan menjaga pasar utama.

Perluasan akses pasar ditempuh antara lain dengan melakukan ratifikasi dan implementasi perundingan perdagangan internasional, serta pengkajian kembali perjanjian perdagangan yang sudah selesai. 

Lalu mengoptimalkan FTA/CEPA/PTA dan meningkatkan pemanfaatan surat keterangan asal (SKA), menguatkan misi dan promosi dagang, meningkatkan ekspor barang yang bernilai tambah dan perdagangan jasa,  memperkuat diversifikasi negara tujuan ekspor dan asal impor, menyelesaikan hambatan perdagangan, serta menjaga dan memperkuat pasar dalam negeri melalui optimalisasi instrumen pengamanan perdagangan. 

Selain itu juga mendorong kemudahan berusaha di kawasan ekonomi khusus (KEK) dan zona perdagangan bebas (FTZ),  lalu meningkatkan peran produk dalam negeri di domestik dan niaga elektronik. 

Serta meningkatkan daya saing sektor perdagangan berjangka komoditi (PBK) pasar lelang komoditas (PLK), dan sistem resi gudang (SRG); serta mendukung penyusunan RUU Cipta Kerja.

Dalam transformasi ekonomi, Kemendag juga akan mengendalikan impor secara lebih selektif. 

Hal ini dilakukan dengan fokus pada impor bahan baku/penolong untuk penguatan industri, ekspor, dan investasi, penguatan regulasi impor dengan menggeser pengawasan larangan dan pembatasan (lartas) impor dari border ke post border, memberikan kemudahan akses bahan baku asal impor untuk IKM,  serta meningkatkan pemanfaatan Pusat Logistik Berikat (PLB).

Selain itu, Kemendag juga akan tetap menjaga inflasi sesuai target yang telah ditentukan. 

Hal ini dilakukan dengan menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) dan penting, terutama jelang puasa dan hari besar keagamaan nasional. 

Hal lain yang dilakukan adalah penguatan regulasi permendag, antara lain yang mengatur harga acuan, harga eceran tertinggi (HET), pendaftaran pelaku usaha distribusi bapok, penataan dan pembinaan gudang, serta pemantauan dan pengawasan.

“Kemendag juga akan menciptakan konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab. Salah satunya dengan meningkatkan edukasi perlindungan hak konsumen dan kapasitas pelaku usaha melalui tertib niaga, mutu, dan ukur, sekaligus pengawasan dan penegakan hukum terhadap barang beredar, jasa, dan pelaku usaha perdagangan,” terang Mendag.

Dalam pengembangan SDM perdagangan, Kemendag akan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan ekspor untuk 3.432 UMKM dan memberikan program pendampingan ekspor bagi 125 UMKM dengan target menghasilkan 38 eksportir per tahun. 

Hal lain yang dilakukan adalah menguatkan program Indonesia Design Development Center (IDDC), termasuk Good Design Indonesia (GDI) dan Designer Dispatch Services (DDS) untuk eksportir Indonesia dan UMKM.

Selain itu, Kemendag juga akan memberikan pelatihan kepada pedagang untuk niaga elektronik, mengedukasi eksportir untuk UMKM melalui FTA Center, meningkatkan kapasitas SDM kemetrologian. 

Memberikan pelatihan pengelola pasar rakyat untuk 300 pengelola di Indonesia, dan mengadakan sekolah pasar untuk 600 pedagang pasar rakyat.

Guna meningkatkan akses pasar untuk memperkuat ekspor dan mendorong investasi, Kemendag menargetkan akan segera menyelesaikan 11 perjanjian perdagangan internasional yang pada 2020 masih dalam proses negosiasi. 

"Selain itu, kita optimalkan promosi dagang di dalam dan luar negeri, serta penguatan misi dagang yang meliputi forum bisnis, business matching, dan dialog bisnis di negara tujuan ekspor," pungkas Mendag.