Omnibus Law Dinilai Bentuk Frustasi Pemerintah Atas Kemandegkan Ekonomi

Oleh : Fahira Idris | Kamis, 20 Februari 2020 - 13:30 WIB

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Foto Dok Biem.co)
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Foto Dok Biem.co)

INDUSTRY.co.id - Banyaknya ditemukan pasal-pasal kontroversi yang berpotensi mendapat penolakan luas dari publik di dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan draf RUU Cipta Kerja yang kini berada di tangan DPR untuk segera dibahas dinilai banyak pihak sebagai jalan pintas yang kurang pantas untuk mendatangkan investor yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemendegkan ekonomi memang butuh terobosan, tetapi jika terobosan tersebut berpotensi merugikan rakyat kebanyakan dan mengabaikan kelestarian lingkungan hidup, geliat ekonomi bangsa ini tidak akan punya makna.

“Jika mencermati draf RUU ini, mengonfirmasi cara pandang pemerintah selama ini yang menganggap hak-hak pekerja dan ketentuan atau instrumen-instrumen lingkungan hidup menghambat investasi. Cara pandang seperti ini lebih mengarah ke bentuk rasa frustasi dari pada sebuah terobosan mendongkrak ekonomi karena mengabaikan hak pekerja dan lingkungan hidup yang merupakan bagian integral dari laju ekonomi,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta

Menurut Fahira, jika DPR tidak tidak responsif mendengar keresahan rakyat dan tidak kritis atas pasal-pasal kontroversi dalam RUU Cipta Kerja ini maka dikhawatirkan gelombang protes akan membesar. Idealnya setelah RUU Cipta Kerja ini sampai di tangan DPR dan akan dibahas rakyat bisa tenang. Hal ini karena mandat pengawasan rakyat telah kepada wakilnya di DPR untuk memastikan lembaga yang mereka pilih ini tidak menggolkan undang-undang yang merugikan rakyat.

Namun jika melihat proses penyusunan draf RUU oleh pemerintah yang terkesan tertutup, ditambah ke-ngototan pemerintah yang ingin RUU ini tidak terlalu lama dibahas dan segera disahkan, tampaknya rakyat dan juga civil society harus rela meluangkan waktu dan pikirannya ikut mengawal proses pembasan RUU ini.

“Tentunya rakyat resah dan khawatir mengingat komposisi di parlemen didominasi partai pendukung pemerintah. Saya harap baik DPR maupun pemerintah tidak perlu terburu-buru apalagi kejar tayang dalam membahas RUU ini. Jangan sampai energi bangsa ini habis tersedot meributkan RUU ini. Kuncinya dalam pembahasan nanti harus setransparan mungkin dan membuka pintu lebar-lebar atas berbagai aspirasi rakyat,” pungkas Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini.

Memang, sejak draf RUU Cipta Kerja dibuka ke publik berbagai kontroversi terhadap pasal-pasal didalamnya langsung mengemuka dan mandapat penolakan. Dari sisi pengaturan tenaga kerja, RUU ini dinilai tidak mencerminkan prinsip ketenagakerjaan yakni kepastian kerja, jaminan pendapatan, dan jaminan sosial, bahkan beberapa pasalnya dinilai menghilangkan kesejahteraan yang selama ini sudah didapat buruh. Sementara itu, penghapusan izin lingkungan demi memperlancar investasi, berpotensi merugikan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang akibat rusaknya lingkungan hidup yang sebenarnya adalah penyangga utama ekonomi sebuah bangsa.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Platnas Cipayung Jakarta (Foto Ist)

Selasa, 31 Maret 2020 - 20:03 WIB

Hasil Rapid Test: Atlet Pelatnas Cipayung Negatif Covid-19

Seluruh atlet yang berada di Pelatnas Cipayung dipastikan negatif Covid-19 setelah menjalani rapid test, termasuk tim All England 2020 yang dua pekan lalu kembali dari Birmingham, Inggris. Selain…

Bank BCA

Selasa, 31 Maret 2020 - 19:10 WIB

BCA Beri Keringanan ke Nasabah Terdampak Corona

Bank Central Asia (BCA) memberikan kelonggaran atas cicilan kredit akibat adanya wabah Corona. Kebijakan tersebut selaras dengan harapan pemerintah.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia

Selasa, 31 Maret 2020 - 19:00 WIB

Pedoman Jurnalis TV Terkait Pemberitaan Virus Covid-19

Penyebaran Covid-19 di tanah air terus bertambah. Hingga saat ini berdasarkan data per Kamis, 19 Maret 2020, pukul 12.00 WIB tercatat jumlah pasien positif terinfeksi Covid-19 sebanyak 309 kasus.…

Alat Pelindung Diri (APD)

Selasa, 31 Maret 2020 - 18:50 WIB

Kebutuhan Meningkat, Kemenperin Pacu Produktivitas Industri APD

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) fokus mendorong pengoptimalan produktivitas industri alat pelindung diri (APD) sebagai upaya penanganan pandemic Covid-19 di dalam negeri.

Gereja Katedral Jakarta Lakukan Penyemprotan di Perumahan Warga Kwitang

Selasa, 31 Maret 2020 - 18:37 WIB

Gereja Katedral Jakarta Lakukan Penyemprotan di Perumahan Warga Kwitang

Gereja Katedral Jakarta, melalui Hubungan Antar Agama dan Keyakinan (HAAK) melakukan penyemprotan disinfektan di perumahan warga di sekitar Senen dan Parapatan Kwitang, Selasa (31/3/2020) ).…