Publik Berhak Tahu Omnibus Law

Oleh : Arif A.Kuswardono | Rabu, 19 Februari 2020 - 14:00 WIB

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Foto Dok Biem.co)
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Foto Dok Biem.co)

INDUSTRY.co.id - Mencermati dinamika pembuatan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, sejumlah catatan penting perlu dikemukakan sebagai saran dan masukan.

Sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka publik dijamin haknya untuk mengetahui proses perancangan, pembuatan dan pembahasan program atau produk kebijakan publik. Termasuk alasan pengambilan suatu kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Pasal 11 UU 14/2008 mewajibkan Badan Publik (termasuk eksekutif dan legislatif) untuk menyediakan informasi terkait keputusan Badan Publik dan pertimbangannya. Juga kebijakan yang diambil beserta seluruh dokumen pendukungnya.

Ketentuan pasal ini, ditegaskan lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dimana pasal 11 tentang Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala menyebut setiap Badan Publik wajib mengumumkan sekurang-kurangnya : informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat  dan/atau berdampak bagi publik. Salah satunya adalah daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan  yang sedang dalam proses pembuatan (Ayat 1 huruf f angka 1).

Pengabaian terhadap kewajiban tersebut, sesuai pasal 52 UU 14 Tahun 2008, dapat membuat Badan Publik dikenai pidana satu tahun penjara atau denda Rp. 5 juta. Delik ini bersifat aduan, sehingga orang atau siapa saja yang terabaikan haknya dapat saja melaporkan hal tersebut pada polisi.

Karena itu dihimbau pada pemerintah dan DPR untuk mematuhi perintah UU 14 Tahun 2008. Kepatuhan ini menjadi bukti bahwa penyusunan Omnibus Law menghargai hak asasi manusia yang sudah dijamin Pasal 28 f UUDNRI 1945, menjamin hak akses dan layanan informasi publik, serta membuka ruang partisipasi masyarakat.

Mengingat pentingnya UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (dan Omnibus Law yang lain) sikap cermat dan terbuka sangat diharapkan dari Pemerintah dan DPR. Keterbukaan proses pembahasan beserta materi yang dibahas penting untuk menjamin bahwa masyarakat mengetahui sejak awal kehendak dan isi Undang-undang yang akan dibuat. Sehingga peluang untuk memberi masukan, catatan atau perbaikan terhadap Omnibus Law oleh masyarakat tetap terbuka.

Arif A.Kuswardono:Komisioner Komisi Informasi Pusat

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Alat Pelindung Diri (APD)

Selasa, 31 Maret 2020 - 20:20 WIB

Penambahan Produksi APD Digenjot Hingga 17 Juta Unit per Bulan

"Kami berharap, produsen ini akan mampu memenuhi produksi 16-17 juta unit APD per bulan dan untuk baju medis atau surgical gown sebesar 508.800 paket per bulan,"

Platnas Cipayung Jakarta (Foto Ist)

Selasa, 31 Maret 2020 - 20:03 WIB

Hasil Rapid Test: Atlet Pelatnas Cipayung Negatif Covid-19

Seluruh atlet yang berada di Pelatnas Cipayung dipastikan negatif Covid-19 setelah menjalani rapid test, termasuk tim All England 2020 yang dua pekan lalu kembali dari Birmingham, Inggris. Selain…

Bank BCA

Selasa, 31 Maret 2020 - 19:10 WIB

BCA Beri Keringanan ke Nasabah Terdampak Corona

Bank Central Asia (BCA) memberikan kelonggaran atas cicilan kredit akibat adanya wabah Corona. Kebijakan tersebut selaras dengan harapan pemerintah.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia

Selasa, 31 Maret 2020 - 19:00 WIB

Pedoman Jurnalis TV Terkait Pemberitaan Virus Covid-19

Penyebaran Covid-19 di tanah air terus bertambah. Hingga saat ini berdasarkan data per Kamis, 19 Maret 2020, pukul 12.00 WIB tercatat jumlah pasien positif terinfeksi Covid-19 sebanyak 309 kasus.…

Alat Pelindung Diri (APD)

Selasa, 31 Maret 2020 - 18:50 WIB

Kebutuhan Meningkat, Kemenperin Pacu Produktivitas Industri APD

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) fokus mendorong pengoptimalan produktivitas industri alat pelindung diri (APD) sebagai upaya penanganan pandemic Covid-19 di dalam negeri.