Penggeledahan Kasus Jiwasraya-Asabri, Ini Pendapat Ketua MPR RI

Oleh : Herry Barus | Minggu, 16 Februari 2020 - 19:00 WIB

Bambang Soesatyo Ketua DPR RI (Foto Dok Industry.co.id)
Bambang Soesatyo Ketua DPR RI (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet)  mengapresiasi Jaksa Agung yang menetapkan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto sebagai tersangka baru kasus korupsi di tubuh PT Asuransi Jiwasraya. Dengan ditetapkannya Joko Hartono Tirto sebagai tersangka, berarti sudah ada enam tersangka yang ditahan Kejaksaan Agung.

Lima tersangka sebelumnya yang sudah ditahan adalah Direktur Utama PT Hanson International Tbk. Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim dan eks Kepala Divisi Investasi Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.

"Langkah tegas Kejaksaan Agung tidak boleh berhenti sampai disini. Pemeriksaan skandal  Jiwasraya dan ASABRI harus diusut tuntas sesegera mungkin. Termasuk mengumumkan hasil penggeledehan yang dilakukan di berbagai tempat beberapa waktu lalu. Siapapun yang menikmati uang yang dikumpulkan dari rakyat dan prajurit harus diungkap ke publik dan mendapatkan balasan setimpal melalui penegakan hukum," ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (16/2/20).

Mantan Ketua Komisi III DPR RI dan mantan Ketua DPR RI 2014-2019 itu menuturkan, dari taksiran sementara Kejaksaan Agung, dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya bertambah menjadi sekitar Rp 17 triliun. Sedangkan dugaan korupsi di ASABRI mencapai Rp 16,7 triliun. Jumlah ini kemungkinan bisa bertambah, karena masih menunggu hasil akhir audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menegaskan, langkah Kejaksaan Agung yang telah menggeledah dan menyita berbagai dokumen dari beberapa perusahaan securitas atau perusahaan pendanaan swasta, termasuk perusahaan-perusahaan milik tersangka Benny Tjokrosaputro, juga patut diapresiasi. Benny yang diketahui memiliki 500 perusahaan, bukanlah orang yang kebal terhadap hukum. Selain PT Rimo International TBK dan PT Armadian, tak menutup kemungkinan masih banyak perusahaan Benny lainnya yang dipakai untuk mencuci uang hasil korupsi tersebut.

"Jika Benny sebagai otak kejahatan sudah ditangkap, Kejaksaan Agung harus memperluas proses penegakan hukum hingga ke pengelola dan pemilik perusahaan-perusahaan pendanaan swasta atau sucuritas penikmat dana Jiwasraya dan Asabri. Karena rasanya tak mungkin hanya enam pelaku saja yang melakukan kejahatan luar biasa dan tersistematis itu," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menegaskan, pengungkapan skandal Jiwasraya dan ASABRI menjadi pertaruhan besar bagi Kejaksaan Agung untuk memperlihatkan profesionalitas kinerjanya di mata rakyat. Hukum bukanlah milik mereka yang punya uang atau kekuasaan. Hukum adalah milik mereka yang tergores rasa keadilannya.

"Skandal Jiwasraya dan ASABRI sekaligus menjadi peringatan bagi siapapun agar tak main-main dengan hukum. Memperkaya diri sendiri dan golongan dengan cara mengambil uang rakyat, bukan hanya semata tindakan melawan hukum. Melainkan juga tindakan amoral, menunjukan pelaku dan penikmat kejahatan sudah lagi tak mempunyai hati nurani. Karenanya, ganjaran yang setimpal patut mereka terima," pungkas Bamsoet.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Bebas Nonton dari Vidio

Minggu, 05 April 2020 - 20:40 WIB

Dirumahaja, Ini cara Bebas Nonton Gratis 14 Hari dari Vidio

"Sebagai industri streaming OTT dan sekaligus layanan hiburan berbasis internet, kami tergerak untuk memberikan layanan terbaik kepada konsumen yang bisa mereka nikmati agar #BetahdiRumah selama…

Ojek online yang menerima bantuan beras

Minggu, 05 April 2020 - 19:45 WIB

Pedagang dan Ojek Online Ketiban Rejeki Beras BNI Syariah

BNI Syariah menyalurkan bantuan total 1.146 paket atau setara 5,73 ton beras kepada pengendara ojek online dan pedagang kaki lima sekitar Kantor BNI Syariah Cabang Karawang dan Masjid Al-Jihad…

Asuransi Ilustrasi

Minggu, 05 April 2020 - 19:33 WIB

AAJI Minta OJK Izinkan Penjualan PAYDI Tanpa Pertemuan Langsung

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan relaksasi kepada perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan…

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih

Minggu, 05 April 2020 - 19:02 WIB

Kemenperin Identifikasi Tantangan dan Kerugian IKM Komponen Otomotif Imbas Pandemi Covid-19

Kementerian Perindustrian terus berupaya mendampingi dan mendukung keberlangsungan industri kecil dan menengah (IKM) dalam menghadapi dampak dari pandemi Covid-19 di Indonesia.

Heru Kristiyana, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK (Foto Ist)

Minggu, 05 April 2020 - 18:47 WIB

Penyelamatan Perbankan Bisa Dipercepat Ketahuan Tidak Sehat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai adanya Perpu 1 2020, sebagai alat penyelamatan dini terhadap lembaga keuangan seperti perbankan agar tetap sehat sebelum goyang.