Berpotensi Masuk Praperadilan, Pakar Sarankan KPK Segera Evaluasi OTT

Oleh : Wiyanto | Senin, 13 Januari 2020 - 15:06 WIB

Prof Dr Hibnu Nugroho, Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman/Unsoed
Prof Dr Hibnu Nugroho, Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman/Unsoed

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah yang diduga menerima suap proyek pengadaan barang dan jasa, serta OTT terhadap Komisiomer KPU, Wahyu Setiawan yang diduga menerima uang dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR dari PDI Perjungan dinilai perlu dievaluasi dan dikoreksi kembali.

Prof Dr Hibnu Nugroho, Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman/Unsoed mengatakan, pasalnya tindakan OTT yang dilakukan KPK berpotensi melanggar upaya paksa. Pasalnya dalam Pasal 69 Huruf D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa, ’Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang Ini.

"Sehingga segala upaya paksa, baik penyadapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas KPK berdasarkan amanah UU KPK yang baru. Dalam kasus OTT Komisioner KPU misalnya, yang diduga ikut melibatkan elite politik PDIP potensi untuk masuk ke Praperadilan sanga tinggi. Terbukti ketika penyelidik KPK mendatangi kantor DPP PDIP tidak bisa menunjukkan surat izin penggeledahan dari Dewan Pengawas KPK," katanya di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Pakar hukum pidana dari Universitas Soedirman, Prof Dr Hibnu Nugroho mengatakan bahwa segala ketentuan dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK harus sesuai dengan perintah UU KPK baru. Sehingga perkara OTT terhadap Komisioner KPU mesti dievaluasi. Dengan kondisi seperti ini KPK mesti mengevaluasi diri, baik dalam aspek tata kelola manajemen termasuk dalam aspek UU yang baru. Sebab dalam UU KPK yang baru politik hukum dalam hal penanggulangan korupsi ada asas yang megharuskan KPK secara eksplisit menangani perkara korupsi yang besar. Selain itu, jika ada kegiatan penindakan yang dilakukan pimpinan KPK yang baru, maka Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) juga harus dikeluarkan oleh pimpinan KPK yang baru. Maka semua upaya paksa harus atas izin dari Dewan Pengawas KPK. Sehingga itulah yang dikhawatirkan publik, jangan-jangan KPK tidak mengantongi izin dari Dewan Pengawas soal penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yang berhubungan dengan penanganan perkara.

Prof Hibnu juga meminta agar KPK menyerahkan kepada penegak hukum yang lain seperti Polri dan Kejaksaan apabila misalnya melakukan tangkap tangan dengan barang bukti di bawah Rp1 miliar. Sebab UU yang baru KPK diminta aktif berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam penindakan kasus korupsi.

Dalam ilmu pembuktian, penyadapan merupakan alat bukti yang sangat kuat di Pengadilan. Sehingga ketika dua OTT KPK terhadap dua perkara masuk Praperadilan, maka syarat formil dan materiil harus dipenuhi. Syarat formil misalnya izin dari Dewan Pengawas terkait dengan penyadapan dan seterusnya.

"Ketika KPK tidak bisa menunjukkan izin dari Dewan Pengawas dalam dua OTT yang dilakukan, maka penyadapan yang dilakukan berpotensi ilegal dan tidak sah secara hukum," katanya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ketika mewakili Presiden Joko Widodo pada acara pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI)

Rabu, 29 Januari 2020 - 17:06 WIB

Buka Rapim Gapensi, Menperin Sebut Industri Pendukung Jasa Konstruksi Masih Prospektif

Industri pendukung jasa konstruksi dinilai masih memiliki prospek bisnis yang cukup besar ke depannya, seiring gencarnya program pembangunan infrastruktur di dalam negeri.

Launching I Konser yang hadir di Indihome

Rabu, 29 Januari 2020 - 16:23 WIB

Indihome Sediakan i Konser Gaet Penikmat Musik

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui brand IndiHome terus berupaya menyediakan produk dan layanan yang berkualitas bagi seluruh segmen pelanggannya.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (Tengah)

Rabu, 29 Januari 2020 - 16:00 WIB

Lampaui Target, Realisasi Investasi Tahun 2019 Tembus 800 Triliun

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pencapaian realisasi investasi periode Triwulan IV (Oktober-Desember) 2019 sebesar Rp 208,3 triliun, meningkat 12…

Check Point Software Technologies Ltd

Rabu, 29 Januari 2020 - 15:25 WIB

Check Point Software Launches New Global Partner Program to Accelerate and Scale Channel Success

Check Point® Software Technologies Ltd, a leading provider of cyber security solutions, today announced the launch of its new global partner program. Developed in close consultation with hundreds…

Petani jagung

Rabu, 29 Januari 2020 - 15:24 WIB

Kementan Kawal Gerakan Pengendalian Spodoptera Frugiperda

Bulan Januari ini merupakan masa panen jagung di Kabupaten Gowa. Aktivitas memetik jagung yang telah menguning terlihat di berbagai wilayah. Tak terkecuali di Desa Sengka, Kecamatan Bontonompo…