Papua Siap Menerapkan Ekonomi Hijau

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Pembangunan infrastruktur di Tanah Papua terus dilakukan untuk memastikan konektivitas provinsi paling timur Indonesia ini semakin baik, agar dapat mendorong pertumbuhan ekonominya.

Salah satunya melalui peresmian Jembatan Youtefa oleh Presiden Joko Widodo (28/10) yang menghubungkan Kota Jayapura dengan embrio pusat ekonomi Kawasan Skouw. Keterhubungan ini akan menjadi modal penting bagi masyarakat di Tanah Papua untuk mempercepat pembangunannya, termasuk membuka kesempatan bagi investasi hijau untuk mengelola kekayaan sumber daya alam Tanah Papua secara berkelanjutan.

Tanah Papua Sadar Pembangunan Berkelanjutan

Peresmian Jembatan Youtefa membuka begitu banyak peluang bagi masyarakat di Tanah Papua. Selain sebagai akses ke cikal bakal kawasan ekonomi setempat, jembatan yang terbentang sepanjang 11,6 km tersebut juga akan menjadi sarana penghubung ke Kawasan Koya, sebagai lokasi penyelenggaraan sejumlah cabang olah raga dalam Pekan Olahraga Nasional (PON), pada 2020 mendatang. Ini menjadi momentum penting yang akan membuka mata masyarakat Indonesia terhadap besarnya potensi pembangunan di Tanah Papua.

 Selain pembangunan infrastruktur yang terus berjalan, Papua dan Papua Barat memiliki perencanaan pembangunan masyarakat secara jangka panjang melalui visi “Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera” dan “Menuju Papua Barat yang Aman, Sejahtera, dan Bermanfaat” yang menjadi harapan dan semangat masyarakat untuk mencapai aspirasi ini.

 Freddy Molle, Kepala Bidang Ekonomi, Bappeda Provinsi Papua menyatakan, “Visi itulah yang kami terjemahkan menjadi prinsip dan strategi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang inklusif, integratif, dan berbasis data, menjadi pilar utama dalam strategi pembangunan berkelanjutan yang disesuaikan dengan konteks dan kearifan lokal Papua.”

 Prinsip pembangunan berkelanjutan ini pula yang dijadikan panduan untuk menciptakan instrumen-instrumen kebijakan pendukung lainnya, yaitu Green Growth Plan (GGP), Green Economic Growth (GEG), Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Visi Papua 2100, dan Green Investment Blueprint for Papua (GIBP). Instrumen terakhir akan menjadi pintu masuk investasi hijau ke Tanah Papua yang perlu dikembangkan dengan bijaksana.

 Fokus pada Investasi Hijau

 Secara umum, keinginan untuk membuka investasi seluas-luasnya telah kerap digaungkan oleh Presiden Joko Widodo di berbagai kesempatan, menjelang periode ke-2 pemerintahannya. Bahkan, Kabinet Indonesia Maju saat ini mendedikasikan sebuah kementerian khusus untuk menangani persoalan investasi. 

 

Semangat ‘investasi hijau’ ini juga sampai ke Tanah Papua; di mana masyarakat sudah semakin sadar bahwa tanahnya yang subur bisa menghasilkan komoditas hasil perkebunan dan hasil budidaya perikanan dapat menjadi sumber pendapatan besar bagi daerahnya.

 Namun, belajar dari pengalaman kerusakan lingkungan akibat pengelolaan sumber daya alam yang tidak terencana di masa lalu, kini pemerintah Tanah Papua lebih berhati-hati untuk membuka investasi di daerahnya. Idealnya, skema investasi hijau di Tanah Papua harus dapat menyeimbangkan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Menurut Freddy, “Butir-butir dalam skema investasi hijau akan mengikuti Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang memuat sejumlah strategi, bentuk intervensi, dan kegiatan yang mampu mengakomodir sekaligus beberapa target pembangunan berkelanjutan di Papua. Skema investasi hijau ini akan mendukung pengembangan komoditas unggulan melalui praktik bertani yang baik, pembangunan kapasitas masyarakat lokal, penyediaan modal tepat guna, perluasan akses pasar, dan pemeliharaan lingkungan secara berkelanjutan.”

 Skema investasi hijau (GIBP) Papua dan Papua Barat sendiri memuat informasi mengenai komoditas potensial untuk dikembangkan sebagai elemen investasi hijau, tantangan dan peluang untuk pengembangan komoditas tersebut, dan solusi agar pengembangan komoditas berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan proteksi lingkungan yang bersifat inklusif. Inklusivitas pada GIBP mengandung pengertian bahwa pengembangan komoditas sebagai sarana untuk mewujudkan investasi hijau harus meningkatkan partisipasi Orang Asli Papua dan meningkatkan taraf hidup mereka.

 GIBP ini disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk perwakilan Bappeda, Majelis Rakyat Papua, organisasi masyarakat sipil, pelaku bisnis lokal, perwakilan pemuda, serta kalangan akademik.

 Orpa Nari, Sekretaris Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua menyatakan apresiasinya terhadap proses penyusunan GIBP ini. “Kami harap GIBP ini secara khusus bisa meningkatkan derajat perempuan Papua, serta melibatkan perempuan dalam sektor ekonomi secara nyata, sehingga bisa mendatangkan pendapatan bagi kehidupan pribadi dan keluarganya.”

 Generasi Muda Papua Sebagai Aktor Utama

 Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH) yang ikut terlibat sebagai pendamping teknis penyusunan GIBP menyatakan optimismenya terhadap investasi hijau dan potensi bagi Papua untuk masuk ke dalam rantai pasok lestari. Fitrian Ardiansyah, Ketua Pengurus Yayasan IDH menjelaskan bahwa GIBP nantinya akan menjadi pedoman bagi produksi dan praktik dagang berkelanjutan yang dapat mengubah pasar dan investasi, sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan bumi.

 

Sebaliknya, Fitrian mengingatkan sejumlah hal yang perlu disiapkan secara sungguh-sungguh. “Misalnya membangun sistem agribisnis yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan budaya/adat, sehingga perlu ada pendidikan kewirausahaan dan keterampilan. Selain itu, perlu dibangun model bisnis yang sesuai, yang bertumpu pada pemberdayaan generasi muda dan pemanfaatan teknologi,” ujarnya.

 Potensi pengembangan profesi hijau sebagai peluang lapangan kerja yang inklusif pun kini terbuka luas, mulai dari agribisnis, ekowisata, logistik, industri kreatif, hingga teknologi dan energi. “Papua dapat mengoptimalkan potensi yang ada dengan mengedepankan prinsip hijau tersebut. Pendampingan dari pemerintah dan pihak swasta perlu terus dilakukan. Pemuda Papua harus segera bersiap untuk mengambil peran nyata dalam mengisi profesi hijau tersebut, agar dapat  memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan bagi Tanah Papua sejak awal,” pungkas Fitrian.