Stakeholder Dukung Pemerintah Bubarkan PLB Tekstil

Oleh : Herry Barus | Minggu, 01 Desember 2019 - 07:00 WIB

Industri Tekstil
Industri Tekstil

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) menyatakan bahwa kebijakan safeguard sudah dilakukan pemerintah dinilai belum cukup untuk menyelamatkan iindustri TPT nasional. Pasalnya, IKATSI belum melihat Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan bergerak mendukung apa yang sudah dilakukan Kementerian Keuangan khususnya dalam mengendalikan impor yang melalui PLB.

Ketua Umum IKATSI, Suharno Rusdi menjelaskan bahwa masalah utama PLB hingga menjadi pintu masuk impor adalah self declaration yang membuat importir nakal leluasa melakukan praktik under invoice dan under volume. Selain membuat pasar dalam negeri dibanjiri produk impor, praktik ini pun mengurangi pemasukan negara dari sisi pajak dan bea masuk. “Kalau sulit dikontrol, lebih baik TPT dikeluarkan saja dari PLB, tidak boleh lagi ada impor TPT lewat PLB” cetus Suharno.

Disisi lain, Kementerian Perindustrian harus mengevaluasi rekomendasi teknis yang diterbitkannya. “Yang teridentifikasi oleh Kementerian Keuangan memang hanya 17 perusahaan, namun kami mensinyalir ada lebih dari 40 perusahaan API-P bodong yang mendapatkan rekomendasi impor dari Kementerian Perindustrian, dimana API-P bodong ini hanya mengantongi ijin usaha saja namun tidak mempunyai kapasitas produksi” jelas Suharno.

Bahkan pihaknya melihat ada beberapa oknum birokrasi di ketiga kementerian ini yang ikut terlibat dalam memuluskan importir nakal memasukan barangnya kepasar domestik. “Ada yang mengamankan dari sisi aturan, ada yang memberikan rekomendasi dan ijin impor ke API-P bodong dan API-U IKM fiktif hingga ada yang mengamankan pengeluaran dan distribusi barangnya” jelas Suharno. “Kami minta para Menteri bisa memahami permainan kelompok importir ini dan menindak tegas oknum birokrasi pelindung importir nakal yang telah merusak industri TPT hingga menjadi seperti ini” tegasnya.

Sedangkan Asosasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mengapresiasi upaya pemerintah dalam menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Sekretaris Jenderal APSyFI, Redma Gita Wirawasta menyatakan bahwa beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan atas arahan Presiden mencerminkan keseriusan pemerintah menjadikan TPT sebagai sektor prioritas pendorong pembangunan perekonomian nasional.

“Mulai dari pemblokiran importir nakal hingga menerbitkan PMK 161,163 dan 163 untuk memberlakukan safeguard sebagian produk TPT yang sudah diproduksi didalam negeri, dan kami lihat pemerintah akan terus bekerja serius untuk membenahi sektor ini” jelas Redma. APSyFI berharap dengan adanya tindakan nyata dari pemerintah khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk menyelamatkan industri TPT nasional.

“Kalau sekarang dampaknya safeguard belum terasa, karena masih kain-kain dan garment impor masih ada digudang-gudang peritel, mungkin dalam 2-3 bulan kedepan setelah stok impor menipis baru akan permintaan lokal akan naik” tambahnya. Namun memang hal lain yang perlu diperhatikan adalah Pusat Logistik Berikat (PLB) yang hingga saat ini masih menjadi pintu masuk tekstil impor.

Sekretaris Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jawa Barat (API Jabar), Rizal Tanzil menyatakan bahwa hal lain yang sangat penting untuk segera dilakukan adalah revisi Permendag 64 2017 (Permendag 77 2019). Meskipun Permendag 77 2019 yang merevisi Permendag 64 2017 sudah ditanda-tangani oleh Menteri Enggar di akhir masa jabatannya, namun hingga saat ini belum disahkan oleh Kemenkumham. “Memang Permendag 77 itu bermasalah, jadi lebih baik tidak perlu disahkan” ungkap Rizal.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menkeu Sri Mulyani (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 07 Juli 2020 - 15:15 WIB

Kabar Gembira Bu Sri Mulyani! BI Sepakat Berbagi Beban Biaya COVID-19, Ini Rinciannya...

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan dampak Covid-19 di bidang ekonomi membuat pemerintah mengubah postur APBN melalui Perpres 72/2020 yang memuat kenaikan belanja, defisit,…

Acara Nikmatnya Sedekah

Selasa, 07 Juli 2020 - 15:15 WIB

Wasilah Sedekah, Nungki Umrah dan Menikah dalam Sebulan

Agar doa segera terkabul, ada amalan yang pastinya harus dilakukan. Seperti ikhtiar untuk meraih cita-cita, begitu pula dengan hajat yang tentu besarnya upaya seorang muslim untuk mencapainya,…

Presiden Joko Widodo

Selasa, 07 Juli 2020 - 14:40 WIB

Jokowi Minta Anak Buahnya Cari Sumber Alternatif Pembiayaan Lain Danai Proyek Tol Trans Sumatera

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk memastikan proyek tol Trans Sumatera mendapatkan pendanaan dari investor.

PT. Isuzu Astra Motor Indonesia

Selasa, 07 Juli 2020 - 14:31 WIB

Meski Cukup Berat, Isuzu Astra Motor Optimis Penjualan Kendaraan Komersial Akan Membaik

Lasar kendaraan komersial dinilai masih cukup menjanjikan karena adanya pertumbuhan positif di sejumlah sektor bisnis pada saat pandemi COVID-19, seperti sektor logistik dan kurir.

Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo

Selasa, 07 Juli 2020 - 14:16 WIB

Sri Mulyani 'Lega'! BI Mau Berbagi Beban Covid-19, Beli SBN Pemerintah Rp397,6 triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerapan skema burden sharing atau berbagi beban dengan Bank Indonesia (Bi) sesungguhnya bukanlah merupakan hal yang baru dan tidak hanya dilakukan oleh…