Stakeholder Dukung Pemerintah Bubarkan PLB Tekstil

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) menyatakan bahwa kebijakan safeguard sudah dilakukan pemerintah dinilai belum cukup untuk menyelamatkan iindustri TPT nasional. Pasalnya, IKATSI belum melihat Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan bergerak mendukung apa yang sudah dilakukan Kementerian Keuangan khususnya dalam mengendalikan impor yang melalui PLB.

Ketua Umum IKATSI, Suharno Rusdi menjelaskan bahwa masalah utama PLB hingga menjadi pintu masuk impor adalah self declaration yang membuat importir nakal leluasa melakukan praktik under invoice dan under volume. Selain membuat pasar dalam negeri dibanjiri produk impor, praktik ini pun mengurangi pemasukan negara dari sisi pajak dan bea masuk. “Kalau sulit dikontrol, lebih baik TPT dikeluarkan saja dari PLB, tidak boleh lagi ada impor TPT lewat PLB” cetus Suharno.

Disisi lain, Kementerian Perindustrian harus mengevaluasi rekomendasi teknis yang diterbitkannya. “Yang teridentifikasi oleh Kementerian Keuangan memang hanya 17 perusahaan, namun kami mensinyalir ada lebih dari 40 perusahaan API-P bodong yang mendapatkan rekomendasi impor dari Kementerian Perindustrian, dimana API-P bodong ini hanya mengantongi ijin usaha saja namun tidak mempunyai kapasitas produksi” jelas Suharno.

Bahkan pihaknya melihat ada beberapa oknum birokrasi di ketiga kementerian ini yang ikut terlibat dalam memuluskan importir nakal memasukan barangnya kepasar domestik. “Ada yang mengamankan dari sisi aturan, ada yang memberikan rekomendasi dan ijin impor ke API-P bodong dan API-U IKM fiktif hingga ada yang mengamankan pengeluaran dan distribusi barangnya” jelas Suharno. “Kami minta para Menteri bisa memahami permainan kelompok importir ini dan menindak tegas oknum birokrasi pelindung importir nakal yang telah merusak industri TPT hingga menjadi seperti ini” tegasnya.

Sedangkan Asosasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mengapresiasi upaya pemerintah dalam menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Sekretaris Jenderal APSyFI, Redma Gita Wirawasta menyatakan bahwa beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan atas arahan Presiden mencerminkan keseriusan pemerintah menjadikan TPT sebagai sektor prioritas pendorong pembangunan perekonomian nasional.

“Mulai dari pemblokiran importir nakal hingga menerbitkan PMK 161,163 dan 163 untuk memberlakukan safeguard sebagian produk TPT yang sudah diproduksi didalam negeri, dan kami lihat pemerintah akan terus bekerja serius untuk membenahi sektor ini” jelas Redma. APSyFI berharap dengan adanya tindakan nyata dari pemerintah khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk menyelamatkan industri TPT nasional.

“Kalau sekarang dampaknya safeguard belum terasa, karena masih kain-kain dan garment impor masih ada digudang-gudang peritel, mungkin dalam 2-3 bulan kedepan setelah stok impor menipis baru akan permintaan lokal akan naik” tambahnya. Namun memang hal lain yang perlu diperhatikan adalah Pusat Logistik Berikat (PLB) yang hingga saat ini masih menjadi pintu masuk tekstil impor.

Sekretaris Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jawa Barat (API Jabar), Rizal Tanzil menyatakan bahwa hal lain yang sangat penting untuk segera dilakukan adalah revisi Permendag 64 2017 (Permendag 77 2019). Meskipun Permendag 77 2019 yang merevisi Permendag 64 2017 sudah ditanda-tangani oleh Menteri Enggar di akhir masa jabatannya, namun hingga saat ini belum disahkan oleh Kemenkumham. “Memang Permendag 77 itu bermasalah, jadi lebih baik tidak perlu disahkan” ungkap Rizal.