Penyelesaian Sengketa Lahan Sawit Perlu Prioritas

Oleh : Herry Barus | Jumat, 25 Oktober 2019 - 09:00 WIB

Kebun Kelapa Sawit (Ist)
Kebun Kelapa Sawit (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Penyelesaian konflik lahan sawit dalam kawasan hutan sebagai pemicu utama isu deforestasi perlu menjadi prioritas Pemerintah.  Karakteristik penguasaan lahan pada masing-masing lokasi serta historis adanya perubahan-perubahan regulasi pemerintah harus menjadi pertimbangkan penyelesaian konflik.

“Ada beberapa opsi bisa dilakukan seperti perubahan status kawasan hutan (pemutihan)  melalui tim terpadu Rencana rencana tata ruang wilayah provinsi (RT/RWP). Opsi lain berupa penataan  sawit di kawasan hutan serta melakukan pendataan dan  reforma agraria melalui perhutanan sosial,” kata  Irfan Bakhtiar Direktur SPOS Keragaman Hayati (Kehati) dalam Diskusi Pojok Iklim di Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Menurut Irfan, pengakuan sawit sebagai tanaman hutan sebenarnya bisa jadi pilihan. Hanya saja, implementasinya sulit serta rawan penolakan. “Namun demikian, semua pihak perlu bekerja sama guna menuntaskan persoalan sekitar 3,47 juta hektar kebun yang ditenggarai berada di kawasan hutan,” kata Irfan.

Konflik lahan sawit tidak terlepasnya dari keberhasilan  sawit mendorong pertumbuhan  ekonomi Indonesia sehingga  menyebabkan pergeseran budidaya sejumlah komoditas seperti karet dan tanaman lain.”Karena itu, penyelesaian tumpang tindih lahan harus jadi prioritas agar Indonesia tidak dihantam terus menerus dengan isu deforestasi,” kata Irfan.

Sebelumnya, Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Prabianto Mukti Wibowo mengatakan, Pemerintah tengah mengkaji beberapa opsi seperti pelepasan kawasan serta pemberian izin legal (land amnesty) untuk menyelesaikan sengketa  3,17 juta hektare kebun sawit.“Kita masih diskusikan  dengan banyak pakar hukum agar kedepan tidak menjadi persoalan baru dan dapat dibakukan dalam bentuk regulasi,” kata Prabianto.

Menurut Prabianto, dalam mengambil keputusan,  pemerintah akan mempertimbangkan banyak hal seperti historis adanya perubahan-perubahan regulasi pemerintah pada saat itu yang memungkinkan seseorang atau lembaga membangun kebun. “Prinsipnya, kebijakan itu harus pro rakyat dan mampu meningkatkan  kelembagaan petani sawit serta memastikan setiap perkebunan menerapkan standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO),” kata dia.

Menurut dia, dalam penetapan kebijakan, pemerintah mempertimbangkan beragam pendapat. Jika kebun tersebut menjadi ilegal karena regulasi tumpang tindih, bisa saja diajukan untuk pelepasan. Opsi lain berupa pemberian status legal atas kebun bisa dengan memenuhi beberapa persyaratan seperti menyelesaikan kewajiban yang selama ini belum dijalankan seperti pembayaran pajak.“Hanya saja,  karena luasan lahannya yang sangat besar, dibutuhkan waktu dan  proses untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata dia.

Terpisah, Pengamat Hukum Kehutanan dan Lingkungan DR Sadino berpendapat, kebijakan izin satu daur penanaman sawit atau sekitar 35 tahun lebih dapat diterima masyarakat  dibandingkan  pemutihan,  land amnesty dan sebagainya yang pada akhirnya sulit dieksekusi.

Kebijakan ini juga menunjukkan apresiasi pemerintah terhadap hak masyarakat yang telah berusaha secara legal dan turun temurun pada konsesi yang belakangan diklaim sebagai kawasan hutan. Selain praktis, kebijakan ini memberi kepastian hukum dan keberlanjutan usaha.

”Selama bertahun-tahun, masyarakat dibuat bingung dan tidak nyaman dengan penyelesaian konflik lahan berlarut-larut. Padahal, sebagian besar izin diperoleh mengikuti prosedur UU melalui Pemerintah daerah. Sayangnya, izin-izin itu dengan mudah dipatahkan hanya melalui putusan Menteri yang sebenarnya telah dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK),” tegas Sadino.

Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kalimantan Tengah (Kalteng) Rawing Rambang mengharapkan, pemerintah pusat perlu segera merampungkan  regulasi yang konsisten terkait sengketa lahan sawit. Pasalnya, Kalteng menjadi provinsi yang paling terdampak akibat sering berubahnya regulasi di tingkat pemerintah pusat. “Ini persoalan utama di Kalteng dan perlu diselesaikan segera agar masyarakat tidak terjebak seolah merusak hutan seperti yang saat ini dituduhkan sejumlah pihak,” kata dia.

Menurut Rawing,   tumpang tindih regulasi telah mengakibatkan banyak konflik lahan. Sebagai contoh,  jika mengacu pada perda 8 tahun 2003, sekitar 67% merupakan kawasan hutan. Sedangkan berdasarkan permenhut 529 tahun 2012 yang dikeluarkan belakangan menetapkan kawasan hutan mencapai 82%.

Padahal, sekitar tahun 2000-an, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Kehutanan mengeluarkan aturan untuk Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) dan Kawasan Permukiman dan Pengembangan Lainnya (KPPL)   tanpa perlu melakukan pelepasan kawasan hutan.

Namun, pada 2006, keluar aturan baru yang mewajibkan KPP dan KPPL harus mendapat pelepasan kawasan hutan. Di satu sisi, sudah banyak perkebunan yang terlanjur ditanam tanpa pelepasan, karena awalnya berpatokan pada aturan yang dikeluarkan tahun 2000.”Karena muncul aturan baru, sehingga yang sudah terlanjur beraktivitas tanpa pelepasan ini jadi masuk kawasan hutan. Hal ini tidak bisa dihindari dan tentu karena aturan yang terbit belakangan.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Diskusi Pencak Silat Betawi di TIM

Minggu, 26 Januari 2020 - 16:17 WIB

Ini Arah Pencak Silat Betawi Sebagai Warisan Budaya Dunia tak Benda

Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) telah menetapkan pencak silat sebagai salah satu Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Dunia dari Indonesia dalam…

Tol Hutama Karya

Minggu, 26 Januari 2020 - 16:00 WIB

Hutama Karya-BPJT dan ATI Gelar Aksi Keselamatan di Jalan Tol

PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) kembali melanjutkan kampanye peningkatan kesadaran keselamatan dalam berkendara di jalan tol yang dikelolanya. Kampanye bertajuk SETUJU yang merupakan…

Traktor untuk pertanian

Minggu, 26 Januari 2020 - 15:57 WIB

Kementan Dorong Pemanfaatan Lahan Di Wilayah Perhutanan Sosial

Kementan sejak tahun 2017 sudah mulai memanfaatkan lahan di perhutanan untuk pertanaman komoditas tanaman pangan.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Minggu, 26 Januari 2020 - 14:00 WIB

Ketua MPR RI Salurkan Bantuan Korban Banjir Cililitan Jakarta Timur

- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) kembali menyalurkan bantuan sosial kepada saudara-saudara yang terkena musibah banjir di Kelurahan Cililitan Kecil, Kramat Jati, Jakarta Timur. Bantuan…

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

Minggu, 26 Januari 2020 - 13:45 WIB

Ekspor Kian Melaju, Investasi Industri Mamin Terus Dipacu

Kementerian Perindustrian fokus memacu pengembangan industri makanan dan minuman (mamin) agar terus memiliki kinerja yang gemilang.