Kementan Segera Selesaikan Revisi Permentan Terkait Perunggasan

Oleh : Wiyanto | Minggu, 06 Oktober 2019 - 07:35 WIB

Peternak Ayam (Foto Dok Industry.co.id)
Peternak Ayam (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menegaskan kembali komitmennya untuk menata perunggasan nasional dengan melibatkan semua pemangku kepentingan perunggasan. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan revisi Peraturan Menteri Pertanian No. 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.

Hal tersebut disampaikan Dirjen PKH, I Ketut Diarmita di Jakarta, 5 Oktober 2019.

"Kementan terus berupaya mematangkan substansi agar mampu mengakomodir permasalahan di lapangan. Sudah 3 kali rapat pembahasan dilakukan untuk menyempurnakan draft ini," jelas Ketut.

Lanjut Ketut menyampaikan bahwa saat ini prosesnya sudah hampir selesai, dengan rencana pelaksanaan Public Hearing yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 7 Okt 2019 dengan melibatkan pakar dan stakeholder terkait. Public hearing ini diperlukan sebagai pemenuhan aspek formal dan material sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaannya.

Menurutnya, setelah public hearing dan review Itjen yang dapat dikerjalan secara paralel, draft siap untuk proses tandatangan Menteri Pertanian. Adapun proses selanjutnya adalah proses harmonisasi dan pengundangan di Ditjen Perundang-undangan di Kemenkumham.

"Proses ini diyakini dapat diselesaikan dalam hitungan hari apabila tidak ada perubahan mendasar pada saat public hearing dan review Itjen. Jadi, Permentan ini akan selesai sesuai jadwal," Tegas Ketut.

Menurut Ketut, revisi ini mencakup perbaikan pengaturan untuk distribusi Parent Stock (PS) dan Final Stock (FS) ayam ras, Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), dan fasilitas rantai dingin. “Untuk pembibit grand parent stock (GPS) kita wajibkan menyediakan PS paling sedikit 25% dari produksi untuk pembibit PS di luar afiliasinya, sementara pembibit PS kita wajibkan menyediakan FS paling sedikit 75% dari produksi untuk pelaku usaha budidaya dan mitra yang tidak memiliki afiliasi dengan pembibit PS,” jelas Ketut.

Terkait RPHU, Ketut menyampaikan bahwa pelaku usaha wajib melakukan pemotongan ayam ras pedaging (livebirds) di RPHU yang memenuhi persyaratan. Lebih lanjut Ketut juga menyampaikan bahwa perusahaan peternakan wajib mempunyai RPHU dengan kapasitas sebesar 100% (seratus persen) produksi livebirds Internal, yang harus dipenuhi secara bertahap paling lama dalam 5 (lima) tahun. “Di tahun pertama kita wajibkan paling sedikit 30% dari produksi, dan akan terus kita minta tingkatkan sampai maksimal tahun kelima sudah bisa 100% dari produksi” tambahnya.

Khusus terkait fasilitas rantai dingin, pengaturan mewajibkan agar fasilitas rantai dingin dialokasikan untuk kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan minimal 15% dari total karkas yang dipotong RPHU untuk tujuan sebagai penyangga (buffer stock).

“Semua perbaikan-perbaikan ini diharapkan akan membuat perunggasan nasional lebih tertata, lebih baik, dan lebih kompetitif ke depan, apalagi kita dihadapkan dengan perdagangan bebas, khususnya daging unggas” pungkas Ketut.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Penanganan lumpur lapindo

Minggu, 07 Juni 2020 - 10:47 WIB

Lanjutkan Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Kementerian PUPR Alokasikan Anggaran Rp 239,7 Miliar

Pada Tahun Anggaran 2020, Kementerian PUPR mengalokasikan Rp 239,7 miliar untuk penanganan lumpur Sidoarjo dalam rangka meningkatkan pengaliran lumpur ke Kali Porong dan menjaga keandalan tanggul…

Satgas Pamtas RI-PNG Yonif MR 411/Pdw Kostrad Melaksanakan Kegiatan Bertema Jumat Berkah

Minggu, 07 Juni 2020 - 10:30 WIB

Satgas 411 Kostrad Berbagi Kebahagiaan dengan Warga Bupul

Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-PNG Yonif MR 411/Pdw Kostrad melaksanakan kegiatan bertema “Jumat Berkah” dengan membagikan sembako untuk warga kurang mampu di Kampung…

Ilustrasi Walikota Surabaya Risma dan Gubernur Jatim Khofifah (ist)

Minggu, 07 Juni 2020 - 10:15 WIB

Halo Bu Khofifah Bu Risma, Jawa Timur Cetak Penambahan Tertinggi Kasus Positif Covid-19 Loh!

Menurut data yang dihimpun oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan penambahan kasus tertinggi, meski jumlah pasien sembuh juga dilaporkan…

YCAB Donasikan Bantuan Listrik Bulan April-Mei 2020 kepada 20.497 Rumah

Minggu, 07 Juni 2020 - 10:00 WIB

YCAB Donasikan Bantuan Listrik Bulan April-Mei 2020 kepada 20.497 Rumah

Light Up Indonesia, gerakan sosial untuk meringankan beban masyarakat melalui bantuan keringanan tagihan listrik bagi masyarakat prasejahtera selama pandemi COVID-19 diluncurkan sejak 21 April…

Ilustrasi Indonesia lawan Covid-19 (source FB Anto Yuniar)

Minggu, 07 Juni 2020 - 09:41 WIB

Terus Meningkat, Hingga Minggu Pagi Pasien Positif Covid-19 Mencapai 30.514, ODP 46.571 dan PDP Sebanyak 13.347

Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat peningkatan pasien terinfeksi virus Covid-19 mencapai total 30.514 kasus diseluruh Indonesia.