INDUSTRY.co.id - Jakarta-Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi hari ini mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta.
Budi mengungkapkan, kunjungan kami ke KPK hari ini, untuk meminta pendampingan kepada KPK baik secara teknis dan komunikasi.
"Secara umum kita minta suatu pendampingan, agar kita mendapatkan payung pasca ott, agar proses ott itu bisa ditindaklanjuti dengan baik," ungkap Budi Karya di kantor KPK, Jakarta (13/3/2017).
Kementerian Perhubungan saat ini mendapatkan amanah proyek strategis nasional yang jumlahnya tidak sedikit, seperti di JaBoDeBek, Palembang, Sulawesi dan kawasan lainnya. Baik yang sudah berjalan maupun yang sedang dipertimbangkan.
"Proyek LRT di palembang dan JaBoDeBek sudah jalan dan akan final. Kita harus dampingi karna suatu hal," terangnya.
Budi menambahkan, Kemenhub akan bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk audit proses pembayaran, setelah dari BPK hasil audit akan diserahkan ke KPK.
"Kita tidak hanya melakukan evaluasi, tetapi kita mengawasi agar dijauhkan dari praktek yang tidak diinginkan, " tegasnya.
Dikesempatan yang sama, Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, selain penindakan pencegahan, kami diminta membantu mendampingi kalau ada audit soal LRT yang sedang berjalan.
"LRT dan MRT sudah berjalan baik di JaBoDeBek dan Palembang, Kami memberikan saran agar lebih memperbaiki kehati-hatian dalam proses akuntabilitasnya. Pengadaan efisiensi kalau dengan tender terbuka dan transparan efektifitas akan tercapai," tutup Agus.
