Jutaan Orang Miskin Tersengat Iuran BPJS

Oleh : Herry Barus | Selasa, 10 September 2019 - 17:00 WIB

BPJS Kesehatan. (Foto: IST)
BPJS Kesehatan. (Foto: IST)

INDUSTRY.co.id - Jakarta– Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diusulkan pemerintah berpotensi menambah jumlah orang miskin, karena ada sekitar 8 juta jiwa dari kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin yang menjadi peserta mandiri. Mereka tidak dapat subsidi alias bayar sendiri.

Saat ini, yang mendapatkan subsidi dari pemerintah atau diistilahkan dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS mencapai 96,8 juta jiwa. Sementara data  Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan masyarakat yang masuk dalam kelompok miskin dan hampir miskin atau di 4 desil terendah (setiap desil mewakili 10 persen total penduduk), ada 8,2 juta jiwa yang menjadi peserta mandiri.

“Masyarakat yang sekitar 8 juta inilah yang paling terpapar dengan kenaikan iuran BPJS seperti diajukan  oleh pemerintah,” ujar Herry Gunawan, Konsultan Data Indonesia, Selasa (10/9/2019)).

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons kampanye Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan bahwa kenaikan iuran BPJS tidak menyusahkan masyarakat miskin. Malah katanya, pemerintah membantu kelompok kecil.

“Iya membantu bikin makin miskin,” tegas Herry. Bahkan, dia menambahkan, tingkat kemiskinan bagi warga yang sudah masuk kategori miskin akibat kenaikan iuran BPJS bakal makin dalam. Kian jauh di bawah garis kemiskinan.

Rencana kenaikan iuran BPJS yang diajukan oleh pemerintah adalah: untuk kelas 1 dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu, kelas 2 dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu dan kelas 3 dari Rp25.500 menjadi Rp 42 ribu.

Dari jumlah peserta BPJS, yang masuk dalam program Penerima Bantuan Iuran ada sekitar 96,8 juta. Dengan asumsi kenaikan iuran BPJS sesuai skenario pemerintah tersebut khusus untuk kelas 3, berarti alokasi belanja pemerintah untuk subsidi iuran BPJS akan bertambah sekitar Rp19 triliun dalam satu tahun.

Hasil simulasi Data Indonesia menggunakan data Susenas, dengan asumsi pendapatan – direfleksikan dari pengeluaran - orang miskin stabil atau tidak mengalami perubahan seperti sekarang, jumlah orang miskin berpotensi bertambah 143 ribu orang. “Itu hanya dihitung dari peserta mandiri, karena ada penambahan pengeluaran,” katanya.

Tragisnya, data Susenas juga menyebutkan bahwa pengeluaran sebagai indikasi kondisi pendapatan masyarakat, pada 2018 secara umum sedang mengalami perlambatan. Untuk kelompok masyarakat hampir miskin, yaitu di desil 3 dan 4 misalnya, jika pada 2017 kenaikan pendapatannya di atas 11 persen, pada 2018 justru tidak sampai 10 persen. Pada kedua desil tersebut, masih banyak masyarakat dengan rata-rata pengeluaran Rp500 ribu per bulan per jiwa. Jumlah pengeluaran yang terbatas ini merupakan wujud dari keterbatasan pendapatan yang diterima masyarakat. Garis kemiskinan untuk 2018 versi BPS adalah pendapatan Rp401.220 per bulan.

Dengan demikian, Herry Mengingatkan, potensi terjadinya penurunan kualitas hidup bahkan menjurus ke kemiskinan juga terjadi pada kelompok masyarakat yang saat ini ada di kelompok hampir miskin. Setidaknya dari kelompok masyarakat hingga desil 4. Karena itu, dia mengharapkan agar pemerintah tidak asal bicara seolah-olah kenaikan iuran BPJS tidak menyusahkan.

“Kampanye seperti itu menyesatkan. Jangan sekadar lihat persentase kenaikannya yang seolah kecil, tapi satu jiwa manusia yang jatuh miskin itu harus dipandang sebagai tragedi kemanusiaan,” ujarnya. “Begitulah seharusnya negara memandang warganya.”

Selain itu, yang harus diperhatikan juga bahwa pada 2020 pemerintah menurunkan subsidi energi hampir Rp13 triliun. Kebijakan ini berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. “Dan soal tarif listrik itu kan rencana kenaikannya sudah disampaikan oleh PLN,” kata Herry mengingatkan.

Beragam kenaikan ini, dari iuran BPJS hingga BBM akan menambah beban masyarakat. “Ini belum menghitung dampak terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok jika harga BBM naik. Tekanan masyarakat kian berat,” tandasnya.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kolaborasi Bank DKI dan PT Jalin Pembayaran Nusantara, Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Kamis, 28 Maret 2024 - 22:44 WIB

Kolaborasi Bank DKI dan PT Jalin Pembayaran Nusantara, Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Jakarta – Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital.

Bank DKI Raih Penghargaan Indonesia Best 50 CEO 2024

Kamis, 28 Maret 2024 - 22:27 WIB

Bank DKI Raih Penghargaan Indonesia Best 50 CEO 2024

Jakarta – Bank DKI kembali meraih apresiasi dari lembaga independen, kali ini dari media The Iconomics sebagai Indonesia Best 50 CEO pada Kategori Bank Daerah, yang diserahkan langsung pada…

Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R. bersama Kepala LKPP Hendar Prihadi

Kamis, 28 Maret 2024 - 21:48 WIB

Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur, Lebih Responsif, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) luncurkan Katalog Elektronik Versi 6 pada Kamis (28/3) di Jakarta. Inovasi terbaru yang dibangun untuk meningkatkan performa sistem…

Tupperware luncurkan 3 Produk Baru, One Touch Fresh Rectangular, Supersonic Chopper Tall dan Black Series.

Kamis, 28 Maret 2024 - 21:47 WIB

Tupperware Luncurkan 3 Produk Baru Untuk Meriahkan Ramadan

Sebagai Premium Housewares Solutions nomor 1 di Indonesia, Tupperware kembali menghadirkan produk terbaru untuk menemani keluarga Indonesia menyambut Ramadan di tahun ini.

Berkolaborasi Wujudkan Mudik Sehat dan Aman

Kamis, 28 Maret 2024 - 21:45 WIB

Berkolaborasi Wujudkan Mudik Sehat dan Aman

Jakarta - Koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral serta sosialisasi kebijakan yang masif menjadi kunci keberhasilan mudik sehat dan aman. Hal ini penting dilakukan mengingat jumlah pemudik…