Jutaan Orang Miskin Tersengat Iuran BPJS

Oleh : Herry Barus | Selasa, 10 September 2019 - 17:00 WIB

BPJS Kesehatan. (Foto: IST)
BPJS Kesehatan. (Foto: IST)

INDUSTRY.co.id - Jakarta– Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diusulkan pemerintah berpotensi menambah jumlah orang miskin, karena ada sekitar 8 juta jiwa dari kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin yang menjadi peserta mandiri. Mereka tidak dapat subsidi alias bayar sendiri.

Saat ini, yang mendapatkan subsidi dari pemerintah atau diistilahkan dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS mencapai 96,8 juta jiwa. Sementara data  Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan masyarakat yang masuk dalam kelompok miskin dan hampir miskin atau di 4 desil terendah (setiap desil mewakili 10 persen total penduduk), ada 8,2 juta jiwa yang menjadi peserta mandiri.

“Masyarakat yang sekitar 8 juta inilah yang paling terpapar dengan kenaikan iuran BPJS seperti diajukan  oleh pemerintah,” ujar Herry Gunawan, Konsultan Data Indonesia, Selasa (10/9/2019)).

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons kampanye Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan bahwa kenaikan iuran BPJS tidak menyusahkan masyarakat miskin. Malah katanya, pemerintah membantu kelompok kecil.

“Iya membantu bikin makin miskin,” tegas Herry. Bahkan, dia menambahkan, tingkat kemiskinan bagi warga yang sudah masuk kategori miskin akibat kenaikan iuran BPJS bakal makin dalam. Kian jauh di bawah garis kemiskinan.

Rencana kenaikan iuran BPJS yang diajukan oleh pemerintah adalah: untuk kelas 1 dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu, kelas 2 dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu dan kelas 3 dari Rp25.500 menjadi Rp 42 ribu.

Dari jumlah peserta BPJS, yang masuk dalam program Penerima Bantuan Iuran ada sekitar 96,8 juta. Dengan asumsi kenaikan iuran BPJS sesuai skenario pemerintah tersebut khusus untuk kelas 3, berarti alokasi belanja pemerintah untuk subsidi iuran BPJS akan bertambah sekitar Rp19 triliun dalam satu tahun.

Hasil simulasi Data Indonesia menggunakan data Susenas, dengan asumsi pendapatan – direfleksikan dari pengeluaran - orang miskin stabil atau tidak mengalami perubahan seperti sekarang, jumlah orang miskin berpotensi bertambah 143 ribu orang. “Itu hanya dihitung dari peserta mandiri, karena ada penambahan pengeluaran,” katanya.

Tragisnya, data Susenas juga menyebutkan bahwa pengeluaran sebagai indikasi kondisi pendapatan masyarakat, pada 2018 secara umum sedang mengalami perlambatan. Untuk kelompok masyarakat hampir miskin, yaitu di desil 3 dan 4 misalnya, jika pada 2017 kenaikan pendapatannya di atas 11 persen, pada 2018 justru tidak sampai 10 persen. Pada kedua desil tersebut, masih banyak masyarakat dengan rata-rata pengeluaran Rp500 ribu per bulan per jiwa. Jumlah pengeluaran yang terbatas ini merupakan wujud dari keterbatasan pendapatan yang diterima masyarakat. Garis kemiskinan untuk 2018 versi BPS adalah pendapatan Rp401.220 per bulan.

Dengan demikian, Herry Mengingatkan, potensi terjadinya penurunan kualitas hidup bahkan menjurus ke kemiskinan juga terjadi pada kelompok masyarakat yang saat ini ada di kelompok hampir miskin. Setidaknya dari kelompok masyarakat hingga desil 4. Karena itu, dia mengharapkan agar pemerintah tidak asal bicara seolah-olah kenaikan iuran BPJS tidak menyusahkan.

“Kampanye seperti itu menyesatkan. Jangan sekadar lihat persentase kenaikannya yang seolah kecil, tapi satu jiwa manusia yang jatuh miskin itu harus dipandang sebagai tragedi kemanusiaan,” ujarnya. “Begitulah seharusnya negara memandang warganya.”

Selain itu, yang harus diperhatikan juga bahwa pada 2020 pemerintah menurunkan subsidi energi hampir Rp13 triliun. Kebijakan ini berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. “Dan soal tarif listrik itu kan rencana kenaikannya sudah disampaikan oleh PLN,” kata Herry mengingatkan.

Beragam kenaikan ini, dari iuran BPJS hingga BBM akan menambah beban masyarakat. “Ini belum menghitung dampak terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok jika harga BBM naik. Tekanan masyarakat kian berat,” tandasnya.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Industri Tekstil

Senin, 16 September 2019 - 07:15 WIB

Kemenperin Rajut Harmonisasi Industri Tekstil Nasional

Kementerian Perindustrian bersama para stakeholder sedang berupaya melakukan harmonisasi tarif di industri tekstil dan produk tekstil (TPT), mulai dari sektor hulu sampai hilir sehingga untuk…

Pendaki Cilik, Fayyadh Qaishar Syafiq asal Tanggerang, Banten

Senin, 16 September 2019 - 07:14 WIB

Pendaki Cilik Terjang Butiran Es di Puncak Gunung Gede

Jakarta - Pendaki cilik asal Cipondoh Tangerang, Fayyadh Qaishar Syafiq (11 tahun), melakukan kembali pendakian yang kedua kalinya di Gunung Gede Desa Suka Tani, Cipanas, Bogor, Jawa Barat.

Waskita Realty-BTN Sepakat Pembiayaan Properti Program SatiFive

Senin, 16 September 2019 - 07:00 WIB

Waskita Realty-BTN Sepakat Pembiayaan Properti Program SatiFive

PT Waskita Karya Realty (Waskita Realty), anak perusahaan dari PT Waskita Karya, (Persero), Tbk, yang bergerak pada bidang pengembangan properti, melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama…

Robert Walters Indonesia Meraih Predikat The Best Companies To Work For In Asia

Senin, 16 September 2019 - 06:00 WIB

Robert Walters Indonesia Meraih Predikat “The Best Companies To Work For In Asia”

Robert Walters Indonesia, perusahaan spesialis rekrutmen profesional berskala global dinobatkan sebagai “The Best Companies To Work For In Asia 2019” oleh HR Asia Magazine. Pada tahun ini,…

Lion Air (Ist)

Senin, 16 September 2019 - 05:00 WIB

Lion Air Mengutamakan Faktor Keselamatan, Dampak Kabut Asap

Lion Air (kode penerbangan JT), Wings Air (kode penerbangan IW), Batik Air (kode penerbangan ID) member of Lion Air Group memberikan keterangan terbaru pada Sabtu (14/ 9/2019) hingga pukul 15.00…