Terkait Tudingan LSM Asing Tentang Deforestisasi, Korindo Grup Membantah.

INDUSTRY.co.id - Terus diterpa tudingan  negatif yang dilakukan LSM dan pihak asing tentang deforestisasi (perubahan fungsi hutan) dirasakan sangat mengganggu oleh kelompok usaha Korindo grup. Kegiatan mereka untuk  melakukan ekspansi produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) menjadi terhambat. Padahal Korindo Grup,  sebuah perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit di Papua, mengaku sudah  mentaati seluruh aturan pemerintah.

Manager Divisi ESG Korindo, Luwy Leunufna menyatakan pihaknya mengharapkan pemerintah menciptakan inisiatif baru membantu perusahaan dan para pihak yang terkena dampak oleh kampanye negatif LSM asing.

“Kami berharap pemerintah menciptakan insiatif baru membantu perusahaan dan para pihak yang terkena dampak oleh kampanye negatif dari LSM asing, yang menuduh perusahaan kami yang bergerak di industri sawit telah melanggar aturan,” ungkap Luwy Leunufna di Hotel Akmani Jakarta, Senin (9/9/2019).

Luvy mengakui, respon perusahaan sawit di Indonesia terhadap tudingan LSM  lebih sering dilakukan secara parsial dan berjuang sendiri-sendiri menghadapi serangan tersebut.

Korindo Group sebagai salahsatu perusahaan industri perkebunan kelapa sawit dikatakan Luwy bahwa seluruh operasional yang dijalankan oleh unit-unit usahanya, tak terkecuali divisi perkebunan kelapa sawit sudah berpedoman pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Perusahaan juga telah memperhatikan hak-hak masyarakat setempat, tidak seperti yang dikampanyekan mereka itu,” ungkapnya.

Dalam menjalankan  bisnis usahanya, Korindo Group menurut  Luwy,  kerap mendapat perhatian yang berlebihan dari beberapa LSM.  Salah satunya adalah Mighty Earth asal Amerika dan juga beberapa LSM lainnya.

Bentuk perhatian yang berlebihan ini seperti sebuah  upaya mencari-cari kesalahan perusahaan. “Kami mengakui ada kekurangan dan ada yang tak sesuai kenyataan, namun sebagai sebuah korporasi, kami terbuka terhadap masukan yang ada guna agar tercapai kesempurnaan,” paparnya.

Korindo saat ini masih tercatat sebagai anggota Forest Stewardship Council (FSC) untuk bidang kehutanan. Sedangkan dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit telah memiliki sertifikat ISPO dari pemerintah Indonesia. Ini  sebagai bukti bahwa pengelolaan perkebunan sawit Korindo Group dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.

Saat diterpa tudingan LSM asing Luwy menjelaskan bahwa Korindo grup sudah menghadap ke pemerintah dalam hal ini  Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. “ kementerian KLH langsung melakukan Audit investigasi  dan terbukti  tuduhan yang pernah dilayangkan tak terbukti,” tegas Luwy.

Namun beragam tuduhan serupa kembali muncul dan ini membuat mereka seperti diombang-ambing tanpa kepastian hukum. ”Jadi kami dari perusahaan meminta pemerintah turun tangan, agar ada kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia,” tandasnya.

Terkait kontribusi kepada masyarakat, berbagai program CSR yang telah dilakukan oleh Korindo Group meliputi pembangunan, pengelolaan, dan pendanaan klinik modern bernama Klinik Asiki (terpilih menjadi klinik pratama terbaik tingkat nasional tahun 2019 oleh Badan Penyelenggara  Jaminan Sosial Kesehatan/BPJS Kesehatan), pemeriksaan medis secara gratis di 19 klinik, pengadaan ambulans darat dan air, pembangunan 28 sekolah dan pengadaan bis sekolah,  pembangunan 66 masjid/gereja, pembayaran insentif untuk 200 guru, pembangunan infrastruktur seperti listrik gratis dan jalan, serta pendidikan kewirausahaan seperti program  ternak ayam dan budi daya tanaman sayur.

Korindo Group juga aktif memberikan bantuan-bantuan kepada para korban bencana di Indonesia seperti bantuan senilai Rp 7 miliar kepada korban gempa bumi di Palu, bantuan air bersih, pengerahan transportasi dan alat-alat berat untuk distribusi logistik dan pembukaan akses jalan pasca gempa di Maluku Utara, bantuan logistik untuk korban gempa tsunami di  Banten, banjir bandang di Jayapura dan di lokasi-lokasi bencana lainnya.

Dengan niat yang tulus, Korindo Group diakui Luwy ingin membina hubungan yang konstruktif dan kolaboratif dengan para pemangku kepentingan agar keinginan untuk turut membangun Indonesia, terutama daerah-daerah kategori 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) dapat terlaksana. (AMZ)