IPW: Presiden Jokowi Tak Perlu Menanggapi Fitnah terhadap Pansel Maupun Capim KPK

Oleh : Herry Barus | Senin, 02 September 2019 - 14:00 WIB

Neta S Pane, IPW (Foto Dok Industry.co.id)
Neta S Pane, IPW (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Presiden Jokowi tidak perlu menanggapi fitnah dan pembullyan sejumlah pihak terhadap Pansel maupun capim KPK. Sebab fitnah yang mereka lontarkan itu tanpa ada bukti nyata, selain wujud kebencian tingkat tinggi terhadap capim dari unsur Polri.Sebab fitnah yang mereka lontarkan itu tanpa ada bukti nyata, selain wujud kebencian tingkat tinggi terhadap capim dari unsur Polri.

Ind Police Watch (IPW) melalui Neta S Pane Ketua Presidium Ind Police Watch, (Senin (2/9/2019) berharap, begitu Presiden sudah menerima 10 nama sore ini dan segera menetapkan 5 nama untuk diserahkan ke DPR agar bisa dilakukan uji kepatutan di Komisi III. Presiden harus percaya penuh pada Pansel. “Sebab Pansel KPK dibentuk oleh Keppres sehingga pansel adalah kepanjangan tangan presiden yg sudah dipercaya oleh presiden untuk melakukan proses seleksi capim KPK. Selama beberapa bulan ini pansel sudah melakukan proses seleksi itu. Akhir dari seleksi itu, pansel memilih 10 figur terbaik dan diserahkan kepada presiden agar presiden memilih lima terbaik untuk menjadi pimpinan KPK, yg nantinya akan diserahkan presiden ke komisi III DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan sekaligus memilih siapa yg akan menjadi Ketua KPK. Artinya, pansel hanya membantu presiden dlm melakukan proses seleksi capim dan keputusan terakhir ada di presiden dan komisi III. Terlepas dari munculnya pro kontra, siapa pun yg dipilih pansel untuk menjadi 10 besar Capim KPK yg diserahkan ke presiden, semua menjadi keputusan mutlak pansel. Sebab pansel adalah orang orang pilihan yg sudah diberi wewenang presiden dgn keppres.”

Siapa pun yg dipilih, Lanjut Netta, IPW menghargai keputusan pansel. Diharapkan figur2 itu dapat segera membenahi KPK yang makin bobrok dan semau gue belakangan ini. Sedikitnya kebobrokan KPK yg hrs segera dibenahi ADA DELAPAN POINT.

Pertama, pimpinan KPK yg baru hrs mampu menjadikan lembaga anti rasuha itu WTP dlm audit BPK karena status WDP yg disandang KPK sekarang ini menunjukkan KPK tidak tertib keuangan dan berpotensi terlibat korupsi.

Kedua, barang barang sitaan dan rampasan dari para koruptor yg ditangkap KPK hrs dipertanggungjawabkan secara transparan kepada BPK.

Ketiga, keberadaan nasib pegawai KPK hrs dipertegas bahwa mereka adalah ASN karena anggarannya dibiayai negara, sehingga nasib dan karirnya hrs sesuai dgn ketentuan UU kepegawaian RI. Dengan  demikian, pemerintah diperbolehkan melakukan mutasi pegawai KPK ke instansi pemerintah lainnya dan mereka terikat sbg anggota korpri. Jadi, WP di KPK selama ini adalah barang haram. Apalagi WP sampai mengkordinir 500 pegawai KPK dan pihak luar KPK untuk menolak Capim pilihan pansel yg sudah mendapat mandat presiden, ini sebuah tindakan pengkhianatan dan pembangkangan.

Keempat, nasib 23 penyidik rekrutan internal KPK hrs dipertegas dgn seleksi ulang agar kapasitasnya tak diragukan.

Kelima, nasib novel Baswedan harus  dipertegas. Statusnya sbg tersangka dalam kss pembunuhan yang "kebal hukum" sangat mengganggu rasa keadilan publik. Begitu juga nasib kasus penyiraman air keras terhadapnya hrs dituntaskan.

Keenam, nasib sejumlah para tersangka kss dugaan korupsi besar yg sudah bertahun tahun tersandera sbg tersangka di KPK hrs diperjelas, seperti RJ Lino, Emirsyah Sattar dll.

Ketujuh, perpecahan di internal perlu diakhiri agar KPK makin solid dalam melakukan pemberantasan korupsi di negeri ini. Kedelapan, fungsi supervisi dan koordinasi KPK mutlak dimaksimalkan, sehingga kpk tidak terjebak pada keasyikan OTT kelas recehan. Selain itu, dalam meningkatkan supervisi dan kordinasi, KPK tidak hanya sekadar menjadi pemadam kebakaran dlm hal pemberantasan korupsi, lebih dari itu bisa menjalankan dan menumbuhkembangkan fungsi pencegahan, untuk kemudian wabah korupsi di negeri ini benar benar bisa ditekan.

Untuk menghilangkan kebobrokan KPK dan mewujudkan kedelapan hal ini, diperlukan tampilnya jajaran pimpinan KPK yg berani dan tegas serta tidak takut pada WP maupun penyidik KPK. Perlu jajaran pimpinan KPK yg satu kata dengan perbuatan. IPW berharap pansel KPK bisa memunculkan karakter pimpinan KPK seperti itu, sehingga presiden bisa memilih lima terbaik dari calon calon yg diserahkan pansel sore ini.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Topping Off Tower B Apartemen Emerald Bintaro

Kamis, 17 Oktober 2019 - 16:30 WIB

Resmi Gelar Topping Off Tower B, Apartemen Emerald Bintaro Yakinkan Millenials Pasti Bisa Beli Hunia Ideal

Perkembangan zaman, teknologi, dan gaya hidup ternyata mempengaruhi kemampuan generasi millennials untuk memiliki hunian. Banyak pakar memperkirakan bahwa millennials akan mengalami kesulitan…

BNI Syariah. (Foto: IST)

Kamis, 17 Oktober 2019 - 15:36 WIB

BNI Syariah Gandeng Setneg dan Barokah Syariah Properti terkait Pembiayaan Perumahan

Jakarta - BNI Syariah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Setneg) dan PT Barokah Syariah Properti terkait pembiayaan pemilikan rumah…

Lukisan Liu Hsin Ying Taiwan

Kamis, 17 Oktober 2019 - 15:00 WIB

Empat Pelukis Wanita Taiwan Pamerkan Lukisan di WTC 2 Jakarta

Ethereal Minds memberi penghormatan pada karya-karya 4 (empat) seniman kontemporer Taiwan; Yang Yi Shiang, Liu Hsin Ying, Huang Chia Ning dan Wang Liang Yin. Istilah kecantikan Ethereal secara…

United Tractors

Kamis, 17 Oktober 2019 - 14:26 WIB

United Tractors Gelar Kompetisi SOBAT

PT United Tractors Tbk (UT) menciptakan generasi muda yang siap bekerja, mandiri dan berkarakter melalui program Sekolah Binaan United Tractors (SOBAT). SOBAT merupakan program yang dilakukan…

ManageEngine

Kamis, 17 Oktober 2019 - 13:37 WIB

ManageEngine Ambil Pendekatan Holistik Keamanan Akses Istimewa untuk TI Enterprise

PAM360 Menyediakan Pengelolaan Akan Hak Akses Istimewa, Korelasi Data Akses Istimewa dengan Platform-platform Pengelolaan TI Lainnya