Manajemen Talenta Nasional di Berbagai Sektor Harus Sistematis dan Terorganisir

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Untuk menciptakan SDM (Sumber Daya Manusia) Unggul, Indonesia Maju, sejumlah terobosan telah dilakukan Pemerintah. Di antaranya, Perbaikan Kualitas Kesehatan. Yakni, Kartu Indonesia Sehat (KIS) mencapai 96, 5 juta jiwa penerima (2019), Program Keluarga Harapan (PKH), mencapai 10 Juta keluarga penerima (2019).

Selanjutnya, Program Bantuan Pangan mencapai 15,5 juta keluarga. Program Beras Sejahtera (Rastra) mencapai 12.430.000 keluarga penerima dan Kartu Sembako Murah yang ditargetkan 15,5 Juta penerima pada tahun 2020.

Paparan tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) dengan tema "SDM Unggul, Indonesia Maju", yang berlangsung di Ruang Rapat Benny S. Mulyana, Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Selain kesehatan, Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan, pemerintah juga memprioritas perbaikan kualitas pendidikan. Yakni, melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang mencapai 20,3 juta siswa/santri penerima. Program Bidik Misi mencapai 300 ribu anak pada 2019.

“Di tahun 2019 ini, Kemenkeu menganggarkan Rp 66 Triliun untuk LPDP/dana abadi pendidikan. Tahun 2020 ditargetkan 400 ribu penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Tahun 2020 ditargetkan 2 juta kartu Pra Kerja yang terdiri dari 1,5 juta kartu digital dan 500 ribu kartu konvensional,” ulas Moeldoko.

Sementara, menurut Kepala Staf Kepresidenan, prevalensi stunting menurun dalam waktu 5 tahun. Sehingga mampu menyelamatkan 1,7 juta balita dari stunting. Terkait hal itu, Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menginisiasi Gerakan Nasional Pencegahan Stunting.

“Bentuknya, kampanye komunikasi di Jakarta, Bandung, Jogja, Banjarbaru, Surabaya, Banda Aceh, dan Manokwari, seminar dan pelatihan kader posyandu sebagai duta cegah stunting bersama OASE dan Kemendes di 6 kabupaten, deklarasi keterlibatan Pemda, swasta dan organisasi masyarakat sipil melalui pertemuan, workshop dan kerja kolaborasi,” papar Moeldoko.

 

Selanjutnya, Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan, Perbaikan Kualitas Perguruan Tinggi dan Iptek menyiapkan Dana Abadi Perguruan Tinggi dengan alokasi Rp 1-2 Triliun, dengan tujuan meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia agar bertaraf/masuk dalam ranking dunia.

“Perkembangannya, diskusi terus dilakukan antara Kementerian Keuangan dan Kemristekdikti untuk menentukan besaran, tata kelola (termasuk regulasi), dan kelembagaan penyelenggara dana abadi terkait,” jelas Moeldoko.

Untuk Dana Abadi Penelitian, Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan, dialokasi anggaran senilai Rp 990 Miliar, dengan tujuan meningkatkan daya saing melalui kapasitas riset, saat ini kegiatan riset seringkali terkendala dengan skema pembiayaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dengan perkembangan, diskusi terus berlangsung terkait tata kelola (termasuk regulasi) dan lembaga penyelenggara.

Berikutnya, Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan, mebuat Badan Riset Nasional dengan tujuan menghasilkan talenta diberbagai sektor perlu disengajakan, sementara penyelenggaraan atas upaya tersebut saat ini tercerai berai antara kementerian dan belum mengacu pada satu peta jalan.

“Perkembangannya, pemerintah tengah menyusun grand design manajemen talenta nasional yang juga akan diikuti dengan penyusunan tata kelola serta kelembagaan terkait,” ucap Moeldoko.

Untuk itu, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan, harus dibuat Manajemen Talenta Nasional dengan tujuan mengelola dan menghasilkan talenta di berbagai sektor secara sistematis dan terorganisir.

“Saat ini, penyelenggaraan atas upaya tersebut bersifat sektoral antar sektor dan belum mengacu pada satu peta jalan yang sama. Dan perkembangannya, Pemerintah tengah menyusun grand design manajemen talenta nasional yang juga akan diikuti dengan penyusunan tata kelola serta kelembagaan terkait,” pungkas Moeldoko.

Selain Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, hadir sebagai narasumber dalam Dismed FMB’9 kali ini antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Rhenald Kasali.