Perpres Mobil Listrik Diteken Presiden, Menperin Minta Industri Pacu Strategi

Oleh : Ridwan | Kamis, 08 Agustus 2019 - 20:15 WIB

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat Test Drive Mobil Listrik Toyota Prius Hybird (Foto: Ridwan/Industry.co.id)
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat Test Drive Mobil Listrik Toyota Prius Hybird (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah terus mempercepat pengembangan produksi mobil listrik di dalam negeri. Akselerasi ini sesuai pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) terkait hal tersebut, dengan harapan para pelaku industri otomotif di Indonesia segera merancang dan membangun pengembangan mobil listrik.

"Kita tahu 60% mobil listrik itu kuncinya ada di baterainya dan bahan untuk membuat baterai seperti kobalt, mangan dan lain-lainya, yang semuanya ada di negara kita. Strategi bisnis ini kita rancang agar nanti kita bisa mendahului dalam membangun industri mobil listrik yang kompetitif," tutur Presiden di Jakarta, Kamis (8/8).

Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan mengenai mobil listrik berkaitan erat dengan pengembangan ekosistem yang terkait dua hal. Pertama, Perpres mobil listrik mengenai tentang percepatan, terdapat pembagian tugas-tugas bagi kementerian, antara lain penyediaan infrastruktur, research and development dan regulator.

Kemudian kedua, pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2013 yang terkait dengan sistem fiskal perpajakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang akan mengacu pada tingkat emisi kendaraan.

"Nantinya akan ada insentif, apabila full electric vehicle atau fuel cell dengan emisi nol, maka PPnBM-nya juga nol. Jadi, berbasis kepada emisi yang dikeluarkan. Mobil listrik akan jalan apabila insentifnya pun jalan. Karena saat ini, mobil listrik harganya 40% lebih mahal daripada mobil biasa," ujarnya. 

Dalam revisi PP Nomor 41, dimasukkan juga roadmap (peta jalan) mengenai teknologi berbagai kendaraan berbasis listrik, termasuk untuk mengantisipasi teknologi kendaraan berbasis hidrogen atau fuel cell vehicle. 

"Jadi keseluruhan perkembangan teknologi sudah diadopsi," ujarnya.

Airlangga menuturkan, dalam Perpres terkait mobil listrik diatur juga Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang harus mencapai 35% pada tahun 2023. Hal itu juga memungkinkan upaya ekspor otomotif nasional ke Australia. 

"Karena dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), ada persyaratan 40% TKDN, sehingga kami sinkronkan dengan fasilitas yang ada," terangnya. 

Guna mendorong pengembangan industri mobil listrik Tanah Air, pada tahap awal, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada para pelaku industri otomotif untuk mengimpor dalam bentuk Completely Built Unit (CBU). Namun, dalam tiga tahun, industri diwajibkan harus memenuhi peraturan TKDN.

Airlangga menyebutkan, kuota impor CBU mobil listrik bergantung kepada investasi dari principal (pemilik merek), Jadi, keringanan untuk impor hanya diberikan kepada pelaku industri yang sudah berkomitmen untuk melakukan investasi kendaraan listrik di Indonesia.  

"Setidaknya saat ini ada tiga principal yang sudah menyatakan komitmennya berinvestasi untuk industri electric vehicle di Tanah Air. Para principal tersebut menargetkan mulai berinvestasi di dalam negeri pada 2022," terangnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Harjanto menyebutkan, beberapa produsen otomotif menegaskan akan mulai memboyong kendaraan listriknya ke Indonesia. Misalnya, Toyota akan segera mempromosikan mobil listriknya untuk kendaraaan komersial di Indonesia.

Salah satu yang akan diboyong pabrikan Jepang tersebut adalah bus listrik. Sebagai pilot project Toyota di Indonesia, uji coba akan dilakukan di beberapa wilayah, seperti kawasan pariwisata dan beberapa kota besar untuk digunakan sebagai angkutan umum. 

"Yang terpenting, charging station harus disiapkan, di samping insentif lainnya," ungkapnya.

Harjanto menambahkan, pembahasan lebih lanjut proyek mobil listrik Toyota akan kembali digelar pada Oktober 2019. "Ini sebagai bagian upaya menjadikan kendaraan listrik populer di Indonesia," tandasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Universitas Sebelas Maret

Minggu, 25 Agustus 2019 - 09:20 WIB

Wimboh Dikukuhkan jadi Guru Besar Tidak Tetap FEB UNS

Surakarta—Untuk pertama kalinya, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mengukuhkan guru besar tidak tetap di bidang Ilmu Manajemen Risiko pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Beliau…

Singapore Airlines (SIA) Grup (Foto Ist)

Minggu, 25 Agustus 2019 - 09:00 WIB

SIA-BCA Travel Fair 2019 Tawarkan Harga dan Paket Perjalanan Menarik

Singapore Airlines (SIA) bersama Bank Central Asia (BCA) kembali menyelenggarakan Singapore Airlines – BCA Travel Fair 2019 pada tanggal 23 – 25 Agustus 2019. Travel fair ini akan diselenggarakan…

Petani santri milenial

Minggu, 25 Agustus 2019 - 08:13 WIB

Dorong Kerjasama Program Santri Tani dan OPOP

Surabaya - Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), sekaligus koordinator OPOP Training Center, Mohammad…

Kepala Badan Karantina Kementan di Sumbar

Minggu, 25 Agustus 2019 - 07:43 WIB

Sumbar Ekspor Cangkang Sawit Ke Jepang

Padang -  Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian (Barantan) melepas 22,8 ribu ton produk turunan sawit asal Sumatera Barat. Produk turunan sawit  masing-masing minyak sawit…

Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo di UGM

Minggu, 25 Agustus 2019 - 07:24 WIB

BNI Syariah Dorong Kedaulatan Pangan Melalui Ekonomi Syariah

Jogjakarta - BNI Syariah berusaha mendorong kedaulatan pangan. Salah satunya dilakukan dengan partisipasi bank di acara Seminar Nasional Hasil Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian yang diadakan…