IPW; Pansel KPK Tak Perlu Menggubris Isu LHKPN

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Proses seleksi yang ketat yang dilakukan Pansel KPK terhadap Capim KPK patut diacungi jempol. Sebab dari 104 capim, pansel berhasil menyisihkan 64 dan menyisakan 40 orang, termasuk menyisihkan tiga jenderal senior Polri.

“Ind Police Watch (IPW) berharap pada proses assessment 8-9 Agustus mendatang, Pansel KPK bisa menyeleksi secara ketat capim yang tersisa hingga menyisakan 4 polisi dan 2 jaksa dan 14 figur lainnya yang punya kompetensi untuk ikut seleksi tahap akhir 10 besar Capim KPK. Mengingat kepemimpinan selama ini gagal membangun soliditas KPK, IPW menyarankan agar pansel  tidak mengikutkan petahana dalam 10 besar, “ ujar Neta S Pane Ketua Presidium Ind Police, Senin (5/8/2019)

Selain itu IPW berharap, Pansel KPK tidak perlu menggubris isu LHKPN. Sebab LHKPN bukanlah hal prinsif dlm sistem rekrut capim KPK yg dilakukan pansel KPK. Sebab mereka baru tahap seleksi, kecuali mereka sudah dinyatakan menjadi pimpinan KPK. UU juga tidak mewajibkan LHKPN itu diminta saat proses seleksi. Jadi adalah salah kaprah jika ada pihak yg mempermasalahkan LHKPN di tahap seleksi.

 Kalaupun ada capim yg menyerahkan LHKPN nya tentu tidak masalah. Lagian di UU tidak menyebutkan adanya sanksi bagi pejabat negara yg tidak menyerahkan LHKPN. Lalu kenapa orang2 ribut soal LHKPN dlm proses seleksi capim KPK. Aneh. Bagi IPW, LHKPN itu tidak penting, sepanjang UU tidak menegaskan sanksinya. LHKPN itu sekadar basa basi yg tak penting dipersoalkan.

IPW melihat KPK ke depan harus diisi oleh 2 Pati polri sbg pimpinan agar pimpinan KPK bisa tegas dan tidak takut pada bawahan dan WP KPK. Selama ini ketidaktegasan pimpinan KPK dan sikap takut mereka pada bawahan menjadi sumber kacaunya KPK. Ke depan hal ini hrs segera diperbaiki.

IPW melihat banyak hal  yg hrs diperbaiki di KPK, yakni meliputi instrumental (uu dan pp), pengembangan  struktural dg titik berat pd orientasi (public education). pemberantasan korupsi dgn pendekatan prevention, tugas pembantuan program pemerintah, peningkatan pendapatan negara dan daerah, recovery asset negara dan daerah, memperkuat fungsi koordinasi dan supervisi dengn instansi yangg bertugas dalam pemberantasan korupsi.

Selanjutnya tugas penegakan hukum law enforcement thd tindak pidana korupsi dgn titik berat kerugian negara dan perekonomian negara sbgmn pasal 11 uu no 30 th 2002. Fakta fakta inilah yg menjadi tantangan pimpinan kpk 2019-2023.

Selama ini  KPK sudah menjelma menjadi monster yg sgt ditakuti, ini sangat bahaya. Jika suatu lembaga menjadi lembaga yg sgt ditakuti maka tdk ada yg berani mengkoreksi. Kpk pun menjadi otoriter dan sok benar sendiri. Apa pun yg terjadi dan apapun yg dilakukannya, sekalipun keliru atau salah akan dianggap selalu benar.

 IPW sangat respek dan apresiasi kpd ketua dan anggota  BPK. Sebab baru th 2018 ini BPK  berani menilai LKP KPK th 2018 dgn predikat WDP. Inikan sangat memalukan. Lembaga superbody dlm pemberantasan korupsi itu tdk tampil WTP. Dengan WDP berarti banyak kekeliruan dlm penggunaan anggaran yg ujung2nya potensi korupsinya tinggi. Tapi siapa yang berani mengusut dugaan korupsi di KPK.

‘Inilah masalah besar yg hrs diperbaiki di KPK dan bukan masalah LHKPN capimnya. Untuk itu pansel harus benar benar bisa mendapat pimpinan KPK yang membawa aura baru di lembaga anti rasuha itu,” pungkas Netta S Pane