Presiden Jokowi Minta Agar Polri Waspadai Segala Bentuk Kejahatan.

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa terorisme dan radikalisme masih menjadi tantangan yang serius bagi Polri untuk mengamankan Indonesia.

"Saya perlu menegaskan bahwa terorisme dan radikalisme masih berpotensi menjadi tantangan yang serius. Perkembangan teknologi informasi juga mendukung kejahatan di ruang-ruang siber," kata Presiden Joko Widodo di lapangan silang Monas Jakarta, Rabu.(10/7/2-19)

Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut saat menjadi inspektur upacara peringatan hari Bhayangkara Ke-73.

"Penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian menjadi ancaman untuk kerukunan, ancaman bagi persatuan, ancaman bagi kesatuan bangsa kita," tambah Presiden.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Presiden meminta agar Polri dapat bertindak profesional, akuntabel dan bersinergi dengan lembaga lain.

"Hal ini membutuhkan kecerdasan dan kecepatan bertindak dari Polri. Kejahatan lintas negara seperti perdagangan narkotika, dan 'human trafficking' membutuhkan penanganan profesional, begitu juga tindak pidana korupsi, 'illegal fishing', 'illegal logging' semua harus diberantas untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga negara," ungkap Presiden.

Dalam 2 tahun terakhir, menurut Presiden, Indonesia mempunyai agenda-agenda kegiatan yang sangat besar.

"Tahun lalu kita melakukan pilkada serentak, kita menjadi tuan rumah Asian Games, Asian Para Games, dan IMF-World Bank 'annual meeting' 2018. Di tahun ini kita menyelenggarakan pemilu serentak selama 8 bulan, alhamdulilah semua berjalan lancar, alhamdulilah semua berjalan aman, semua berjalan sangat sukses. Ini semua berkat kerja keras Polri yang bersinergi dengan TNI untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya," tambah Presiden.

Presiden menilai kondisi keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat tetap terjaga pada bulan puasa, suasana mudik, Idul Fitri hingga Natal.

"Penanganan bencana dengan cepat di tengah tantangan yang berat. Sekali lagi ini karena kerja sama Polri dan TNI yang sinergis, untuk saya ucapkan terima kasih namun kita tidak boleh berpuas diri," ungkap Presiden.

Mengingat tantangan yang semakin kompleks pada masa mendatang, Presiden meminta agar Polri mewaspadai segala bentuk kejahatan.

"Kejahatan konvensional yang terus meresahkan masyarakat harus terus dijadikan perhatian. Kejahatan lintas negara seperti kejahatan terorisme, perdagangan narkotika, perdagangan orang dan kejahatan siber jangan sampai terjadi di negara kita," tegas Presiden.
Jenis kejahatan lain adalah konflik sosial kerusuhan massa dan unjuk rasa anarkis harus terus diantisipasi.

"Dan kejahatan terhadap kekayaan negara seperti 'illegal fishing', 'illegal logging', dan tindak pidana korupsi juga harus dicegah dan diberantas dan di dalam menjalankan tugasnya polri harus terus meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan transparansi," ungkap Presiden.

Presiden pun memberikan apresiasi dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk Polri.

"Saya menghargai indeks reformasi birokrasi polri yang mengalami peneingkatan, saya menghargai banyak zona integritas dibangun Polri. Saya menghargai tingkat kepercaayan publik kepada polri semakin meningkat namun itu tidak cukup karena tantangan yang dihadapi semakin kompelks, oleh karena itu profesionalitas dan prestasi Polri harus terus ditingkatkan," ungkap Presiden.

Turut hadir dalam acara tersebut Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Kalla, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan istri, Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin dan istri.

Selanjutnya Wakil Presiden 2009-2014 Boediono, Wakil Presiden 1993-1998 Try Sutrisno, istri dari Presiden Indonesia keempat Abdurrahman Wahid Sinta Nuriyah Wahid, para menteri kabinet kerja, para kepala lembaga tinggi, para tokoh agama dan masyarakat serta pensiunan Polri dan TNI.

Acara puncak peringatan hari Bhayangkara Ke-73 diselenggarakan pada 10 Juli 2019 meski hari Bhayangkara jatuh pada 1 Juli.

Upacara tersebut diundur menjadi tanggal 10 Juli dikarenakan sebelumnya para personel masih bertugas mengamankan rangkaian Pilpres 2019

Upacara melibatkan hampir 4 ribu personel, 4 resimen dan 13 batalyon baik dari Polri, TNI maupun komponen masyarakat.

Rangkaian acara terdiri dari parade dan berbagai peragaan kemampuan personil seperti drum band gabungan taruna TNI Polri, rampak gendang gabungan, parade marching band polwan, terjun payung dari 22 anggota Polri dan TNI, 7 helikopeter baharkam Polri melakukan flying pass, hingga pemberian penghargaan kepada anggota Polri dan masyarakat yang telah memberikan kontribusi dalam rangka menjaga keamanan NKR. (Ant)