Tahun 2019, Bedah Rumah Kementerian PUPR Sasar 3.000 Rumah MBR di Bali

Oleh : Hariyanto | Kamis, 27 Juni 2019 - 13:48 WIB

Bedah rumah Kementerian PUPR
Bedah rumah Kementerian PUPR

INDUSTRY.co.id - Karangasem - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki program peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program Bantuan Stimulan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Di Provinsi Bali, pada tahun 2019, sebanyak 3.000 unit rumah tidak layak huni akan diperbaiki melalui BSPS dengan anggaran Rp 52,5 miliar.

“Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi MBR. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Dalam kurun 2016-2018, total sebanyak 7.000 rumah MBR di Bali telah ditingkatkan kualitasnya oleh Kementerian PUPR melalui program BSPS.

Direktur Rumah Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Jhony Sofyan Fajar Subrata mengatakan bantuan bedah rumah tersebut tersebar di tujuh kabupaten. Salah satu lokasi penerima BSPS adalah Kabupaten Karangasem sebanyak 288 unit rumah. Penyaluran BSPS tersebut dilaksanakan di empat Kecamatan dan tujuh Desa, diantaranya, Desa Pertima, Desa Bugbug, Desa Dukuh, Desa Antiga, Desa Gegelang, Desa Pempatan dan Desa Nongan.

"Tujuan utama program BSPS adalah untuk menyediakan rumah yang semula tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. Setiap unit rumah yang di bedah di Karangasem akan mendapatkan alokasi untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp 17,5 juta," ujar Jhony F Subrata pada kegiatan penyerahan BSPS tahun 2019 kepada Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Artha Dipa di Balai Desa Bugbug, Karangasem, di Bali, Selasa (25/6/2019).

Program BSPS di Provinsi Bali, imbuh Jhony, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Bali sebagai perpanjangan tangan dari Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR di daerah. Kegiatan bedah rumah ini sudah terlaksana dengan baik dan sudah memasuki tahun ke empat.

Jhony menambahkan, rumah yang layak huni harus memenuhi persyaratan berupa keselamatan bangunan (peningkatan kualitas konstruksi bangunan), kesehatan penghuni (pemenuhan standar kecukupan cahaya dan sirkulasi udara serta ketersediaan MCK) dan kecukupan minimum luas bangunan (pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang).

“Kami ingin mendorong prakarsa dan upaya masyarakat dengan menumbuhkembangkan keswadayaan penerima bantuan, karena salah satu prinsip BSPS adalah masyarakat sebagai pelaku utama,” ujarnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 158 tahun 2019 dana BSPS untuk dua kategori yakni Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Rumah Baru Swadaya (PBRS).

Sementara itu, Wabup Artha Dipa dalam sambutannya  mengucapkan terima kasih kepada  Kementerian PUPR atas perhatian dan bantuannya untuk bedah rumah di Kabupaten Karangasem. “Kami berharap masyarakat penerima bantuan diharapkan bisa menjalankan dan melaksanakan program ini sebaik-baiknya," katanya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pemprov Jabar kerjasama dengan Telkom University dan Cisco

Selasa, 02 Juni 2020 - 21:26 WIB

Pemprov jabar Gandeng Telkom University dan Cisco Wujudkan Kota Cerdas di Tengah Pandemi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Telkom University, dan Cisco setuju untuk berkolaborasi dalam inisiatif Kota Cerdas, yang salah satunya mendukung Ketahanan Pelayan Publik dalam menghadapi COVID-19…

Aktifitas bongkar muat pelabuhan

Selasa, 02 Juni 2020 - 20:19 WIB

PT Pelabuhan Indonesia II (IPC) Berhasil Cetak Pendapatan Rp3,5 triliun Periode Januari-April 2020

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC membukukan pendapatan sebesar Rp. 3,5 triliun selama periode Januari-April 2020. Dengan capaian ini, IPC masih optimistis pendapatan usaha perseroan…

Rapat pleno Pengurus PWI Pusat

Selasa, 02 Juni 2020 - 20:13 WIB

PWI Pusat Dorong Dewan Pers Proses Secara Hukum Pembuat Sertifikat UKW Palsu

Perbuatan pemalsuan sertifikat UKW tersebut merupakan tindak pidana. Hal ini tidak boleh didiamkan.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Selasa, 02 Juni 2020 - 18:30 WIB

Industri Keramik Kalang Kabut Harga Gas Tak Kunjung Turun, Asaki Beri Ultimatum PGN Hingga Menkeu

Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) mendesak PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) sebagai suplier utama gas untuk industri agar segera bisa menyesuaikan sesuai Keputusan Menteri (Kepmen)…

Petani sedang garap sawah menggunakan traktor

Selasa, 02 Juni 2020 - 18:28 WIB

BPS: Ekspor Pertanian Tumbuh 12,66 Persen

Di tengah melemahnya ekonomi nasional akibat wabah pandemi virus corona, ekspor pertanian tetap memperlihatkan kinerja yang baik. Tercatat, ekspor pertanian April 2020 sebesar US$ 0,28 miliar…