Sukses Raih WTP, TVRI Dapat Tambahan Anggaran Jadi 1,4 Triliun

Oleh : Amazon Dalimunthe | Jumat, 21 Juni 2019 - 09:26 WIB

Ketua BPK Moermahadi Menyerahkan Dokumen Wajar Tanpa Pengecualian Kepada Dirut TVRI, Helmy Yahya.
Ketua BPK Moermahadi Menyerahkan Dokumen Wajar Tanpa Pengecualian Kepada Dirut TVRI, Helmy Yahya.

INDUSTRY.co.id - JAKARTA, Untuk pertama kalinya Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)  memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari audit keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2019.

Anggota III BPK Achsanul Kosasih mengatakan, apresiasi tinggi perlu diberikan kepada TVRI. Sebagai lembaga negara yang bergerak di bidang penyiaran, TVRI mampu meraih prestasi yang prestisius. Kendati demikian terdapat beberapa catatan yang diberikan BPK yang perlu dibenahi TVRI.  “Terdapat beberapa catatan dari kami, dan ini harus ditindaklanjuti oleh TVRI untuk peningkatan ke depannya,” kata Achsanul.

Sementara itu Direktur Utama TVRI, Helmy Yahya mengucapkan syukur atas raihan prestasi yang membanggakan dari BPK. "Alhamdulillah untuk pertamakalinya TVRI mendapat WTP. Kami  berterima kasih atas peran serta dari seluruh stasiun daerah maupun berbagai pihak. Termasuk Komisi I sehingga TVRI mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan LPP TVRI Tahun 2018," ujar Helmy.

Helmy menegaskan untuk mencapai WTP bukan perkara gampang. Karena sebumnya hattrick (selama 3  tahun berturut-turut) pada Tahun 2014 s.d. 2016 Laporan Keuangan LPP TVRI memperoleh opini disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat), kemudian meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Tahun 2017, akhirnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan LPP TVRI Tahun 2018. 

Opini BPK atas Laporan Keuangan tertinggi (WTP) kepada LPP TVRI pada tahun 2019 ini, sebuah hasil perjuangan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, Direksi dan seluruh karyawan baik di Pusat maupun di daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan khususnya. penataan aset dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan.

Mantan Raja Kuis ini mengatakan bahwa perolehan opini WTP pada tahun 2019 atas Laporan Keuangan LPP TVRI Tahun 2018 ini merupakan opini tertinggi pertama kali dalam sejarah diraih oleh LPP TVRI dalam era pemeriksaan dilakukan oleh BPK. Opini ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan LPP TVRI Tahun 2018 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, terdapat Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosure), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki pengendalian intern yang efektif.

Prestasi ini menjadi tolok ukur telah terjadinya transformasi di lingkungan TVRI terutama di bidang keuangan seperti pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel serta kualitas belanja modal yang lebih baik. Pada giliran berikutnya mampu menghadirkan program-program acara televisi yang berkualitas dan diminati masyarakat dan menjadi tonggak bagi keberhasilan LPP TVRI sebagai media pemersatu bangsa.

Helmy  menyatakan bahwa reformasi birokrasi dan rebranding TVRI adalah prioritas yang telah dimulai tahun lalu dan ditingkatkan tahun ini untuk mengejar percepatan dalam transformasi di lingkungan LPP TVRI. Peningkatan kedisiplinan pegawai dan peruban layar sudah mulai tampak, serta kepedulian masyarakat juga semakin meningkat dengan adanya berbagai kritik dan saran tentang program acara yang ditayangkan oleh TVRI.  (AMZ)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto S.I.P.

Selasa, 10 Desember 2019 - 22:00 WIB

Panglima TNI : Prajurit Marinir Harus Siap Dengan Perubahan dan Beradaptasi Pada Tuntutan Zaman

Prajurit Marinir TNI AL harus siap mengikuti perubahan dan beradaptasi dengan tuntutan jaman dan jangan alergi terhadap perubahan serta selalu siap digerakkan sesuai dengan perintah pimpinan…

Lippo Mall Kuta

Selasa, 10 Desember 2019 - 21:42 WIB

Perda Perpasaran Bikin Industri pusat Perbelanjaan Tidak Sehat, APBI Lapor ke Menkop UKM

Jakarta - Asosiasi Pengurus Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyampaikan keluhan ke Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki terkait Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran yang…

PT Sarinah (Persero)

Selasa, 10 Desember 2019 - 21:34 WIB

BUMN Sarinah Jadi Etalase Produk UMKM Lokal, Ini Harapan Kemenkop Teten

Jakarta-BUMN PT Sarinah yang merupakan pusat perbelanjaan pelat merah diarahkan untuk menjadi showroom atau etalase produk UMKM lokal sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat mendorong dan…

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (foto humas Kemenkop)

Selasa, 10 Desember 2019 - 21:18 WIB

Kemenkop dan UKM Targetkan Peningkatan Kontribusi UMKM Terhadap PDB dan Ekspor

Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM menyusun Strategi Pemberdayaan UMKM dalam lima tahun ke depan. Strategi ini merupakan implementasi dari program pemerintah dalam pengarusutamaan UMKM dalam…

David Maraharja, MM Tech President University

Selasa, 10 Desember 2019 - 20:50 WIB

Warung Kopi dan Gaya Hidup Melenial

Siapa yang tidak mengenal kopi?? Bila di tanyakan suka kopi atau tidak? Kebanyakan orang akan menjawab suka atau bahkan suka sekali. Memang kopi tidak mengenal usia, jenis kelamin dan pekerjaan.…