INDUSTRY.co.id - Jakarta – Krisis energi yang ditandai dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tekanan fiskal dinilai harus menjadi momentum untuk mempercepat reformasi transportasi publik dan elektrifikasi bus di Indonesia. Langkah ini diyakini mampu mengurangi ketergantungan pada BBM impor, menekan emisi, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia menilai transportasi publik tidak lagi hanya berbicara tentang mobilitas masyarakat. Sistem angkutan umum yang modern, aman, dan terjangkau juga menjadi instrumen penting untuk mengurangi konsumsi energi fosil dan meningkatkan efisiensi ekonomi.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk Transportasi Publik dan Transisi Energi: Sudahkah Indonesia Membangun Sistem yang Tepat dan Resilien? yang digelar ITDP Indonesia di Jakarta, Rabu (5/8/2026) menghadirkan Kementerian Perhubungan, Kementerian PPN/Bappenas, Perum DAMRI, dan Institute for Essential Services Reform (IESR).

Data IESR menunjukkan Indonesia menghabiskan sekitar USD22 miliar atau lebih dari Rp335 triliun untuk impor BBM sepanjang 2023. Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa penguatan transportasi publik dapat menjadi bagian dari strategi mengurangi ketergantungan energi dari luar negeri sekaligus menjaga stabilitas fiskal.

Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan, Muiz Thohir, mengatakan “Kementerian Perhubungan telah menempatkan elektrifikasi transportasi publik sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan nasional periode 2025–2029. Transformasi ini membutuhkan peran semua pihak. Dari sisi pemerintah, kami akan terus melakukan penyempurnaan regulasi sesuai kewenangan Kementerian Perhubungan, sementara setiap pemangku kepentingan diharapkan menjalankan perannya masing-masing agar ekosistem transportasi publik dapat berkembang lebih cepat."

Komitmen tersebut diwujudkan melalui peta jalan elektrifikasi transportasi publik perkotaan yang disusun Kementerian Perhubungan bersama ITDP Indonesia dengan target 100 persen armada bus perkotaan beralih menjadi bus listrik pada 2045. Target itu diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp116 triliun, tetapi berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 41 persen atau setara 8,8 juta ton CO₂e serta mengurangi konsumsi BBM sekitar 392 ribu kiloliter setiap tahun.

Hasil studi ITDP Indonesia juga mengidentifikasi sedikitnya 11 kota yang siap memulai elektrifikasi bus yang diproyeksikan mampu mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hingga 24 persen dan menekan polusi udara hingga 68 persen. Khusus di Transjakarta saja, penggunaan bus listrik diperkirakan dapat menghemat sekitar 120 juta liter BBM dan mengurangi emisi hingga 277 ribu ton CO₂e setiap tahun.

Meski prospeknya besar, percepatan elektrifikasi bus masih menghadapi tantangan. Harga bus listrik masih sekitar 250–300 persen lebih tinggi dibandingkan bus konvensional, sementara insentif yang tersedia baru mampu menutup sekitar 2–5 persen biaya investasi awal berdasarkan Peraturan PresidenNomor 79 Tahun 2023.

Deputy Director ITDP Indonesia, Deliani Siregar, menegaskan reformasi transportasi publik tidak dapat dipisahkan dari elektrifikasi bus.

Menurutnya, “Tanpa tata kelola transportasi publik yang baik, bus listrik hanya mengganti mesin di atas sistem yang sama-sama belum efisien. Sebaliknya, ketika reformasi transportasipublik berjalan beriringan dengan elektrifikasi, manfaatnya dapat dikunci dalam jangka panjang. Efisiensi biaya operasional bus listrik yang 30 hingga 40 persen lebih rendah dibandingkan bus diesel juga membuka peluang menghadirkan layanan yang lebih terjangkau bagi jutaan penumpang setiap hari.”

Sementara itu, data Kementerian Perhubungan per 24 Juni 2026 menunjukkan populasi kendaraan listrik nasional telah mencapai 386.591 unit dimana masih didominasi sepeda motor dan mobil penumpang. Namun, jumlah bus listrik sendiri baru mencapai 867 unit sehingga peluang pengembangan angkutan umum berbasis listrik masih sangat besar.

Perum DAMRI sebagai operator yang melayani 43 cabang dengan lebih dari 3.291 bus di 659 rute di seluruh Indonesia. Saat ini DAMRI mengoperasikan 316 bus listrik, khusus pada angkutan di trans Jakarta terus meningkat dari 26 unit pada 2023, 90 unit 2024 dan 200 unit pada 2025.

"Pengalaman kami menunjukkan tantangan utama bukan lagipada teknologinya, melainkan kesiapan ekosistemnya. Infrastruktur pengisian daya, kepastian kontrak jangka panjang, serta model pembiayaan yang mampu memberikan kepastian investasi menjadi faktor yang menentukan keberhasilan elektrifikasi," jelas Vice President Sales & Marketing Perum DAMRI, Teguh Aditya Dharma.

Menurutnya, penggunaan bus listrik DAMRI mampu mengurangi sekitar 1,5–2 ton emisi CO₂ per bus per hari. Pengukuran terhadap 80 unit armada bahkan telah mencatat akumulasi penurunan emisi lebih dari 11.500 ton CO₂.

Dari perspektif energi, Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, menambahkan bahwa penguatan transportasi publik harus menjadi bagian penting dari strategi ketahanan energi Indonesia.  

"Kalau kita ingin memiliki ketahanan energi, kita harus mengurangi ketergantungan terhadap energi fossil, khususnya BBM impor karena dampaknya langsung terasa terhadap kondisi fiskal negara. Cara paling logis adalah memperkuat transportasi publik dan mempercepat elektrifikasinya. Teknologinya sudah matang, harga baterai terus menurun, dan manfaatnya jauh lebih luas karena dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.

Koordinator Transportasi Darat dan Perkeretaapian Kementerian PPN/Bappenas, Handhi Setiawan Adiputra, mengatakan transformasi transportasi publik harus dirancang sebagai bagian dari pembangunan jangka panjang. “Selain pengadaan bus listrik, diperlukan penguatan kelembagaan, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta skema pembiayaan inovatif agar lebih banyak daerah mampu melakukan transformasi transportasi publik secara berkelanjutan.”

Para narasumber sepakat bahwa krisis energi perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempercepat reformasi transportasi publik. Dengan dukungan regulasi, pembiayaan yang berkelanjutan, dan kolaborasi lintas sektor, elektrifikasi bus diyakini dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menghadirkan transportasi publik yang lebih bersih, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat.