Perlu Otoritas Tunggal, Tangani Tata Ruang

Oleh : Herry Barus | Jumat, 31 Mei 2019 - 14:30 WIB

Perlu Otoritas Tunggal, Tangani Tata Ruang (Foto Dok Industry.co.id)
Perlu Otoritas Tunggal, Tangani Tata Ruang (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Bogor- Polemik  tata ruang yang berkepanjangan harus diselesaikan dengan ditunjuknya satu otoritas tunggal dengan kewenangan penuh untuk menangani seluruh persoalan tersebut. Otoritas itu juga harus mampu   melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih kewenangan terkait tata kelola lahan.

Demikian pendapat yang mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD)  bertema “Aspek Tenurial dalam Pengelolaan Lahan untuk Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kampus Fakultas Pertanian IPB Darmaga, Bogor Rabu (29/5/2019).

Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB)  Dr Suwardi mengatakan, salah satu solusi yang bisa dilakukan   untuk menyelesaikan masalah  tata ruang wilayah adalah dengan memperluas kewenangan Kementerian ATR/BPN untuk bisa mengatur lahan kawasan hutan.

“Pada prinsipnya, wewenang untuk mengatur pemanfaatan ruang, seluruhnya diserahkan kepada Kementerian ATR/BPN sebagai otoritas tunggal.”

 Di sisi lain,  Kementeran Kehutanan dan Kementerian Pertanian sebaiknya digabung menjadi satu kementerian dengan kewenangan untuk mengelola perizinan dan pemanfaatan.

  “Dengan demikian masalah pemanfataan nantinya ditangani  Kementerian Kehutanan dan Pertanian.Sedangkan Kementerian ATR/BPN kembali ke khitahnya yakni mengurus semua hal terkait tata ruang,” kata Suwardi.

Suwardi juga menyarankan definisi dualisme lahan hutan dan kawasan hutan harus diputuskan agar tidak menjadi sumber konflik. 

“Penetapan kawasan hutan tidak bisa dilakukan sepihak oleh Kementerian KLHK tetapi harus ditetapkan bersama Kementerian Pertanian dan ATR/BPN,” kata dia.

Dirjen Hubungan Hukum, Kementerian ATR/BPN yang diwakili Sesditjen Ery Suwondo SH sependapat perlu ada otoritas tunggal untuk mengurus tata ruang agar tidak  overlaping dengan kawasan hutan.

Selama ini, ATR/BPN lebih mengatur tentang penggunaan dan kepemilikan. Sedangkan KLHK kehutanan lebih mengatur tentang perizinan pemanfaatan sumber daya alam yang cenderung menyangkut tata ruang.

“Sebenarnya sebagian aturan tata ruang juga ada di ATR/BPN,”kata Ery.

Ery menambahkan, pembahasan RUU pertanahanan antara DPR dan pemerintah diharapkan bisa mengharmonisasikan berbagai kesenjangan kebijakan antara antara Kementerian ATR/BPN dan KLHK.

“Berbagai persoalan  pengaturan tanah terlantar, kepastian dan legalitas masalah tumpang tindih peruntukan yang menyulitkan masyarakat dan dunia usaha memperoleh Mandatori sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)  dan banyak hal, diharapkan bisa selesai melalui kebijakan yang tertuang RUU pertanahan ini,” kata  Ery Suwondo.

Melalui RUU itu, Kementerian ATR/BPN  ingin menjamin  bahwa kawasan yang diberikan harus clear and clean dalam artinya bebas konflik.

Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof DR Yanto Santosa setuju bahwa penunjukan otoritas tunggal diperlukan untuk mengurai keruwetan dan mencari solusi dalam penyelesaian konflik tenurial. Apalagi, perkebunan sawit besar di Indonesia berasal dari kawasan hutan yang sudah dilepas.

“Secara aturan, kewenangan yang timbul dari hubungan hukum antara perizinan yang berkaitan dengan tata ruang sebaiknya dipegang Kementerian ATR/BPN sebagai institusi  paling berhak,” kata Yanto.

Yanto  menyarankan, ke depan perlu penetapan kawasan yang jelas untuk dialokasikan sebagai kawasan hutan dan kepentingan ekonomi.”Ini penting, agar ketika isu deforestasi muncul, pemerintah secara berdaulat bisa menjelaskankan kepada dunia internasional tentang kebijakan pemanfaatan lahan di Indonesia,” kata Yanto.

Yanto menyarankan, kawasan  hutan yang rusak tidak perlu dimoratorium karena tidak produktif, rawan dijarah  dan mudah terbakar.

“Salah satu solusi untuk menjaga kawasan tidak produktif adalah dengan menyerahkan pengelolaannya kepada swasta dan masyarakat.”

Keberadaan  swasta dan masyarakat di kawasan lahan tidak produktif punya dua punya fungsi yakni sebagai pengawas dan fungsi ekonomi.

“Serahkan saja pengelolaan lahan tidak produktif kepada swasta yang bonafide yang tidak hanya punya kemampuan untuk memanfaatkan, tetapi juga kemampuan untuk menjaga kawasan dari penjarahan dan kebakaran,” kata Yanto.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Veolia

Senin, 24 Juni 2019 - 21:05 WIB

Veolia Water Technologies Establishes Asia Pacific Headquarters in Kuala Lumpur

Veolia Water Technologies, a leading solutions provider for both water and wastewater treatment, is pleased to announce the formation of its regional headquarters in Kuala Lumpur. The move from…

Suasana Konferensi Pers menyambut Harkopnas 2019 yang bakal diselenggarakan pada 12-14 Juli

Senin, 24 Juni 2019 - 20:59 WIB

Ini Alasan Harkopnas 2019 Diadakan di Purwokerto

Penetapan Purwokerto sebagai kota penyelenggara acara puncak Harkopnas 2019 adalah keputusan bernilai sejarah yang menarik.

Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 24 Juni 2019 - 20:00 WIB

IMF: Perang Dagang AS-Tiongkok Tak Ada Pihak yang Diuntungkan

Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak akan menguntungkan pihak mana pun dalam jangka panjang, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde…

Ilustrasi Ekspor (ist)

Senin, 24 Juni 2019 - 19:45 WIB

Pemerinah Bakal 'Nendang' Ekspor Lewat Insentif Fiskal

Pemerintah terus melakukan terobosan kebijakan yang dapat menggairahkan iklim usaha di dalam negeri sehingga turut memacu pertumbuhan ekonomi. Salah satu langkah strategisnya, yang dalam waktu…

LinkedIn

Senin, 24 Juni 2019 - 18:10 WIB

LinkedIn: Tiga Rising Skills Ini Pengaruhi Inovasi dan Transformasi Perusahaan di Indonesia

LinkedIn, jaringan profesional terbesar di dunia, meluncurkan Laporan Future of Skills 2019, yang mengidentifikasi 10 rising skills (peningkatan keterampilan) yang paling tinggi di antara…