Perlu Otoritas Tunggal, Tangani Tata Ruang

Oleh : Herry Barus | Jumat, 31 Mei 2019 - 14:30 WIB

Perlu Otoritas Tunggal, Tangani Tata Ruang (Foto Dok Industry.co.id)
Perlu Otoritas Tunggal, Tangani Tata Ruang (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Bogor- Polemik  tata ruang yang berkepanjangan harus diselesaikan dengan ditunjuknya satu otoritas tunggal dengan kewenangan penuh untuk menangani seluruh persoalan tersebut. Otoritas itu juga harus mampu   melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih kewenangan terkait tata kelola lahan.

Demikian pendapat yang mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD)  bertema “Aspek Tenurial dalam Pengelolaan Lahan untuk Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kampus Fakultas Pertanian IPB Darmaga, Bogor Rabu (29/5/2019).

Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB)  Dr Suwardi mengatakan, salah satu solusi yang bisa dilakukan   untuk menyelesaikan masalah  tata ruang wilayah adalah dengan memperluas kewenangan Kementerian ATR/BPN untuk bisa mengatur lahan kawasan hutan.

“Pada prinsipnya, wewenang untuk mengatur pemanfaatan ruang, seluruhnya diserahkan kepada Kementerian ATR/BPN sebagai otoritas tunggal.”

 Di sisi lain,  Kementeran Kehutanan dan Kementerian Pertanian sebaiknya digabung menjadi satu kementerian dengan kewenangan untuk mengelola perizinan dan pemanfaatan.

  “Dengan demikian masalah pemanfataan nantinya ditangani  Kementerian Kehutanan dan Pertanian.Sedangkan Kementerian ATR/BPN kembali ke khitahnya yakni mengurus semua hal terkait tata ruang,” kata Suwardi.

Suwardi juga menyarankan definisi dualisme lahan hutan dan kawasan hutan harus diputuskan agar tidak menjadi sumber konflik. 

“Penetapan kawasan hutan tidak bisa dilakukan sepihak oleh Kementerian KLHK tetapi harus ditetapkan bersama Kementerian Pertanian dan ATR/BPN,” kata dia.

Dirjen Hubungan Hukum, Kementerian ATR/BPN yang diwakili Sesditjen Ery Suwondo SH sependapat perlu ada otoritas tunggal untuk mengurus tata ruang agar tidak  overlaping dengan kawasan hutan.

Selama ini, ATR/BPN lebih mengatur tentang penggunaan dan kepemilikan. Sedangkan KLHK kehutanan lebih mengatur tentang perizinan pemanfaatan sumber daya alam yang cenderung menyangkut tata ruang.

“Sebenarnya sebagian aturan tata ruang juga ada di ATR/BPN,”kata Ery.

Ery menambahkan, pembahasan RUU pertanahanan antara DPR dan pemerintah diharapkan bisa mengharmonisasikan berbagai kesenjangan kebijakan antara antara Kementerian ATR/BPN dan KLHK.

“Berbagai persoalan  pengaturan tanah terlantar, kepastian dan legalitas masalah tumpang tindih peruntukan yang menyulitkan masyarakat dan dunia usaha memperoleh Mandatori sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)  dan banyak hal, diharapkan bisa selesai melalui kebijakan yang tertuang RUU pertanahan ini,” kata  Ery Suwondo.

Melalui RUU itu, Kementerian ATR/BPN  ingin menjamin  bahwa kawasan yang diberikan harus clear and clean dalam artinya bebas konflik.

Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof DR Yanto Santosa setuju bahwa penunjukan otoritas tunggal diperlukan untuk mengurai keruwetan dan mencari solusi dalam penyelesaian konflik tenurial. Apalagi, perkebunan sawit besar di Indonesia berasal dari kawasan hutan yang sudah dilepas.

“Secara aturan, kewenangan yang timbul dari hubungan hukum antara perizinan yang berkaitan dengan tata ruang sebaiknya dipegang Kementerian ATR/BPN sebagai institusi  paling berhak,” kata Yanto.

Yanto  menyarankan, ke depan perlu penetapan kawasan yang jelas untuk dialokasikan sebagai kawasan hutan dan kepentingan ekonomi.”Ini penting, agar ketika isu deforestasi muncul, pemerintah secara berdaulat bisa menjelaskankan kepada dunia internasional tentang kebijakan pemanfaatan lahan di Indonesia,” kata Yanto.

Yanto menyarankan, kawasan  hutan yang rusak tidak perlu dimoratorium karena tidak produktif, rawan dijarah  dan mudah terbakar.

“Salah satu solusi untuk menjaga kawasan tidak produktif adalah dengan menyerahkan pengelolaannya kepada swasta dan masyarakat.”

Keberadaan  swasta dan masyarakat di kawasan lahan tidak produktif punya dua punya fungsi yakni sebagai pengawas dan fungsi ekonomi.

“Serahkan saja pengelolaan lahan tidak produktif kepada swasta yang bonafide yang tidak hanya punya kemampuan untuk memanfaatkan, tetapi juga kemampuan untuk menjaga kawasan dari penjarahan dan kebakaran,” kata Yanto.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Jababeka Eco Park

Kamis, 22 Agustus 2019 - 14:30 WIB

Jababeka Eco Park, Pusat Olahraga dan Komunitas Kota Jababeka

Kota Jababeka yang telah berdiri sejak tahun 1989 tidak hanya sebagai pusat bisnis yang sangat menjanjikan, namun kota mandiri yang memiliki luas 5600 hektar ini telah menjadi destinasi hunian…

Konferensi pers penyelenggaraan Jakarta Coffee Week 2019 di Jakarta, Rabu (21/8).(Ist)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 14:13 WIB

Jakarta Coffee Week 2019 Target 25.000 Pengunjung

Setiap pelaku industri kopi maupun penikmatnya diajak untuk semakin sadar akan ramah lingkungan.

Film 'Naga Bonar Reborn' Siap Tayang Bulan Oktober 2019

Kamis, 22 Agustus 2019 - 14:00 WIB

Film 'Naga Bonar Reborn' Siap Tayang Bulan Oktober 2019

Setelah 32 tahun berlalu, kisah Jenderal Naga Bonar kembali hadir ke tengah penonton Indonesia dengan cerita yang lebih lucu, segar dan para pemain terbaru. Kali ini di bawah judul Naga Bonar…

ICSECC 2019: Panggilan Akademisi untuk Menyelamatkan Bumi

Kamis, 22 Agustus 2019 - 13:46 WIB

ICSECC 2019: Panggilan Akademisi untuk Menyelamatkan Bumi

Para akademisi setuju untuk mengimplemetasikan penemuan baru untuk mempertahankan lingkungan yang sehat, menyelamatkan bumi dan menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Masalah ini diangkat…

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia

Kamis, 22 Agustus 2019 - 13:45 WIB

Lindungi Industri Tekstil Nasional, API Segera Ajukan Safeguard

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat akan mengajukan tarif safeguard untuk produk tekstil impor sebesar 2,5%-18%. Pengajuan ini untuk melindungi produk tekstil dalam negeri…