Hadapi UE, Indonesia Harus Punya Konsep Kawasan Hutan dan Deforestasi

Oleh : Herry Barus | Senin, 20 Mei 2019 - 15:30 WIB

Kebun sawit (Foto Dok Tribunnews)
Kebun sawit (Foto Dok Tribunnews)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Para pemangku kepentingan perlu duduk bersama untuk membahas pemahaman  kawasan hutan dan deforestasi. Hal itu supaya ada aturan yang tegas dan tidak multitafsir agar tidak setiap ada kegiatan ekonomi yang bersentuhan langsung dengan hutan dicap sebagai deforestasi dan dipolitisir sebagai isu kerusakan lingkungan.

“Tidak adanya definisi kawasan hutan yang jelas Selama bertahun-tahun telah melahirkan banyak persoalan seperti  pernyataan provokatif, dangkal serta tidak mempertimbangkan berbagai perbaikan yang dilakukan Indonesia  terhadap komoditas sawit,”

Guru Besar IPB bidang Kebijakan, Tata Kelola Kehutanan, dan Sumber Daya Alam (SDA) Prof Dr Ir Budi Mulyanto MSc  mengatakan, tanpa definisi yang jelas, pernyataan provokatif, dangkal serta tidak mempertimbangkan berbagai perbaikan yang dilakukan Indonesia  akan terus berulang.

“Isu tentang pasokan rantai sawit kotor dari perkebunan sawit yang melakukan deforestasi seharusnya sudah berakhir. Namun tidak adanya definisi yang jelas tentang kawasan hutan menjadikan isu itu tetap hangat sebagai topik utama kampanye antisawit,” kata Budi di Jakarta, Senin (20/5/2019).

Pemerintah, melalui regulasi tata kelola  hutan dan perkebunan sebenarnya sudah melakukan banyak perbaikan yang diapresiasi banyak pihak termasuk sebagian negara di Uni Eropa, Hanya saja, definisi itu perlu dipertegas, karena masih banyak kelompok lingkungan di Indonesia yang tidak memahami konsep kawasan hutan sehingga keliru membedakan antara deforestasi dan degradasi.

Menurut Budi, sebagian besar kebun sawit berasal hutan yang terdegradasi dan oleh pemerintah dialokasikan untuk kawasan non hutan. Asal usul kebun sawit lain berasal dari areal penggunaan lain (APL). Secara hukum  Indonesia, APL  diperbolehkan untuk digunakan untuk kepentingan non hutan termasuk kebun sawit.

“Ketidakpahaman yang dibiarkan itu, kini makin melebar. Bahkan, kelompok tersebut, kini memaksa pemerintah untuk membuka data HGU yang merupakan ranah privat yang dilindungi UU,” kata mantan Dirjen Penataan Agraria pada Kementerian ATR/BPN.

Pernyataan senada dikemukakan Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof Yanto Santosa.

Yanto  mengatakan, lahan kebun sawit di Indonesia tidak berasal dari kawasan hutan.

Hasil penelitian bersama timnya pada delapan kebun sawit milik perusahaan sawit besar (PSB) dan 16 kebun sawit rakyat di Riau menunjukkan lahan yang dijadikan kebun sawit tersebut sudah tidak berstatus sebagai kawasan hutan. Saat izin usaha perkebunan sawit dan sertifikat hak guna usaha (HGU) diterbitkan, status lahan seluruh PSB sudah bukan merupakan kawasan hutan.

Jika dilihat berdasarkan luasan seluruh areal PSB yang diamati sebanyak 46.372,38 hektare (ha), sebanyak 68,02% status lahan yang dialihfungsikan berasal dari hutan produksi konversi/areal penggunaan lain (APL), 30,01% berasal dari hutan produksi terbatas, dan 1,97% berasal dari hutan produksi.

Yanto memastikan, sebagian besar asal-usul perkebunan sawit di Indonesia punya catatan yang jelas. Prosedur kebijakan alih fungsi lahan juga diatur UU melalui beberapa mekanisme  pelepasan kawasan atau perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P).

Bahkan, kata Yanto, dalam konteks menjaga lingkungan, Indonesia jauh lebih baik dibandingkan sebagian negara di Eropa yang langsung menambang gambut untuk dijadikan briket energi sebagai bahan biomass. Di Indonesia, rakyat menanam sawit di lahan gambut terdegradasi, yang hasilnya berupa minyak sawit dipergunakan sebagai bahan energi.”Ini jauh lebih ramah lingkungan. Karena itu, kita masih punya luasan gambut yang masih baik sekitar 11 juta ha,” kata Yanto.

Disisi lain, Yanto mengingatkan, UE harus punya pemahaman deforestasi berdasarkan kajian akademisi yang kredibel Indonesia. “Setahu saya, LSM di Indonesia termasuk Greenpeace hanya berteriak soal deforestasi, namun tidak punya satupun kajian tentang deforestasi,” kata dia. 

Sebelumnya, Laksmi Dhewanti, Staf Ahli Menteri LHK Bidang Industri dan Perdagangan Internasional mengatakan, usaha pemerintah Indonesia untuk melakukan perbaikan harus dilihat oleh UE.

“Uni Eropa bisa saja bertanya, mengapai Indonesia menebang hutan untuk kepala sawit? Pertanyan sama, kenapa dulu mereka menebang hutan untuk menanam rapseed? Padahal kan sama. Semuanya daratan dulunya  hutan. Jadi, kita tahu pasti ada dampaknya, ada negatifnya, tetapi itu juga harus dilihat secara berimbang,” kata Laksmi.

Laksmi mengatakan guna mengurangi dampak yang ditimbulkan dari produksi  sawit. Pemerintah sudah mengambil beberapa langkah dan menetapkan berbagai regulasi.“Indonesia dan negara-negara lain yang memproduksi sawit juga melakukan perbaikan. Indonesia menerapkan kriteria Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Mestinya, upaya Indonesia untuk mengurangi dampak lingkungan perlu dihargai,” kata dia

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Luhut B Pandjaitan (foto Kumparan.com)

Sabtu, 06 Juni 2020 - 12:19 WIB

Luhut 'Curhat' Tepis Isu Negatif Investasi China: Anak Muda Perlu Tahu, Suka Tidak Suka Tiongkok Kekuatan Dunia yang Tak Bisa Diabaikan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menjawab isu negatif yang selalu dikaitkan dengan investasi China di Indonesia. Menurut dia, saat ini China merupakan…

Ilustrasi Bahagia

Sabtu, 06 Juni 2020 - 12:19 WIB

Mengatasi Kecemasan Menghadapi ‘New Normal’ dengan Teknik Mindfulness

Kelonggaran beraktivitas di luar rumah bagi sebagian orang yang sudah terbiasa bekerja dari rumah atau Work from Home memberikan berbagai reaksi. Ada yang menyambut gembira, tapi tidak sedikit…

Ilustrasi Dana Haji

Sabtu, 06 Juni 2020 - 12:16 WIB

Soal Dana Haji Rp 8,5 Triliun Ini Penjelasan Wakil Menteri Agama

Jakarta-Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Saadi juga membantah isu dana haji digunakan untuk memperkuat rupiah. Menurut Zainut, tuduhan yang ditujukan kepada pemerintah tersebut adalah…

Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan (Foto Poskota)

Sabtu, 06 Juni 2020 - 12:01 WIB

Alhamdulillah! Laju Penyebaran COVID-19 Menurun Dalam 7 Hari Terakhir

Jakarta- Angka penyebaran COVID-19 di Indonesia dalam 7 hari terakhir telah menurun. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya tes Corona di masyarakat.

Permintaan Kopi Dunia Turun, Harga Kopi Masih Stabil

Sabtu, 06 Juni 2020 - 12:00 WIB

Permintaan Kopi Dunia Turun, Harga Kopi Masih Stabil

Dengan konsumsi yang terkena imbas COVID-19, menurut laporan Coffee Outlook terbaru (https://research.rabobank.com/far/en/sectors/beverages/coffee-outlook-q2-2020.htm) dari spesialis agribisnis…