Sejak September 2018, Kebijakan B20 Hemat Impor Solar Hingga US$ 937,84 Juta

Oleh : Hariyanto | Senin, 14 Januari 2019 - 18:37 WIB

Ilustrasi Biodiesel 20 Persen (B20)
Ilustrasi Biodiesel 20 Persen (B20)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kebijakan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) berupa biodiesel sebesar 20% (B20) ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) memberikan dampak positif terhadap penghematan devisa negara dari impor solar. 

Dalam jangka waktu empat bulan, kebijakan massif untuk berbagai sektor tersebut mampu menghemat sebesar US$937,84 juta sejak September 2018 lalu.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto memaparkan, penyaluran FAME (Fatty Acid Methyl Ester) Biodiesel selama tahun 2018 mencapai 1,67 juta kilo liter (KL). "Penyaluran FAME sebesar 1,67 juta KL," ungkap Djoko di Gedung Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (14/10/2019).

Penerapan kebijakan B20 merupakan keseriusan Pemerintah dalam memperhatikan soal ketahanan energi nasional yang juga menjadi masalah serius ke depan, terutama mengurangi dominasi penggunaan bahan bakar fosil.

Di samping kebijakan B20, konversi BBM ke Liquified Petroleum Gas (LPG) juga diterapkan Pemerintah sebagai upaya diversifikasi energi. Total sebanyak 6,55 juta Metrik Ton (MT) LPG bersubsidi dan 0,99 juta MT LPG Non-Subsidi disalurkan sepanjang tahun 2018 ke 530 SPBE PSO dan 103 SPBE Non-PSO. Penghematan yang didapat dari kebijakan konversi ini selama setahun sebesar Rp 29,31 triliun (unaudited).

Dalam laporan kinerja tahun 2018 Kementerian ESDM, tercatat realisasi penjualan BBM mencapai 67,35 juta KL terdiri dari 16,12 juta KL BBM Bersubsidi (Solar, Minyak Tanah dan Premium) serta BBM Non-Subsidi sebesar 51,23 juta KL. Penjualan tersebut disalurkan ke 6.902 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan milik Pertamina dan PT AKR Corporindo.

Khusus untuk BBM Bersubsidi, angka realisasi tersebut hampir mendekati dari total kouta yang dialokasikan dalam APBN tahun 2018, yaitu sebesar 16,23 juta KL. Hal ini tak lepas dari adanya kewajiban bagi badan usaha untuk penyaluran dan pendistribusian Premium di Jawa, Madura dan Bali melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang diteken pada 23 Maret 2018 lalu.

Sementata itu untuk BBM Non-Subsidi, Pemerintah akan mengevaluasi penurunan harga jenis BBM tersebut sebulan sekali.

"Kami sedang evaluasi, Pertamina baru saja (menurunkan) kemarin," jelas Djoko. Jangka waktu tersebut dinilai tepat bagi Djoko demi menghindari adanya kebingungan di masyarakat.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pastikan Warga Wamena Terima PKH, Kemensos Sisir Korban Kerusuhan dan Warga Miskin

Selasa, 22 Oktober 2019 - 04:00 WIB

Pastikan Warga Wamena Terima PKH, Kemensos Sisir Korban Kerusuhan dan Warga Miskin

Kementerian Sosial terus melakukan validasi data bagi masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH), baik reguler maupun adaptif yang merupakan korban kerusuhan Wamena 23 September 2019…

Satgas Yonif 411 Kostrad Berikan Layanan Kesehatan Waga di Bivak Papua

Selasa, 22 Oktober 2019 - 03:00 WIB

Satgas Yonif 411 Kostrad Berikan Layanan Kesehatan Warga di Bivak Papua

Tidak hanya melaksanakan tugas pokoknya dalam menjaga keutuhan NKRI, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-PNG Yonif MR 411/Pdw Kostrad juga memberikan layanan kesehatan kepada…

Bibit Ubikayu (Foto:Doc Kementan)

Senin, 21 Oktober 2019 - 22:37 WIB

Pengembangan Bibit Unggul Ubi Kayu, Kementan Bantu Sertifikasi

Jakarta - Industri Pangan olahan ubi kayu saat ini sedang digandrungi masyarakat. Mulai dari minuman berbahan tapioka hingga makanan ringan seperti kripik atau chips stik. Untuk itu dibutuhkan…

CIMB Niaga - foto IST

Senin, 21 Oktober 2019 - 22:17 WIB

CIM Niaga Miliki Aplikasi Mobile Banking

Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) memperkenalkan aplikasi mobile banking terbaru bagi nasabah korporasi yaitu BizChannel@CIMB Mobile. Kehadiran aplikasi tersebut diharapkan dapat…

Ilustrasi

Senin, 21 Oktober 2019 - 18:30 WIB

Kemenkumham Dorong Perbaikan Balai Harta Peninggalan

Jakarta - Pemerintah terus meningkatkan kinerja Balai Harta Peninggalan (BHP) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Salah satunya melalui Rapat Kerja Teknis Balai (Rakernis) dengan tema menyikapi…