Sejak September 2018, Kebijakan B20 Hemat Impor Solar Hingga US$ 937,84 Juta

Oleh : Hariyanto | Senin, 14 Januari 2019 - 18:37 WIB

Ilustrasi Biodiesel 20 Persen (B20)
Ilustrasi Biodiesel 20 Persen (B20)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kebijakan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) berupa biodiesel sebesar 20% (B20) ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) memberikan dampak positif terhadap penghematan devisa negara dari impor solar. 

Dalam jangka waktu empat bulan, kebijakan massif untuk berbagai sektor tersebut mampu menghemat sebesar US$937,84 juta sejak September 2018 lalu.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto memaparkan, penyaluran FAME (Fatty Acid Methyl Ester) Biodiesel selama tahun 2018 mencapai 1,67 juta kilo liter (KL). "Penyaluran FAME sebesar 1,67 juta KL," ungkap Djoko di Gedung Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (14/10/2019).

Penerapan kebijakan B20 merupakan keseriusan Pemerintah dalam memperhatikan soal ketahanan energi nasional yang juga menjadi masalah serius ke depan, terutama mengurangi dominasi penggunaan bahan bakar fosil.

Di samping kebijakan B20, konversi BBM ke Liquified Petroleum Gas (LPG) juga diterapkan Pemerintah sebagai upaya diversifikasi energi. Total sebanyak 6,55 juta Metrik Ton (MT) LPG bersubsidi dan 0,99 juta MT LPG Non-Subsidi disalurkan sepanjang tahun 2018 ke 530 SPBE PSO dan 103 SPBE Non-PSO. Penghematan yang didapat dari kebijakan konversi ini selama setahun sebesar Rp 29,31 triliun (unaudited).

Dalam laporan kinerja tahun 2018 Kementerian ESDM, tercatat realisasi penjualan BBM mencapai 67,35 juta KL terdiri dari 16,12 juta KL BBM Bersubsidi (Solar, Minyak Tanah dan Premium) serta BBM Non-Subsidi sebesar 51,23 juta KL. Penjualan tersebut disalurkan ke 6.902 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan milik Pertamina dan PT AKR Corporindo.

Khusus untuk BBM Bersubsidi, angka realisasi tersebut hampir mendekati dari total kouta yang dialokasikan dalam APBN tahun 2018, yaitu sebesar 16,23 juta KL. Hal ini tak lepas dari adanya kewajiban bagi badan usaha untuk penyaluran dan pendistribusian Premium di Jawa, Madura dan Bali melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang diteken pada 23 Maret 2018 lalu.

Sementata itu untuk BBM Non-Subsidi, Pemerintah akan mengevaluasi penurunan harga jenis BBM tersebut sebulan sekali.

"Kami sedang evaluasi, Pertamina baru saja (menurunkan) kemarin," jelas Djoko. Jangka waktu tersebut dinilai tepat bagi Djoko demi menghindari adanya kebingungan di masyarakat.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PATRIA mendapatkan apresiasi penghargaan “The 5th Outstanding Corporate Innovator Indonesia Award”

Rabu, 19 Juni 2019 - 21:56 WIB

PATRIA Raih Penghargaan The 5th Outstanding Corporate Innovator Indonesia Award

Sebagai perusahaan engineering & manufacturing yang fokus akan inovasi, PT United Tractors Pandu Engineering (PATRIA) selalu berusaha mengembangkan bisnisnya dengan masuk ke sektor-sektor baru…

Presiden Jokowi dan Presiden Donald Trump di KTT G20 (Foto Setpres)

Rabu, 19 Juni 2019 - 21:00 WIB

Presiden Jokowi akan Bahas Tiga Topik di KTT G-20

Mengenai KTT negara-negara yang tergabung dalam Group 20 (G-20), di Osaka, Jepang, 28-29 Juni mendatang, Presiden Jokowi mengatakan, ingin mengangkat, membicarakan yang pertama mengenai persoalan…

Pasukan Perdamaian PBB (Foto Ist)

Rabu, 19 Juni 2019 - 19:30 WIB

Satuan Batalion Prajurit TNI Laksanakan Misi Perdamaian PBB

Satuan Batalyon Infanteri 141/AYJP terpilih menjadi satuan tugas misi perdamaian PBB.

Pengerukan Sendimen ditepi sungai Citarum oleh PT. South Pacific Viscose

Rabu, 19 Juni 2019 - 19:08 WIB

Investor Austria Apresiasi Pemerintah Indonesia Atas Pemberian Izin Pengerukan Sendimen Ditepi Sungai Citarum

Pada pekerjaan pengerukan tersebut, PT. South Pacific Viscose yang merupakan bagian bisnis Lenzing AG dari negara Austria bekerjasama dengan PT. Barokah Jaya untuk pekerjaan di sungai serta…

Presiden Jokowi (Dok Industry.co.id)

Rabu, 19 Juni 2019 - 19:00 WIB

RI-ASEAN Bersatu Hadapi Perang Dagang AS-Tiongkok

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, di Bangkok, Thailand, 22—23 Juni mendatang, akan mengajak negara-negara ASEAN bersatu dalam mengantisipasi…