WOM Finance Bersama Tujuh Lembaga Keuangan Teken MoU dengan Dirjen Dukcapil

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Manajemen PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Itu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan layanan kepada para konsumen. Disamping perseroan, sebanyak tujuh lembaga keuangan lainnya juga melakukan hal yang sama dengan Dirjen Dukcapil tersebut.

“Kerjasama tersebut dilakukan sebagai akses untuk memanfaatkan nomer induk kependudukan (NIK), data kependudukan dan KTP elektronik (e-KTP),” ujar Direktur Utama WOMF, Djaja Suryanto Sutandar, usai acara penandatanganan tersebut di Jakarta, Kamis (28/12/2018)..

Sementara itu, ketujuh perusahaan keuangan lainnya yang turut melakukan penandatanganan tersebut adalah PT Bank Muamalat Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank JTrust Indonesia Tbk, PT Maybank Indonesia Finance, PT MNC Finance, PT Bank Ganesha Tbk dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

Penandatanganan kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah kerjasama antara perwakilan pimpinan perusahaan dengan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh, di Balai Kartini, Jakarta Selatan.

“Ada tiga jenis pemanfaatan data kependudukan yang dapat diakses oleh delapan lembaga keuangan tersebut, yaitu data data agregat yang meliputi himpunan data perseorangan, berupa data kuantitatif dan data kualitatif, pemadanan/penyandingan/pencocokan data dan akses data penduduk berdasarkan nama, alamat dan NIK,” papar Djaja lebih lanjut.

Djaja berharap kerja sama itu dapat berdampak positif bagi seluruh pihak terkait, baik Kemendagri untuk melengkapi basis data kependudukan mengenai transaksi keuangan dan memberikan kemudahan verifikasi data bagi lembaga keuangan.

Sementara itu, Zudan Arif Fakhrulloh menambahkan,” Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha, sehingga hal itu dapat berimplikasi bagi pertumbuhan usaha yang berkualitas baik. Karena itu, data base kependudukan nantinya dapat menjadi lebih tertata dan terdata secara detail.”

Pemanfaatan data kependudukan dipahami sebagai kegiatan pemberian hak akses terhadap data kependudukan yang dilakukan oleh Kemendagri kepada lembaga pengguna yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, penelitian, perencanaan pembangunan, dan atau penegakan hukum.

“Kerjasama kedelapan lembaga keuangan dengan Dukcapil tersebut diharapkan akan banyak memberikan manfaat untuk kami, terutama dalam kemudahan mengakses data konsumen dengan lebih akurat dan komprehensif. Pasalnya, dengan akses yang mudah, maka akan mempercepat standar layanan kami,” pungkas Djaja. (Abraham Sihombing)