Presiden Jokowi Luncurkan Bantuan Pangan Nontunai

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Presiden Joko Widodo meluncurkan bantuan pangan nontunai melalui kartu keluarga sejahtera di Gedung Olahraga Pokok, Cibubur, Jakarta Timur.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Gedung Olahraga Popki, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2/2017)

Menko PMK Puan Maharani dalam laporannya mengatakan program ini secara bertahap akan menggantikan program subsidi beras sejahtera (rastra) yang sebelumnya telah dijalankan.

"Penyaluran BPNT dilakukan serentak di 44 kota," kata Puan.

Ia berharap akan terjadi peningkatan jumlah dan cakupan keluarga penerima manfaat.

Skema bantuan baru itu mengubah metode subsidi beras yang sebelumnya disalurkan dengan harga murah untuk ditebus terlebih dahulu menjadi didapatkan langsung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

KPM dapat membelanjakan dana bantuan setiap bulannya untuk membeli bahan pangan di tempat pembelian bantuan pangan nontunai yang telah disediakan.

Skema itu diharapkan menjadi lebih efektif dan berkualitas untuk memenuhi target tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Pada kesempatan peluncuran tersebut hadir sejumlah pejabat dan pimpinan lembaga di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad, dan Kepala Badan Urusan Logistik Jarot Kusumayakti.

Penyaluran bantuan dilakukan secara nontunai melalui akun elektronik dalam media kartu kombo yang disebut dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Bantuan tersebut digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat pembelian bantuan pangan yang dinamakan elektronik warung gotong royong (e-warong) yaitu agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan bank pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (HIMBARA) serta telah ditetapkan sebagai tempat pembelian Bantuan Pangan Non Tunai.

E-warong juga diharapkan dapat memudahkan penerima bantuan dalam memenuhi kebutuhan pangan seperti beras serta di masa mendatang dapat ditambah dengan kebutuhan lainnya seperti tepung, minyak goreng, dan telur dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Bulog.

Dengan sistem tersebut maka masyarakat bisa mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih murah.

Selain itu dengan kartu kombo ini, masyarakat dapat menerima bantuan secara utuh, menggunakan secukupnya sesuai kebutuhan keluarga, dan mulai berlatih untuk menabung serta untuk tidak bersikap konsumtif.

Hal tersebut memungkinkan KPM untuk memiliki akses kepada lembaga keuangan formal, mengelola keuangan secara lebih baik dengan menabung, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga di masa mendatang.

Selanjutnya data transaksi yang dilakukan oleh KPM dapat dijadikan pertimbangan bagi perbankan apabila pada saatnya KPM mulai dapat meningkatkan kegiatan usaha produktifnya dan membutuhkan bantuan keuangan dan kredit dari perbankan.

Untuk peningkatan pelayanan, masyarakat calon penerima bantuan akan diberikan kemudahan pembukaan rekening bank melalui persyaratan yang lebih sederhana dengan registrasi secara kolektif.

Masyarakat juga akan diberikan edukasi dan sosialisasi intensif mengenai manfaat dari bantuan yang diberikan, termasuk tata cara bertransaksi menggunakan kartu dan penarikan bantuan di agen.

Selain itu, masyarakat akan diberi informasi mengenai tata cara pengaduan apabila menemui kesulitan atau hambatan pada saat ingin mengambil bantuan yang diberikan.

Apabila menemui hambatan, masyarakat dapat menghubungi agen e-warong, ataupun bank penerbit kartu.

Program bantuan pangan non tunai merupakan kelanjutan program keluarga harapan yang sudah disalurkan di 68 kabupaten/kota.

Saat ini sudah ada 15.878 agen layanan keuangan digital dan Laku Pandai yang siap menyalurkan bantuan pangan.

Kementerian Sosial menargetkan penyaluran di 2017 sebanyak 1,286 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang nilainya mencapai Rp1,7 triliun.

Tahun depan, pemerintah menargetkan menambah KPM menjadi 10 juta.