Presiden Jokowi Komit Perhatikan Petani Sawit Terkait TBS

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan meyakini bahwa Presiden Joko Widodo memiliki komitmen memperhatikan nasib petani sawit dalam negeri yang sedang mengalami penurunan harga tandan buah segar (TBS).

"Masalah petani ini sudah PKB sampaikan langsung kepada Presiden Jokowi di sela-sela acara konsolidasi caleg PKB pada Selasa (18/12), dan beliau sudah bertindak cepat dengan kebijakan B20," kata Daniel di Jakarta, Rabu (19/12/2018)

Dia mengatakan, harga TBS yang biasanya Rp800-Rp1.200 per-kg, saat ini hanya Rp400-Rp500 per kg padahal harga pokok TBS mencapai Rp600 per kg.

Daniel mengatakan, PKB mengapresiasi komitmen Presiden tersebut dan partainya akan mengawal agar TBS petani segera terserap dengan harga wajar untuk dijadikan B20.

"Saya sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI telah mendapat perintah langsung dari Ketua Umum PKB untuk segera mengumpulkan seluruh stakeholder untuk mencari jalan keluar yang segera," ujarnya.

Dia meminta pengusaha kompak melakukan dua hal, yaitu segera membantu membeli buah petani rakyat untuk B20 dengan harga wajar, dan kompak memakai Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai standar kelapa sawit Indonesia. Daniel meminta pemerintah segera membentuk Indepenpendet Watch ISPO agar bisa diterima di luar negeri sesuai standar internasional sehingga tidak dibutuhkan lagi campur tangan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

"Kampanye negatif harus dilawan dengan fakta-fakta karena akan mengganggu berbagai sektor, khususnya nasib 4,4 juta petani sawit rakyat dan 14 juta pekerja," katanya.

Dia juga meminta pemerintah tegas dalam menertibkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang merugikan negara baik secara ekonomi dan politik karena mereka lebih menjalankan kepentingan asing dengan merugikan petani kecil dan industri nasional.

Selain itu Daniel menilai kelapa sawit adalah komodits unggulan baik ekonomi dan politik bangsa Indonesia, secara ekonomi, sawit menyumbang devisa terbesar Rp332 triliun pada 2017.

Secara politik Indonesia menurut dia, sawit menjadi kekuatan diplomasi dengan negara-negara maju untuk wujudkan kebijakan dunia tentang mandatori bioenergi karena Indonesia adalah penghasil sawit terbesar dunia mencapai 34,5 juta ton per tahun.

"Namun saat ini RSPO dijadikan alat perang oleh negara maju untuk mengatur harga. Ini perang dagang dengan alasan lingkungan," katanya seperti dilansir Antara.

Daniel yang merupakan Wakil Sekjen PKB itu menilai Indonesia sebagai produsen sawit no.1 dunia, mengapa malah dikontrol pihak asing.

Menurut dia, Indonesia sebagai produsen terbesar sawit memiliki legitimasi kuat untuk melindungi kepentingan bangsa dan tidak didikte oleh kepentingan asing yang merugikan Indonesia.

Dia mengatakan alasan lingkungan harus ditempatkan secara adil, Indonesia sangat komit untuk menjaga lingkungan, namun fakta bahwa lahan sawit di dunia hanya 10 persen dari luas lahan produksi minyak nabati dunia.

"Berdasarkan data USDA, lahan sawit di dunia hanya 20,5 juta hektare sedangkan lahan untuk produksi minyak kedelai sebesar 61 persen atau 122.3 juta hektare, minyak bunga matahari 12 persen atau 24 juta hektare dan minyak rapeseed 17 persen atau 34 juta hektare," katanya.

Dari segi produktivitas menurut dia, sawit menempati posisi tertinggi yaitu 4,27 ton/ha/tahun, jauh dibandingkan bunga matahari 0,52 ton/ha/tahun, kedelai 0,45 ton/ha/tahun, rapeseed 0,69 ton/ha/tahun.