Menperin Airlangga: Relaksasi DNI Pacu Investasi Sektor Industri

Oleh : Ridwan | Senin, 19 November 2018 - 17:40 WIB

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Foto: Kemenperin)
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Foto: Kemenperin)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pemerintah terus berupaya meningkatkan nilai investasi, baik dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Investasi, khususnya di sektor industri, menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

"Dampak yang paling penting dari penambahan investasi adalah pembukaan lapangan kerja baru. Untuk itu, pemerintah memacu investasi industri lebih masif," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (19/11).

Kementerian Perindustrian mencatat, investasi di sektor industri manufaktur selama empat tahun belakangan ini tumbuh signifikan. Pada tahun 2014 sebesar Rp195,74 triliun, naik mencapai Rp274,09 triliun di 2017. Sementara, semester I tahun 2018, investasi manufaktur sudah menembus Rp121,56 triliun dengan total jumlah tenaga kerja saat ini sebanyak 17,92 juta orang.

Menurut Menperin, efek investasi juga bisa mendapat pengalaman praktik terbaik dari negara lain yang menanamkan modalnya di Indonesia.

"Jadi, kita akan mendapat manfaat dari transfer teknologi, peningkatan pengetahuan dan keahlian tenaga kerja, serta perluasan jaringan usaha," tuturnya. 

Selama ini, dalam rangka meningkatkan investasi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan seperti pemberian fasililas insentif berupa tax allowance, tax holiday, dan bea masuk ditanggung pemerintah. Selain itu penerapan Online Single Submission (OSS). 

"Berbagai kebijakan strategis tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemudahan dan kenyamanan investor serta menciptakan lingkungan usaha yang kondusif di dalam negeri," ujarnya.

Airlangga menambahkan, instrumen lain yang digulirkan pemerintah untuk mengatur investasi adalah menetapkan Daftar Negatif Investasi (DNI). Hal ini memuat sektor usaha mana saja yang tertutup sepenuhnya bagi investasi dan sektor usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu. 

"DNI harus mencerminkan keseimbangan antara tujuan pembangunan ekonomi dan kepentingan nasional, sehingga DNI harus bersifat dinamis atau selalu mengikuti perkembangan dan kondisi ekonomi nasional serta mempertimbangkan kondisi bisnis dari sektor usaha," paparnya.

Beberapa hari lalu, pemerintah mengumumkan kebijakan relaksasi DNI yang merevisi Perpres No. 44 Tahun 2016 sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Relaksasi DNI ini dimaksudkan untuk mendorong penanaman modal dalam negeri maupun asing untuk berinvestasi, sehingga kebijakan tersebut lebih ke arah promotif.

"Selain itu, Paket Kebijakan Ekonomi XVI juga dapat memperluas peluang kemitraan dengan UMKM dan koperasi agar skala usahanya lebih besar," imbuhnya.

Di sektor manufaktur, beberapa bidang usaha yang dibuka untuk investasi adalah industri pencetakan kain dan industri rajut, industri crumb rubber, industri kopra, kecap, pengolahan susu, susu kental manis, industri barang dari kayu, industri minyak atsiri, serta industri paku, mur dan baut.

Menperin menegaskan, usulan relaksasi dilakukan dengan alasan yang kuat. Contohnya, penghapusan bidang usaha industri pengolahan crumb rubber dari regulasi DNI. Hal ini dilakukan karena selama tahun 2012-2016 penambahan industri tersebut hanya bertambah satu unit saja, dari 201 perusahaan menjadi 202 perusahaan.

"Jadi, relaksaasi DNI ini terbuka untuk PMA dan PMDN, kemudian ada yang khusus untuk UMKM dan ada juga yang asing dibatasi. Yang dibuka karena tidak ada investasi dalam tiga tahun terakhir atau investasi tidak signifikan," terangnya.

Airlangga mengemukakan, dalam relaksasi DNI ini, tidak ada kewajiban dalam membangun industri harus bekerja sama dengan perusahaan lainnya di bidang yang sama. 

"Jadi ini kami lepaskan. Kemudian beberapa yang baru kami berikan untuk UMKM juga di industri rumput laut. Untuk indusri rumput laut sepenuhnya dalam negeri, kecuali untuk hilir karagenan," jelasnya.

Lebih lanjut, menurut Menperin, skema dari UMKM dan kemitraan juga bisa dalam bentuk kontrak, suplai bahan baku atau bisa kegiatan inti plasma, serta pola kemitraan lainnya.

"Tetapi tidak mengikat bahwa kemitraan ini bentuknya ada kalau untuk di pertanian, misalnya kepemilikan jumlah tertentu," tutup Menperin. 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Peringati Hari Jadi, CKB Logistics Bagi Berkah Ramadan untuk Anak Yatim dan Dhuafa

Rabu, 22 Mei 2019 - 13:59 WIB

Peringati Hari Jadi, CKB Logistics Bagi Berkah Ramadan untuk Anak Yatim dan Dhuafa

Peringati Hari Jadi, CKB Logistics Bagi Berkah Ramadan untuk Anak Yatim dan Dhuafa

Kerjasama Grab dan Pegadaian

Rabu, 22 Mei 2019 - 12:51 WIB

Jaring Nasabah Baru, Pegadaian dan Grab Kerjasama Produk #PegadaianGrabBenefit

Kerjasama ini merupakan bentuk program #PegadaianGrabBenefit yang bertujuan untuk mendapatkan segmen nasabah baru yaitu Mitra Grab serta mendorong peningkatan kinerja bisnis Produk Kreasi Multiguna…

Dirjen Kemensos, Harry Hikmat (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 22 Mei 2019 - 12:48 WIB

Penyaluran Bansos PKH Makin Transparan Dengan OM-SPAN

Kementerian Sosial berkomitmen untuk menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

Indterior 2019 Akan Kembali Digelar

Rabu, 22 Mei 2019 - 12:02 WIB

Dukung Industri Interior Indonesia, Indterior 2019 Akan Kembali Digelar

Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII) DKI Jakarta dan PT Citra Inovasi Strategi (CIS) Exhibition kembali mengumumkan kolaborasi konsep unik & kreatif dalam rangka menyelenggarakan pameran…

Ilustrasi Balap Sepeda (Foto Ist)

Rabu, 22 Mei 2019 - 12:00 WIB

Tanpa Penjelasan Pasti, Balap Sepeda TdF dan TdT Ditiadakan

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Wayan Darmawa mengatakan pemerintah Provinsi NTT tidak menggelar kegiatan balap sepeda Tour de Flores (TdF) dan Tour…