Pemerintah akan Tingkatkan Kualitas Jalan Linglar Samosir

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meningkatkan kualitas jalan lingkar Pulau Samosir sepanjang 123,9 kilometer dan akses menuju Samosir guna memudahkan wisatawan mencapai lokasi-lokasi wisata di sana.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (12/11/2018) mengatakan pemerintah telah menetapkan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebagai "Bali Baru" untuk mencapai target 20 juta wisatawan ke Indonesia tahun 2019, di mana salah satunya KSPN Danau Toba.

Menurut dia, ketersediaan infrastruktur jalan dengan kondisi mantap akan memudahkan wisatawan mencapai lokasi wisata di Pulau Samosir seperti Museum Batak di Tomok, Tiga Danau, dan Tano Ponggol.

"Pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur," jelasnya.

Selama ini, akses utama untuk menuju ke Danau Toba dan Pulau Samosir dari arah Medan adalah melalui Parapat dan menyeberang dengan menggunakan kapal feri.

Dengan dibukanya Bandara Silangit sebagai bandara internasional, lanjutnya, alternatif akses menuju Danau Toba dan Samosir semakin terbuka tidak hanya melalui Bandara Kualanamu di Medan.

Untuk itu, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II Medan melakukan preservasi dan pelebaran jalan termasuk penanganan tebing sehingga mengurangi risiko longsor baik pada jalan akses menuju ke Pulau Samosir dari Simpang Tele menuju ke Pangurunan maupun jaringan jalan lingkar di dalam Pulau Samosir.

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata bersama-sama sebanyak tujuh investor juga telah menandatangani perjanjian kerja sama investasi untuk mengembangkan kepariwisataan Danau Toba, Sumatera Utara.

Perjanjian kerja sama itu memuat komitmen investasi senilai 400 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp6,1 triliun dengan lahan pengembangan seluas 77,5 hektare, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kemenpar yang diterima di Jakarta, Jumat (12/10).

Penandatanganan perjanjian investasi itu diselenggarakan dalam rangkaian acara menjelang IMF-World Bank Group Annual Meeting dalam Forum Pembangunan Berkelanjutan Tri Hita Karana ke-2 di Bali.

Penandatanganan kerja sama investasi dilakukan oleh Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Kemenpar Arie Prasetyo bersama tujuh investor, dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BPODT Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.

Sebagai pengelola kawasan, BPODT memastikan pengembangan akan dilakukan dengan dengan pendekatan ekowisata yaitu menjaga kelestarian lingkungan, melibatkan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat di sekitar Danau Toba, serta dengan menjaga kearifan lokal dan tradisi warisan budaya lokal atau setempat.

Pada Juli 2018 Presiden Joko Widodo mencanangkan Danau Toba sebagai salah satu dari empat tujuan pariwisata super prioritas yang menjadi fokus pengembangan.