Pemerintah Diminta Lakukan Evalusi Kebijakan Post Border

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Pemerintah  diminta  melakukan evaluasi atas pemberlakuan ketentuan penyederhanaan tata niaga impor, khususnya yang menyangkut ketentuan tentang pemberlakuan post border dalam pengawasan impor yang berlaku  mulai Februari 2018.

Pemberlakuan post border dalam pengawasan impor menjadi salah satu penyebab banjirnya produk-produk impor di tanah air. Akibat membanjirnya barang-barang impor, pertumbuhan neraca perdagangan Indonesia berada pada posisi yang mengkhawatirkan.

Perdagangan Indonesia terus mengalami defisit sejak awal 2017 hingga Agustus 2018. Membanjirnya barang-barang import mengancam keberlangsungan industri dalam negeri dan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Hal tersebut   disampaikan Ketua Program Magister Managemen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional (Unas)  Jakarta  Dr. I Made Adyana, pada Seminar Ekonomi Nasional “Memperkuat Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Ekspor. ” Seminar diselenggarakan Program Magister  Administrasi Publik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional (Unas) dan Pusat Penelitian, Pendampingan, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PSM) Unas, di  Kampus Universitas Nasional, Jakarta, Rabu (17/10).

Acara yang dipandu  dosen Pasca Sarjana Unas Dr. Irma Indrayani, M.Si,  dihadiri pengamat dan praktisi bisnis antara lain Muhammad Zaini, dosen Komunikasi Bisnis  dan kebijakan Publik Institut STIAMI Eman Sulaeman Nasim, dosen pasca sarjana administrasi Publik Unas Rusman Gazali serta  dosen dan mahasiswa  program Pasca Sarjana di lingkungan Unas Jakarta.

 “Ekspor kita pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 mengalami kenaikan  sebesar 6,93 persen.  Namun  Kenaikan ekspor tersebut  juga dibarengi dengan kenaikan impor dari 12. 782,5 milyar  dolar Amerika menjadi 15.061,2 milyar dolar Amerika.  Naik sebesar 17,83 persen. Artinya, kenaikan import tidak diimbangi dengan kenaikan ekspor,” papar  Adnyana.

Lebih lanjut Adnyana menjelaskan, penurunan yang tajam terhadap komoditas ekspor  justru dari komoditas andalan ekspor Indonesia yang berbasis pada sumber daya alam dan memiliki keunggulan komparatif seperti karet, kopi, minyak sawit, serta produk yang dihasilkan dengan teknologi rendah dan padat karya yaitu kayu lapis, kertas, alas kaki, pulp, tekstil dan pakaian jadi.

Sementara peningkatan impor nonmigas terbesar Agustus 2018 dibanding Juli 2018 adalah golongan susu, mentega, telur US$48,6 juta (94,19 persen).  Sedangkan penurunan import terbesar adalah golongan mesin dan pesawat mekanik sebesar US$296,3 juta (11,31 persen).

 

“Artinya,   pemberlakuan ketentuan mengenai post border tidak efektif untuk mengurangi defisit neraca perdagangan. Karena impor yang datang bukan impor yang dibutuhkan sebagai pendukung ekspor, tetapi justru impor yang lebih berorientasi untuk kebutuhan konsumtif, “ jelas Adnyana

Adnyana berpendapat,  Pengendalian impor  yang dilakukan pemerintah saat ini tidak cukup.  Pemerintah  perlu melakukan evaluasi kebijakan atas pemberlakuan post border agar impor tidak membanjiri pasar dalam negeri.

Pengaruh Penerapan B-20

Di tempat yang sama dosen pasca sarjana administrasi Publik Unas Rusman Gazali menjelaskan, sebagaimana dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal Oktober  2018, Indonesia pada bulan September lalu  mengalami surplus perdagangan sebesar 230 juta dollar AS. Namun surplus tersebut bukan semata-mata karena keberhasilan pemerintah mengendalikan impor. Tetapi lebih karena keberhasilan penerapan ketentuan penggunaan Biodiesel 20 (B-20) terhadap bahan bakar minyak, sehingga mengurangi impor  migas sebesar 25,20 persen dibanding Agustus 2018.

“Kita patut mensyukuri penurunan angka import tersebut, tapi ini tetap rentan karena impor non migas hanya turun 10,52 persen. Itu pun yang turun malah impor mesin/peralatan, sedangkan impor barang konsumtif seperti buah-buahan malah naik 66,46 peren,” jelas Rusman Gazali.

Sementara Dosen Komunikasi Bisnis Institut STIAMI Eman Sulaeman Nasim menyampaikan, di masa kondisi ekonomi yang sedang sulit seperti saat ini, membanjirnya barang-barang impor sangat berbahaya. Selain dapat mengancam  keberlangsungan industri di dalam negeri juga mematikan lapangan pekerjaan dan menambah angka pengangguran yang semakin tinggi. Banyaknya pengangguran akan berimbas kepada keamanan di masyarakat.  Karena itu pemerintah diminta  mengendalikan impor secara tegas.  Kemudahan impor sebagaimana ketentuan mengenai post border menjadi salah satu sebab membanjirnya produk impor ke tanah air. Kebijakan post border itu adalah pemberlakuan "pelonggaran kebijakan" impor dimana awalnya pengendalian impor dilakukan oleh bea cukai yg kemudian diserahkan ke kementerian perdagangan

“Karena itu, pemerintah harus berani mengoreksi kebijakan tersebut. Kembalikan saja pada ketentuan lama mengenai larangan terbatas (lartas) barang-barang impor. Pemerintah harus mati matian melindungi berbagai macam produksi dalam negeri dan mendorong peningkatan ekspor. Tingginya angka impor itu membahayakan stabilitas ekonomi dan keamanan di dalam negeri baik jangka pendek maupun jangka panjang. Peningkatan angka eksport akan menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Dengan demikian, anak-anak muda kita khususnya generasi milineal bisa terserap tenaga dan kreatifitasnya,”  papar Eman Sulaeman Nasim