INDUSTRY.co.id - Palu- Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan fokus setelah pemenuhan kebutuhan makanan terpenuhi adalah perlindungan kepada kelompok rentan dan layanan dukungan psikososial (LDP) di 12 titik.
Harry Hikmat di Palu, Jumat (12/10/2018) menjelaskan lLayanan psikososial ada di halaman Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Rumah Jabatan Gubernur Sulteng, Lapangan Wali Kota Palu, Kelurahan Kawatuna dan Petobo di Jalan Bulu Masomba, Kompleks Perumnas Bala Roa, Dinas Kesehatan Kota Palu, Kelurahan Siranindi Palu Barat, Universitas Muhammadiyah Kota Palu, Dinas PUPR dan Bina Marga, Desa Loru Kabupaten Sigi, Kantor Dinas Sosial dan Labuan Bajo Kabupaten Donggala.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan di antaranya terapi psikis (katarsis mental, pemulihan trauma, konseling, intervensi krisis, motivasi hidup), terapi lewat permainan (sulap, game, flying fox), terapi spiritual (pengajian, istighosah), dan hipnoterapi (meditasi).
Tim LDP, lanjut Harry, juga melakukan pendataan pengungsi berdasarkan usia, jenis kelamin, kategori (kepala keluarga, ibu rumah tangga) dan kelompok rentan di RS Undata, Polda Sulteng, Lapangan Belakang Universitas Tadulako, melakukan pembagian tugas pemetaan lokasi pengungsi, pendataan korban meninggal, pengolahan data dan menghimpun aduan masyarakat.
Tim LDP terdiri dari Tim LDP Kemensos, Tim Reaksi Cepat (TRC) Kemensos, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos), dan HIMSI.
Sebelumnya Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher mengatakan DPR mendorong pemerintah untuk mempercepat distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak gempa dan tsunami.
"Aspirasi ini yang kami tangkap dari pengungsi. Mereka berharap bantuan bisa disebarkan merata ke seluruh titik," katanya.
Anggota Komisi VIII DPR Rieke Diah Pitaloka mengatakan serangkaian bencana alam yang terjadi di Indonesia harusnya membuat pemerintah lebih profesional dalam penanganan bencana.
"Respons cepat 3x24 jam setelah terjadi bencana sangat penting. Pada masa ini warga panik dan ketakutan, maka pemerintah harus sigap dalam evakuasi, penyiapan hunian, pemenuhan kebutuhan makanan dan kebutuhan air bersih," katanya.
Pemerintah, lanjutnya, juga harus menerapkan manajemen bantuan sengan baik mengingat bantuan datang dari berbagai pihak di dalam dan luar negeri namun seringkali terjadi kendala dalam distribusi bantuan.
"Akuntabilitas bantuan sangat penting. Siapa memberi apa harus terbuka dan dialokasikan ke siapa. Intinya masyarakat terdampak harus menjadi prioritas utama," lanjutnya.
