Menteri Basuki Dorong Lompatan Inovasi BUMN Wujudkan Capaian 100% Layanan Air Minum

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah terus berupaya keras mewujudkan 100% akses air minum aman dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Target tersebut sesuai dengan RPJMN 2015-2019 dan Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, PDAM, BUMN, badan usaha dan masyarakat. 

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah mencanangkan Program 100-0-100, sebuah program menuju pemenuhan target tiga sektor antara lain pemenuhan 100% akses layak air minum, pengurangan kawasan kumuh menjadi 0%, dan pemenuhan 100% akses sanitasi layak pada tahun 2019.

“Di bidang air minum, capaian layanan air minum pada tahun 2017 baru sekitar 72% atau hanya naik sedikit dari 2014. Masih ada gap yang cukup besar dengan sisa waktu kurang dari 2 tahun untuk menambah cakupan akses air minum, baik melalui jaringan perpipaan maupun non perpipaan. Untuk itu, kita butuh lompatan agar target 100% layanan air layak minum dapat tercapai. Saya harap melalui Seminar ini dapat menjadi pijakan untuk lompatan tersebut,” kata Menteri Basuki saat membuka Seminar Nasional “Peran BUMN Dalam Mendukung Program 100-0-100 di Bidang Air Minum” dalam rangka HUT ke-51 Perum Jasa Tirta II di Jakarta, Rabu (12/9/2018). 

Menurut Menteri Basuki, tren selama 5 tahun terakhir peningkatan akses air minum sekitar 4,5% per tahun. “Kita harus punya strategi lompatan dalam mewujudkan target capaian 100 persen layanan akses air layak minum dimana peran BUMN menjadi sangat penting. Kita harus bekerja dengan fokus dan tekun,” kata Menteri Basuki. 

Menteri Basuki berharap melalui seminar tersebut juga dapat memberikan masukan yang sangat diperlukan dalam penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) Sumber Daya Air. Keterlibatan semua pihak dalam masa pembahasan RUU SDA ini  sangat penting agar dihasilkan regulasi pengelolaan SDA terpadu yang lebih baik dari sebelumnya. 

"UU SDA ini untuk kepentingan rakyat Indonesia. Pemerintah menjamin penguasaan sumber daya air bagi kepentingan masyarakat banyak. Tetapi untuk air minum bisa diusahakan oleh BUMN atau BUMD yang dapat bekerjasama dengan swasta. Tapi itu semua butuh diskusi lebih lanjut, kesepahaman dan saling percaya," ujar Menteri Basuki.

Diperkirakan untuk mencapai 100% akses aman air minum diperlukan biaya yang sangat besar, yaitu sekitar Rp 253,8 triliun dengan komposisi 20% dari APBN dan 80% non-APBN. Mengingat keterbatasan dana APBN, maka skema kerja sama pendanaan dari BUMN dan BUMD sangat diperlukan untuk meningkatkan akses layanan air minum bagi masyarakat. 

Di bidang air minum, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya juga telah membuat Program Strategis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum dengan membangun beberapa Sistem Penyedian Air Minum (SPAM), yaitu SPAM Regional, SPAM Kawasan Perkotaan, SPAM Kawasan Khusus, SPAM Kawasan Rawan Air, dan SPAM berbasis masyarakat. 

Pembangunan beberapa SPAM yang saat ini sedang dilaksanakan dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) antara lain SPAM Umbulan dengan kapasitas 4.000 liter/detik yang akan melayani 12 juta penduduk di Provinsi Jawa Timur. 

SPAM Umbulan ditargetkan beroperasi pada tahun 2019. Selain itu juga dibangun SPAM Bandar Lampung dengan kapasitas 750 liter/detik yang akan melayani 300 ribu penduduk di Kota Bandar Lampung yang saat ini dalam proses konstruksi dan diperkirakan beroperasi pada tahun 2021.

SPAM KPBU lainnya yakni SPAM Semarang Barat dan SPAM Jatiluhur I dengan kapasitas masing-masing 1.000 liter/detik dan 5.000 liter/detik yang saat ini sudah memasuki proses pelelangan. 

SPAM Regional lainnya yang saat ini dalam tahap lelang adalah SPAM Regional Jatiluhur I. Proyek ini berkapasitas 5.000 lt/detik dan melalui skema KPBU atas prakarsa badan usaha (_unsolicited_) dengan Perum Jasa Tirta II (PJT II) sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama atau PJPK. 

Pada proyek SPAM Jatiluhur I ini, sebanyak 80% dari alokasi air yang ada akan melayani sebagian wilayah DKI Jakarta, melalui PAM Jaya. Sedangkan 20% sisanya untuk melayani wilayah Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi melalui PDAM-nya masing masing. Total tambahan penduduk terlayani sebanyak 2 juta jiwa dengan target beroperasi tahun 2021.