INDUSTRY.co.id - Kebijakan moratorium atau penangguhan Ujian Nasional (UN) 2017 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dinilai membuat gaduh pendidikan nasional.
Ketua Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, Teuku Riefky Hasrysa mengatakan, proses penetapan kebijakan moratorium UN terkesan tiba-tiba dan tergesa-gesa tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Komisi X DPR selaku mitra kerja.
"Sebetulnya kalau posisi kita sebagai mitra Kemendikbud mendukung program stakholder pendidikan, tapi yang kita sayangkan kebijakan yang diumumkan itu selalu dadakan dan membuat gaduh," kata Riefky, Jakarta, Selasa (29/11).
Ia meminta, agar pemerintah tidak menambah kegaduhan dengan mengeluarkan kebijakan pendidikan yang menjadi gaduh. Untuk itu, Ia berharap setiao kebijakan yang berdampak pada siswa didik dan guru sebaiknya dibicarakan dan didiskusikan dengan mitra kerja.
"Alangkah baiknya kebijakan pendidikan nasional yang akan diputuskan sudah melalui proses yang matang, dan diputuskan pada saat situasi dan kondisi yang sebagain besar pemangku kepentingan sudah memahaminya," tegasnya.
Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy mengusulkan moratorium atau penangguhan UN pada 2017. Menurutnya, saat ini UN berfungsi untuk pemetaan dan tidak menentukan kelulusan peserta didik.
"Sudah tuntas kajiannya, dan kami rencana (UN) dimoratorium. Sudah diajukan ke Presiden dan menunggu persetujuan Presiden," kata Muhadjir, Kamis (24/11).
